Kesepakatan Paris dan Pengabaian Masyarakat Termiskin Dunia | Villagerspost.com

Kesepakatan Paris dan Pengabaian Masyarakat Termiskin Dunia

Aksi teatrikal terkait negosiasi iklim di Paris. Oxfam mendesak agar ksepakatan Paris menggolkan pendanaan adaptasi iklim bagi masyarakat termiskin di dunia (dok. oxfam.org.au)

Aksi teatrikal terkait negosiasi iklim di Paris. Oxfam mendesak agar ksepakatan Paris menggolkan pendanaan adaptasi iklim bagi masyarakat termiskin di dunia (dok. oxfam.org.au)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesepakatan iklim Paris telah menyatukan kekuatan dunia, tetapi Oxfam mengingatkan, kesepakatan itu haruslah membawa dampak untuk masyarakat termiskin di dunia dan masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Masyarakat termiskin di dunia selama ini terabaikan dan mereka kini tengah berjuang melawan kenyataan meningkatnya permukaan air laut, banjir dan kekeringan, sementara dunia melakukan pembicaraan iklim di Paris.

Lembaga donor internasional yang bergerak untuk memerangi kemiskinan ekstrem di dunia itu mengatakan, kesepakatan itu akan menjadi langkah penanda penting jika negara-negara dunia menyepakati draf yang telah disusun paling lambat pada hari ini, Minggu (13/12).

Inti dari rancangan tersebut adalah memangkas pemanasan global, dimana setiap butir-butir kesepakatan yang disetujui, nantinya akan terhitung berlaku sampai awal 2020. Draf itu juga memuat soal perlunya menetapkan pendanaan yang terukur untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim setelah 2020.

“Kami sudah dalam tahap akhir, babak yang paling dinanti-nantikan masyarakat internasional. Kami akan membatasi kenaikan suhu dunia agar tidak melampaui 1,5 celcius,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Menlu Fabius, di Paris, Sabtu (12/12) waktu setempat.

Hanya saja menurut Direktur Eksekutif Oxfam Helen Szoke, kesepakatan itu tidak cukup untuk meyakinkan kenaikan suhu rata-rata 3°C bisa dihindari atau dapat mengamankan pendanaan iklim untuk masyarakat rentan untuk beradaptasi terhadap cuaca yang ekstrem dan tak bisa diprediksi.

Lebih dari 190 negara untuk pertama kalinya menyatakan komitmen terhadap aksi iklim dan pertemuan Paris telah menciptakan momentum untuk tahun tahun berikutnya dimana negara-negara dan bagian dari komunitas bisnis membuat pernyataan penting untuk mengatasi perubahan iklim. Tetapi, pidato-pidato ambisius dari pemimpin dunia dalam pembukaan pertemuan iklim itu, tidak berlanjut untuk mengakhiri permainan.

“Kesepakatan ini menawarkan garis kehidupan yang samar bagi bagi masyarakat termiskin dan paling rentan (terhadap perubahan iklim-red). Hanya sebuah janji yang kabur dari sebuah masa depan soal pendanaan iklim yang telah dibuat, sementara kesepakatan itu tidak memaksa negara-negara untuk memangkas emisi (karbon) secara cepat untuk mengatasi bencana perubahan iklim. Ini hanya akan membengkakkan ongkos adaptasi di masa depan,” kata Szoke dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (13/12).

Dia menambahkan, pemerintah negara-negara di dunia saat ini telah bersatu untuk memerangi perubahan iklim tetapi, tetapi harus mengejar ketertinggalan mereka. “Kita akan menyatukan mereka untuk bertanggung jawab terhadap jutaan orang berbaris di berbagai negara agar bahaya kenaikan suhu dunia bisa dihindari dan masyarakat termiskin dan terentan di dunia bisa mendapatkan dukungan yang mereka perlukan,” tambah Szoke.

Oxfam mengatakan, sangatlah penting bagi pemerintah untuk kembali ke meja perundingan sebelum kesepakatan baru berlaku pada tahun 2020 untuk memperkuat janji memangkas emisi dan menyetujui tingkat pendanaan baru. Kekuatan gandamenurunnya harga energi terbarukan seirig meningkatnya pendanaan perubahan iklim akan membuat hal ini bisa lebih memungkinkan. Gerakan masyarakat yang semakin gencar akan membutuhkannya.

Kesepakatan Paris saat ini memang telah menyatakan perlunya pendanaan yang lebih besar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dalam lima tahun ke depan, tetapi tidak memasukkan langkah konkret atau angka pasti untuk membuatnya nyata. Yang ada hanyalah komitmen untuk menyusun target pendanaan kolektif untuk 2025 pada beberapa poin setelah 2020 dan tidak adanya penegasan kebutuhan untuk membuat target terpisah untuk pendanaan adaptasi iklim.

Setiap pendanaan akan dibutuhkan untuk ditingkatkan secara signifikan jika langkah untuk memangkas emisi karbon lebih jauh tidak bisa dilakukan. Tidak ada dalam kesepakatan itu yang menjamin bahwa janji yang ditetapkan saat ini akan meningkat sebelum kesepakatan itu berlaku. Hal ini semakin menyulitkan untuk mencapai target kenaikan suhu di bawah 2°C dan hampir mustahil untuk menghindari kenaikan suhu lebih dari 1,5°C yang menurut lebih dari 100 negara berkembang, diperlukan agar mereka bisa bertahan.

Dengan perkiraan Oxfam, kesepakatan baru akan membuat negara berkembang terbebani ongkos adaptasi hampir sebesar US$800 miliar per tahun di tahun 2050. Kehilangan dan kerusakan telah dimasukkan dalam bagian terpisah dalam kesepakatan itu, bisa diterima, tetapi menyampingkan kewajiban dalam dokumen terpisah tetap menjadi perhatian dan perlu untuk dipelajari lebih jauh.

Upaya untuk memasukkan hak asasi manusia dan memastikan kaum perempuan yang terdampak perubahan iklim akan mendapatkan dukungan dalam melawan perubahan iklim sempat disebutkan namun kemudian dibatalkan dari draf kesepakatan inti.

Menurut Oxfam, terlalu banyak pemerintahan di Paris yang berupaya melindungi kepentingan sendiri ketimbang kepentingan masyarakat mereka dalam pembicaraan iklim ini. Sementara negara-negara kaya punya tanggung jawab lebih besar untuk mengatasi perubahan iklim, hanya sedikit negara yang berupaya menegakkan kesepakatan yang lebih kuat. Masih memungkinkan bagi negara-negara untuk meningkatkan ambisi mereka dan mereka masih memiliki waktu lima tahun untuk melakukannya.

Kekuatan ekonomi baru seperti China, India, Afrika Selatan dan Brasil justru lebih menunjukkan kepemimpinannya pada masa menjelang kesepakatan Paris ketimbang saat menjalani pertemuan itu. Janji mereka untuk memangkas emisi karbon telah menyusun langkah untuk kesepatan baru dimana negara berkembang memainkan peran penuh dalam upaya memerangi perubahan iklim.

Sayangnya, begitu pembicaraan dimulai, mereka menarik diri hingga garis pertahanan ketimbang membuat proposal yang konstruktif untuk era kerjasama iklim yang kita lihat dari negara seperti Filipina, Kolombia, dan Peru. Suara negara-negara Pasifik justru lebih vokal dan berhasil membuat suara mereka didengar.

Sementara negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat berupaya untuk membangun koalisi mandiri tetapi tidak menawarkan paket untuk pendanaan adaptasi dan pendanaan kehilangan dan kerusakan yang dapat lebih menguatkan kesepakatan itu secara keseluruhan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *