Keseriusan KLHK Tangani Karhutla Dipertanyakan | Villagerspost.com

Keseriusan KLHK Tangani Karhutla Dipertanyakan

Helikopter BNPB melakukan water bombing di areal lahan gambut yang terjadi di Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia, Kamis (16/6). (dok. greenpeace/rony muharrman)

Jakarta, Villagerspost.com – Keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengantisipasi dan menangani terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi setiap tahun, dipertanyakan. Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai, KLHK kurang serius lantaran anggaran untuk menangani karhutla sangat minim.

Alokasi anggaran untuk program pengendalian perubahan iklim yang termasuk untuk pengendalian karhutla, tidak sampai Rp200 miliar. “Saya menilai Kementerian LHK belum terlihat fungsinya dalam masalah kebakaran hutan. Yang muncul di publik itu hanya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” kata Andi, dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, serta jajaran eselon I Kementerian LHK di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).

“Terlepas dari kerja Humas KLHK yang tidak mempublikasikan segala kegiatan di Kementeriannya, yang menjadi pertanyaan di sini anggaran Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim juga masih sangat minim, yakni tidak sampai Rp200 miliar,” tambahnya.

Padahal, kata Andi, kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh perubahan iklim itu terjadi hampir setiap tahun. Sejatinya Kementerian LHK sudah mempersiapkan atau mengantisipasinya agar tidak terjadi.

“Salah satunya dengan alokasi anggaran yang cukup besar agar dapat digunakan untuk menyediakan berbagai alat-alat canggih mengantisipasi terjadinya kebakaran,” kata politikus dari Fraksi PKS ini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo. Dia mengatakan ditinjau dari semangatnya, Kementerian LHK serius dalam mengatasi kebakaran hutan. Sayangnya semangat tersebut tidak didukung oleh kebijakan alokasi anggaran.

Padahal, tahun 2015 DPR memberikan dukungan anggaran yang lebih terhadap program pengendalian perubahan iklim. Hal ini untuk mengantisipasi secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Tahun 2015 kami dukung anggaran agar bisa dibantu alat-alat yang lebih canggih, untuk bisa diantisipasi secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan meskipun penanggulangannya ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sayangnya hal tersebut tidak terjadi pada pengalokasian anggaran program pengendalian perubahan iklim tahun ini,” ujar Edhy.

Sementara itu, pihak KLHK sendiri menyatakan, pihaknya serius dalam menangani karhutla. Keseriusan itu ditunjukkan dengan adanya sinergi antara KLHK dengan BNPB, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Tiga direktur kami sedang bekerja di Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kami tidak pernah libur dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini, karena mereka (pelaku) juga tidak pernah libur,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani, dalam kesempatan terpisah.

Pria yang akrab disapa Roy itu menambahkan, dukungan dari pemerintah daerah, seperti bupati dan walikota sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kejahatan terhadap lingkungan ini. Menurutnya sepanjang 2015 KLHK banyak menggunakan gugatan administratif dan perdata dalam menindak pelaku kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, KLHK akan menambahkan gugatan pdana dan berbagai pasal berlapis baik itu penjara, denda, dan perampasan keuntungan bagi pelaku kejahatan lingkungan ini, terutama bila pelaku berasal dari korporasi. “Kita akan melakukan kerja multi-door, bekerja sama dengan kepolisian agar tidak hanya disidik soal lingkungan hidup tapi juga undang- undang kehutanan dan perkebunan,” ungkap Roy.

Dalam upaya tersebut, KLHK telah melakukan penyegelan di Riau, Kalbar dan Kalteng. Dari 43 perusahaan yang telah diselidiki, empat perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan satu pelaku perorangan.

Upaya tindak tegas pelaku kejahatan lingkungan, sejak Juli hingga Agustus 2019, KLHK telah melakukan pemantauan dan pengawasan beberapa lokasi khususnya Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, dan Kalteng. Beberapa perusahaan yang disegel diketahui milik pemodal asing, satu perusahaan milik pemodal asal Singapura dan tiga milik pemodal asal Malaysia. Atas hal ini, KLHK meminta pihak pemberi izin untuk mendapatkan ganjaran administratif berupa pencabutan izin.

Terkait kebakaran hutan yang meluas, Roy menungkapkan, fenomena El Nino tahun 2019 yang kembali terjadi di Indonesia, mirip dengan El Nino yang terjadi pada tahun 2015, namun jumlah titik panas dan kebakaran hutan cukup besar. Kondisi El Nino ini membuat curah hujan di kawasan Indonesia nyaris tidak ada. Tercatat jumlah lahan gambut yang terbakar mencapai lebih dari 80 ribu ha, dan secara keseluruhan luas lahan yang terbakar hingga 31 Agustus 2019, mencapai 238 ribu Ha.

Sementara itu, Kepala BNPB Doni Munardo menyampaikan, ada beberapa keluhan dari unsur Manggala Agni, TNI dan Polri yang bekerja di lapangan. “Kalau di tingkat pusat sinergitas dari KLHK, Kepolisian, TNI, dan komponen yang ada sudah baik, namun pejabat di beberapa daerah kurang peduli. Ini adalah keluhan dari unsur komandan di lapangan,” ungkapnya.

Menurut Doni, masih ada pejabat derah yang tidak pernah ikut rapat walaupun sudah di undang. “Padahal saya bilang tadi, 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia, dan 80 persennya dari lahan yang bekas terbakar, dan ini dijadikan kebun,” cetusnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *