Ketahanan Pangan Indonesia Lemah Akibat Dipreteli IMF

Tumpukan beras di gudang Bulog. Pemerintah diminta stop impor beras dan maksimalkan serapan beras petani (dok. pertanian.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Ekonom INDEF Dradjad Wibowo mengatakan, lembaga keuangan internasional IMF (International Monetary Fund) selama ini telah mempreteli kemampuan Indonesia menjaga stabilitas harga pangan melalui Bulog. “Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah, yang tidak menjadikan pangan sebagai komoditas strategis,” ujar Dradjat, Senin (3/5).

Dia memaparkan selama 20 tahun lebih, pasca reformasi, keberpihakan terhadap produksi pertanian jauh melemah. Sementara, kemampuan stabilisasi harga jauh merosot karena kewenangan dan kemampuan finansial Bulog sudah sangat dipreteli.

Pemretelan Bulog ini merupakan salah satu butir krusial dalam Letter of Intent (LoI) antara IMF dan Indonesia. “Dengan kata lain, IMF mempreteli kemampuan Indonesia menjaga stabilitas harga pangan melalui Bulog. Harga di tingkat petani sering anjlok jauh lebih drastis saat panen raya,” jelas Dradjad.

Penempatan kebijakan pangan pada masa Soeharto, menurut Dradjad, berbeda dengan pemerintah sekarang. Di masa itu, komoditas pangan pokok dipandang sebagai komoditas strategis.

Kegagalan menjamin pasokannya dari produksi nasional dianggap sebagai ancaman strategis bagi polhankam nasional. “Kegagalan menjaga stabilitas harga pangan dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas nasional, baik melihat dari sisi ekonomi, kesejahteraan rakyat, maupun lebih serius lagi dari sisi polhankam,” paparnya.

Sementara saat ini, keberpihakan terhadap produksi pertanian sangat lemah. Inilah yang menyebabkan produksi pangan Indonesia tumbuh lambat, stagnan, atau bahkan merosot. “Sering anjloknya harga di tingkat petani makin mempercepat konversi lahan pertanian yang subur di Jawa dan Bali menjadi lahan perumahan dan non pertanian lainnya,” tambahnya.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya keberpihakan terhadap riset dan inovasi pertanian dan pangan, rendahnya kepemilikan dan pengelolaan lahan per keluarga tani. Ini membuat produktivitas pangan Indonesia jauh lebih rendah dari Thailand dan Vietnam sehingga biaya pokok dan harga jualnya pun lebih mahal.

Padahal, dengan pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita Indonesia, otomatis kebutuhan pangan naik dengan cepat. Kenaikan ini jauh lebih cepat dari kenaikan produksi pangan, apalagi sebagian produksi tersebut stagnan.

Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung pada impor pangan. “Bahkan tergolong doyan impor selama dua dekade terakhir. Produksi tidak mencukupi konsumsi sehingga mau tidak mau harus impor pangan agar harga stabil,” ujar Dradjad.

Impor kemudian juga menjadi bisnis yang menggiurkan karena adanya selisih harga pangan dalam negeri dengan impor yang cukup besar. “Itu sebabnya hampir tiap tahun kita melihat keributan soal pengaturan kuota impor pangan, sampai tidak sedikit elite politik yang ditahan KPK. Karena, kuota impor pangan sama dengan fulus besar,” ungkap Dradjat.

Terkait impor beras misalnya, harga CIF beras ex-Vietnam hanya mencapai sekitar Rp7.738/kg. Ditambah bea masuk, biaya gudang, dan sebagainya, harga pokok beras eks-Vietnam jatuh pada kisaran Rp8.500/kg di pasaran dalam negeri.

Sementara, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada bulan April 2021 harga beras kualitas medium di pasar adalah Rp 13.350-13.600/kg. “Selisih harganya sangat fantastis sekitar Rp 5.000/kg,” pungkas Dradjad.

Editor: M. Agung Riyadi

 

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *