KIARA: Hentikan Reklamasi Pantai Balauring, Lembata

Perahu nelayan tradisional di Lembata, NTT (dok kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur segera menghentikan proyek reklamasi pantai Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, NTT. Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menilai, proyek reklamasi tersebut telah merusak lingkungan dan telah merampas ruang hidup setidaknya 400 kepala keluarga masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional (baik laki-laki dan perempuan) dan masyarakat adat.

“Proyek reklamasi ini semakin menambah panjang daftar proyek reklamasi yang tersebar di kawasan pesisir di Indonesia,” kata Susan kepada Villagerspost.com, Senin (4/6).

Dia memaparkan, pada tahun 2016, KIARA mencatat 16 proyek reklamasi pantai di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat menjadi 37 pada tahun 2017. “Jika ditambah dengan reklamasi Lembata, maka total proyek reklamasi pantai di Indonesia menjadi 38 wilayah. Ini jadi ironi negara bahari di tengah cita-cita menjadi poros maritim,” tegasnya.

Susan mengungkapkan, proyek reklamasi yang diberi nama “Pojok Cinta” itu adalah murni kepemilikan pribadi Bupati Lembata atas nama Eliyaser Yentji Sunur. Saat ini, atas nama proyek reklamasi Pantai Balauring telah ditimbun oleh pasir dengan lebar 70 meter dan panjang 250 meter. Total luasannya adalah 17.500 meter persegi atau setara dengan 1,75 hektare.

Ironinya, proyek ini tidak masuk di dalam APBD 2018 dan bukan untuk kepentingan masyarakat pesisir. “Di sisi lain, proyek ini telah memicu perlawanan dari masyarakat pesisir di Lembata, yang terdiri dari nelayan tradisional dan masyarakat adat pesisir, yaitu masyarakat adat Dolulolong,” tegas Susan.

Dia menegaskan, proyek yang menguruk laut ini telah menjadi ancaman serius bagi masa depan pesisir dan laut Indonesia. Reklamasi adalah sebuah ironi bagi negeri ini, negeri yang dianugerahi lebih dari 17 ribu pulau.

“Alih-alih membangun kehidupan masyarakat pesisir berdaulat beserta wilayah perairannya yang bersih dan sehat, reklamasi justru menghancurkan kehidupan masyarakat sekaligus alam pesisir serta laut Indonesia,” ujar Susan.

Dari sisi hukum, proyek reklamasi jelas-jelas sangat bertentangan dengan kontitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Pertama, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. “Dalam Pasal 25A ditulis identitas negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang menolak konsep dan praktik pulau buatan. Sebaliknya, proyek reklamasi malah menerima konsep dan praktik pulau buatan,” papar Susan.

Kedua, proyek reklamasi terbukti merampas kehidupan masyarakat pesisir di sekitar kawasan pantai dan seluruh pihak yang terlibat di dalam aktivitas perikanan. Artinya proyek reklamasi bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 27 Ayat (2). Ketiga, melalui proyek ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terbukti mengkuasakan wilayah pesisir untuk diprivatisasi dan dikomersialisasi oleh swasta dan ini artinya proyek reklamasi melanggar UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2).

Keempat, reklamasi juga melanggar UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memandatkan. Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, masyarakat mempunyai (12) hak konstitusional, diantaranya hak memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan, mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K, dan mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZWP-3-K.

“Proyek reklamasi Balauring merupakan simbol dari proyek kapitalisasi sumber daya pesisir dan kekuasaan yang terjadi di 38 pesisir Indonesia,” kata Susan.

Dia menilai, seharusnya Kabupaten Lembata taat dan patuh kepada konstitusi dan peraturan perudangan yang berlaku di Republik Indonesia, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Susan juga meminta agar pemerintah daerah Lembata segera menghentikan proyek reklamasi yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat pesisir.

Kemudian, pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pembangunan harus menempatkan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sebagai pusat pembangunan. “Laut untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kedaulatan masyarakat pesisir Indonesia,” pungkas Susan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *