KIARA: Hak Masyarakat Atas Air Belum Terjamin

Penyaluran air bersih kepada desa di musim kemarau (dok. karangasemkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyatakan, saat ini hak masyarakat atas ketersediaan sumber air bersih masih belum terjamin. Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, Indonesia memiliki jumlah ketersediaan air yang sangat melimpah.

“Namun, keberlimpahan ketersediaan air nyataya banyak dinikmati secara merata oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia,” kata Susan dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Kamis (22/3).

Susan menegaskan, air adalah kebutuhan primer seluruh makhluk hidup, khususnya manusia. Tak ada yang bisa melanjutkan kehidupan, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, tanpa mendapatkan dukungan air.

“Dengan demikian, air memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki fungsi yang sangat fundamental bagi kehidupan. Tak ada air, artinya tak ada kehidupan,” tegas Susan.

Atas dasar itulah, pada November 2002, Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mendeklarasikan akses terhadap air merupakan sebuah hak dasar (a fundamental right), yang menyatakan bahwa air adalah benda sosial dan budaya, tidak hanya komoditas ekonomi. Komite ini juga menekankan bahwa 145 negara telah meratifikasi Konvenan Internasional Untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang kini telah diikat dengan perjanjian untuk mempromosikan akses pada air secara setara tanpa diskriminasi.

Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya air, Indonesia memiliki ketersediaan air yang sangat banyak (lihat tabel), namun ironisnya, masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil malah sulit mendapatkan akses atas air. Indonesia memiliki 12.827 desa pesisir, dari jumlah ini, hanya 66,54 persen desa yang memiliki akses air bersih untuk kebutuhan sanitasi, dan 21,40 persen yang tidak memiliki akses air bersih untuk kebutuhan sanitasi.

Untuk memenuhi kebutuhan air minum, desa-desa di pesisir mengambil air dari beragam sumber, diantaranya: air kemasan (1.106 desa), air tadah hujan(1.002 desa), mata air (2.761 desa), sumur (4.703 desa), sungai/kolam/ (374 desa), dan PAM (1.330).

Dalam mengakses sumber daya air, masyarakat pesisir di Indonesia menghadapi sejumlah persoalan serius yang mengancam keamanan dan keberlanjutan sumber daya air mereka, diantaranya adalah proyek pembangunan Pemangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). “Beroperasinya PLTU di wilayah pesisir sesungguhnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berdampak bagi ekosistem pesisir dan laut,” papar Susan.

Pertama, dampak air limbah panas yang dibuang oleh PLTU meningkatkan suhu perairan di sekitar kawasan pesisir, yang kemudian mengakibatkan pemutihan karang (coral bleaching). “Hal ini ditemukan pada kasus PLTU Batang,” ujarnya.

Kedua, pencemaran air oleh aktivitas PLTU. PLTU Indramayu misalnya, terindikasi melakukan pencemaran selama 5 tahun beroperasi. “Dalam kurun waktu tersebut ditemukan 4 parameter logam berat yang memiliki tingkat racun tinggi seperti cadmium, timbal, tembaga, dan seng,” kata Susan. Kandungan tersebut ditemukan jauh di atas baku mutu air laut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut.

Ketiga, dampak pembakaran dari PLTU yang menghasilkan fly ash (abu terbang) dari batu bara dari hasil limbah pembakaran PLTU yang mengandung sulfur. “Dampaknya, budidaya rumput laut milik masyarakat Teluk Palu mengalami kerugian dan gagal panen, akibat dari abu terbang yang jatuh ke laut dan merusak biota laut,” terang Susan.

Persoalan serius lain yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, terkait dengan akses terhadap air adalah proyek reklamasi pesisir di 37 titik di Indonesia. Pusat Data dan Informasi KIARA (2016) mencatat proyek properti di wilayah pesisir ini telah menghancurkan kawasan mangrove yang berfungsi sebagai penjaga intrusi air laut ke dalam air tanah.

Hal ini dapat ditemukan pada kasus reklamasi Teluk Jakarta, dimana kawasan mangrove yang tersisa tidak lebih dari 25 ha dari yang asalnya 1.145 ha lebih. Karena kawasan mangrove sudah hancur, maka air laut dengan sangat mudah masuk ke dalam tanah dan bercampur dengan air tanah.

“Akibatnya, sumber air di kawasan Teluk Jakarta sudah rusak dan tidak layak digunakan, baik untuk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk air minum. Hal serupa dapat ditemukan di kawasan pesisir lain di Indonesia yang di telah direklamasi,” kata Susan.

Bersamaan dengan situasi sumber daya air pesisir Teluk Jakarta yang sudah sangat buruk, sumber daya air, khususnya sumber daya air tanah di Jakarta terus mengalami penurunan dalam jumlah yang sangat masif. Hal ini disebabkan oleh pengambilan air tanah secara besar-besaran oleh gedung-gedung pencakar langit. Akibatnya, Jakarta mengalami penurunan muka tanah setinggi 11,5 cm setiap tahunnya.

Ironisnya, kondisi penurunan muka tanah ini seolah memberikan justifikasi bagi pemerintah pusat untuk membangun Giant Sea Wall atau NCICD di Teluk Jakarta. Padahal, proyek ini tidak akan menyelesaikan masalah air di Jakarta jika akar persoalannya yaitu pembangunan gedung, tidak dihentikan.

Sumber daya air di kawasan pulau-pulau kecil pun menghadapi ancaman yang sangat serius. Dengan kawasan seluas 4,2 juta ha, hutan di pulau-pulau kecil di Indonesia harus berhadapan dengan proyek ekstraktif dan ekspolitatif secara besar-besaran.

Luasan hutan di pulau-pulau kecil terdiri dari 55 persen kawasan konsesi tambang, 16 persen perkebunan sawit, 17 persen hak pengusahaan hutan (HPH), dan 10 persen hutan tanam industri (HTI). Padahal, luasan hutan di pulau-pulau kecil ini memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai penyimpanan cadangan air, penjaga intrusi air laut, serta penjaga keseimbangan ekologi pulau-pulau kecil. Namun, hampir 100 persen dalam keadaan rusak, maka masa depan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sekaligus masa depan masyarakatnya berada dalam ancaman.

Kondisi akses dan akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya sekaligus kondisi sumber daya airnya sendiri, sebagaimana telah dikemukakan di atas, sangat ironis jika negara lepas tangan dan tidak melakukan penguasaan sekaligus pengelolaan sumber daya air. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, praktik swastanisasi air selama ini tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Praktik ini sejatinya lebih menguntungkan korporasi-korporasi skala besar tetapi minus pelayanan, baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Air hanya dijadikan komoditas ekonomi semata,” ujar Susan.

Berdasarkan hal ini, KIARA menuntut pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya air yang menjamin hak masyarakat atas air secara adil dan berkelanjutan. “Pada saat yang bersamaan, KIARA juga mengajak masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk terlibat aktif di dalam mengawasi dan memberikan kritik serta masukan konstruktif terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air,” tegas Susan.

Lebih jauh, KIARA mengingatkan bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya air harus berdasarkan konstitusi Republik Indonesia serta mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 85 Tahun 2013 yang memberikan amanat putusan sebagai berikut:

1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air.
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air karena ha katas air adalah hak asasi manusia
3. Pengusahaan atas air harus mengingat keberlanjutan lingkungan hidup
4. Negara harus menguasai dan mempergunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak
5. Prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah BUMN atau BUMD
6. Apabila semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

“Masih ada waktu bagi pemerintah untuk membenahi tata kuasa dan tata kelola sumber daya air agar diorientasikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkas Susan. (*)

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *