Ketahanan Pangan: Pemerintah Diminta Serius Perhatikan Perubahan Cuaca

Bencana banjir di Asia akibat perubahan cuaca ekstrem (dok. oxfam)

Jakarta, Villagerspost.com – Memasuki bulan Januari, intensitas curah hujan diperkirakan meningkat, untuk itu pemerintah diminta agar serius memperhatikan perubahan cuaca untuk menjaga ketahanan pangan. Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, perubahan cuaca akan berdampak langsung pada produksi dan distribusi pangan.

“Saya yakin pemerintah sudah menyadari bahwa pada musim hujan yang sangat intens ini akan menimbulkan dampak serius pada bencana sekaligus memengaruhi kondisi pangan baik produksi, distribusi maupun tata niaganya,” kata Akmal dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (4/1).

Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, peristiwa angin puting beliung di berbagai wilayah serta tanda-tanda bencana seperti longsor dan kebakaran saat menghadapi pergantian musim kemarau menuju musim hujan mulai tampak di beberapa titik di Indonesia. “Pada produksi pangan, terutama pangan pokok seperti beras sangat terpengaruh oleh kondisi musim hujan yang memberikan dampak pada kualitas gabah yang rendah karena kandungan air yang tinggi, hingga pada kegagalan panen akibat hama penyakit yang semakin pesat pertumbuhannya,” ujarnya.

Untuk masalah paska panen, kata Akmal, kandungan air pada gabah dapat diatasi dengan teknologi paska panen. Namun yang menjadi masalah adalah pada masa sebelum panen. Pasalnya, jika terjadi gagal panen dapat menimbulkan rentetan masalah dimulai dari manajemen stok hingga tata niaga yang berujung pada keresahan masyarakat baik petani sebagai produsen maupun masyarakat umum sebagai konsumen.

“Dengan kondisi mata rantai distribusi yang belum baik ditambah kondisi musim hujan yang juga mengganggu produksi pangan sehingga tidak optimal, maka saat ini tantangan berat bangsa ini adalah masalah manajemen stok pangan,” ujarnya.

Akmal mengatakan, gejolak masyarakat pada segmen petani saat ini adalah pada petani bawang. Beberapa kalangan membandingkan sikap pemerintah yang tidak konsisten pada respons pangan ini. Pada momen tertentu, ketika harga pangan mendapat harga yang baik, dan banyak konsumen tidak keberatan pada harga pangan tersebut dikarenakan produk pangan itu dalam kategori premium, pemerintah malah merespons dengan sangat agresif terhadap harga yang tinggi sehingga muncul HET (harga eceran tertinggi) pada beras premium.

Sebaliknya, ketika harga bawang jatuh, di daerah Jawa Tengah, pemerintah terlihat tak acuh sehingga penyelesaian masalah yang dihadapi petani bawang tidak segera mendapat penyelesaian sesuai harapan. “Permasalahan bawang pada awal tahun hampir selalu terjadi. Rutinitas ini seperti ritual buruk yang tidak dapat diatasi. Padahal baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah punya potensi yang besar untuk mengatasai persoalan yang selalu berulang ini,” ujarnya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini mengatakan, pemerintah sebenarnya sangat mampu membeli bawang rakyat. “Apakah itu melalui Bulog ataupun BUMD yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah. Bahkan bila ini dilakukan, pemerintah mampu mendapat keuntungan,” ujarnya.

Bulog, lanjut Akmal, perlu diberikan instrumen lebih pada penanganan masalah bawang yang selalu berulang ini. Banyak rakyat miris dengan respons pemerintah ini dikarenakan kelambatannya pada pertolongan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat, namun sangat slow response. Kemampuan pemerintah daerah bila hanya menginstruksikan PNS di lingkungannya untuk menyerap 111,46 ribu ton bawang merah tidak akan sanggup meski harga yang diberlakukan hampir 3 kali lipat dari Rp6 ribu ke Rp15 ribu.

“Yang paling dibutuhkan adalah instrumen penyelamatan dengan serapan masif pada harga layak yang nantinya dapat dijual pada waktu yang tepat,” tegas Akmal.

Dia berharap, mengawali tahun 2018 pemerintah dapat memberikan prestasi kenyamanan sosial pada rakyat kecil seperti petani bawang merah. “Evaluasi kelemahan-kelemahan 2017 dapat menjadi rujukan agar permasalahan pangan yang kemungkinan terjadi di 2018 dapat diantisipasi sehingga permasalahan tidak muncul kembali,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *