KIARA: Cabut Perpres 51/2014, Biang Kerok Proyek Reklamasi Teluk Benoa

Masyarakat Bali menegaskan penolakannya terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa (dok. change.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Perpres 51/2014 dinilai menjadi biar kerok dijalankannya proyek reklamasi di Teluk Benoa, yang telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat Bali selama lima tahun terakhir ini.

Di dalam Perpres No. 51 Tahun 2014, khususnya Pasal 101A disebutkan, upaya revitalisasi dapat dilakukan termasuk dengan melakukan reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektare di seluruh kawasan Teluk Benoa. “Sejak awal, Perpres ini terlihat sangat tidak berpihak terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus masyarakat Bali, khususnya, serta masyarakat Indonesia umumnya. Perpres menyamakan revitalisasi dengan reklamasi. Padahal dua hal ini sangat berbeda sama sekali,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati, di Jakarta, Senin (14/10).

Menurut Susan, penghentian proyek reklamasi Teluk Benoa tidak cukup hanya dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menetapkan kawasan Teluk Benoa sebagai area Konservasi Kawasan Maritim (KKM). “Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tidak cukup legal-konstitusional untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Benoa,” katanya.

Dalam konteks ini, Presiden memiliki otoritas sekaligus mandat konstitusional untuk mencabut Perpres dalam rangka mengoreksi paradigma pembangunan yang tidak memiliki kepedulian terhadap masa depan ekosistem Teluk Benoa sekaligus masyarakat Provinsi Bali yang memiliki ikatan kuat dengan lautnya. “Tidak ada alasan yang menghalangi Presiden untuk mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014 yang pernah ditandatangani oleh Presiden sebelumnya,” ungkap Susan.

Dalam upaya memberikan perlindungan bagi keberlanjutan lingkungan hidup dan sekaligus masyarakat, Presiden sangat dimungkinkan untuk melakukan perubahan aturan. Di dalam kaidah hukum ada yang disebut “in dubio pro natura“, artinya seorang presiden atau siapa pun penyelenggara negara, jika memiliki keraguan untuk memutuskan sesuatu, maka perlindungan keberlangsungan lingkungan hidup sekaligus perlindungan masyarakat wajib didahulukan supaya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Tak hanya itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2010 memberikan mandat penting kepada pemerintah untuk menjamin empat hak masyarakat pesisir, yaitu: pertama, hak untuk melintas dan mengakses laut; kedua, hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat; ketiga, hak untuk mendapatkan manfaat dari sumberdaya pesisir dan laut; dan keempat, hak untuk mempraktikkan adat istiadat atau kearifan tradisional dalam mengelola sumberdaya pesisir dan laut.

“Dengan berbagai pertimbangan ini, Presiden harus menghentikan proyek reklamasi Teluk Benoa dan segera mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014. Itulah yang harus dilakukan Presiden,” tegas Susan.

“Seharusnya keputusan dari Ibu Susi Pudjiastuti didukung penuh oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan melihat laut sebagai masa depan bangsa bukan sekedar komoditas investasi. Sayangnya, Luhut masih melihat laut hanya sebatas urusan bisnis dan investasi,” pungkas Susan.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelumnya telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Penetapan Kawasan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Ada lima poin penting dari keputusan tersebut. Pertama, Menetapkan Perairan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali.

Kedua, Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali.

Ketiga, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada poin kedua dengan luasan keseluruhan 1.243,41 hektare meliputi:

  • zona inti sebanyak 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 cm (sikut Bali/telung tampak ngandang).
  • zona pemanfaatan terbatas.

Keempat, Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud diktum ketiga dengan batas koordinat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan peta kawasan konservasi maritim sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Kelima, Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali yang meliputi penunjukan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan dan peraturan zonasi Kawasan Konservasi Maritim, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.

Namun Kepmen yang dikatakan akan membatalkan proyek reklamasi Teluk Benoa ini dinilai kurang kuat. Pasalnya Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan berkeras, proyek reklamasi Teluk Benoa tak bisa dibatalkan begitu saja.

Luhut mengatakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang wilayah konservasi maritim di Teluk Benoa tak bisa serta merta membatalkan rencana proyek reklamasi di sana. “Presiden nggak pernah mau membatalkan pendahulunya. Jadi, jangan orang menyudutkan presiden untuk mengubah perpres pendahulunya,” ujarnya, Jumat (11/10) lalu.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *