Ketua DPR Kecewa Sikap Diskriminatif Eropa Atas Sawit Indonesia

Hamparan perkebunan sawit (dok. bumn.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Uni Eropa dalam mengadopsi Renewable Energy Directive II (RED II) dan aturan turunannya yang mendiskriminasi kelapa sawit sebagai minyak nabati. Ketua DPR Bambang Soesatyo pun menegaskan kekecewaannya terhadap sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap produk sawit Indonesia tersebut.

Bamsoet–demikian dia biasa disapa– mengatakan, tindakan tersebut tidak mencerminkan selayaknya mitra stategis yang membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. Padahal, kata dia, Uni Eropa merupakan salah satu mitra strategis Indonesia.

“Namun sayangnya proses adopsi legislasi RED II dan aturan turunannya didasarkan pada analisis ilmiah yang cacat, mengabaikan kritik yang datang dari internal Uni Eropa dan lembaga independen. Serta mengabaikan concern dan data-data yang disampaikan oleh negara-negara produsen kelapa sawit,” tegas Bamsoet, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Berkaitan dengan isu sawit, ia menerangkan, DPR melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah melakukan peran diplomasi dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan parlemen Uni Eropa. Dengan demikian diharapkan bisa mencari penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak.

“DPR juga mendesak Parlemen Eropa bisa secara komprehensif melihat dimensi keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals 2030 dan tetap bijak serta adil dalam mengambil kebijakan yang akan berdampak pada hubungan baik kedua negara,” ujarnya

Bamsoet menilai Uni Eropa secara jelas telah mengabaikan upaya pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di negara produsen minyak kelapa sawit. Concern Uni Eropa terhadap kelapa sawit bukan untuk pelestarian lingkungan, melainkan sebagai upaya proteksi terselubung melindungi produk minyak nabati mereka yang daya saing dan produktivitasnya jauh lebih rendah daripada minyak kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia, karena menyerap lebih dari 19,5 juta tenaga kerja, termasuk di dalamnya 2,6 juta small holders yang mempekerjakan 4,3 juta individual, penghasil devisa negara mencapai US$21,4 miliar pada 2018. Sawit juga menjadi sumber energi terbarukan (biodiesel) serta bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama dari Sustainable Development Goals (SDGs).

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, Indonesia berkomitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan yang berjalan seimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi. DPR juga mendukung berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Diantaranya melalui restorasi lahan gambut, peremajaan sawit rakyat, penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, penyelesaian penguasaan lahan dalam kawasan hutan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“DPR juga mendukung pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk mengajukan RED II dan Delegated Regulation ke World Trade Organization (WTO) dan langkah lain yang diperlukan,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *