KIARA: Impor Pangan Mempercepat Krisis Pangan

Petambak garam (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menegaskan, kebijakan impor pangan yang kerap diambil pemerintah justru akan mempercepat krisis pangan. “Jika pemerintah Indonesia terus memilih impor sebagai kebijakan pemenuhan pangan nasional, maka kebijakan tersebut akan menghancurkan kedaulatan pangan sekaligus mempercepat krisis pangan dalam waktu dekat,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (24/5).

Susan mengatakan, kebijakan impor pangan semakin marak. Hal itu, tampak dari terus meningkatnya impor sejumlah komoditas pangan dari tahun ke tahun. Di antara komoditas yang terus diimpor dari negara lain adalah garam, dan sejumlah komoditas lainnya.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2021) menyebut, impor garam secara kumulatif pada empat bulan pertama (kuartal) tahun 2021 tercatat sebanyak 379.910 ton atau naik 19,60 persen dibandingkan kuartal pertama tahun 2020 yang tercatat hanya sebanyak 317.642 ton.

Realisasi impor tersebut naik 275 persen dari Februari 2021 yang hanya sebanyak 79.929 ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya, impor garam naik 54,02 persen, di mana pada Maret 2020 komoditas ini hanya 194.608 ton.

Susan pun mempertanyakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Menurut Susan, impor garam di Indonesia semakin terus mengalami kenaikan dan tidak bisa ditinggalkan karena pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

“PP ini tidak berpihak terhadap kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan petambak garam Indonesia. Sebaliknya PP tersebut semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini hanya menguntungkan segelintir orang yakni pengimpor,” jelas Susan.

Selanjutnya, impor garam semakin dipermudah dengan disahkannya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 37 Ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan, pemerintah pusat mengendalikan impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman.

Pasal tersebut kemudian dijabarkan dalam PP No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan dan Kelautan dan Perikanan. Dalam Pasal 289 beleid tersebut ditetapkan, tidak ada batasan waktu impor garam.

Menurut Susan, UU Cipta Kerja dan PP 27 tahun 2021 tetap mengizinkan impor garam, meskipun di Indonesia sedang berada pada musim panen garam. Pemerintah tinggal menyusun neraca pergaraman nasional di tingkat Kementerian Perekonomian.

Dia menegaskan, UU Cipta Kerja dan PP 27 tahun 2021 semakin memperburuk masa depan kedaulatan pangan nasional, khususnya pergaraman Indonesia. “Indonesia akan menjadi negara importir garam terbesar dan tergantung kepada negara lain,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.