KIARA: Luhut Telah Lampaui Kewenangan dan Lecehkan Hukum | Villagerspost.com

KIARA: Luhut Telah Lampaui Kewenangan dan Lecehkan Hukum

Pulau hasil reklamasi di pantai utara Jakarta (dok. kiara)

Pulau hasil reklamasi di pantai utara Jakarta (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Banyak pihak menyayangkan langkah Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut kebijakan pelaksanaan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, termasuk keputusan melanjutkan pembangunan Pulau G. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai, langkah Luhut itu telah melampaui batas kewenangannya dan melecehkan hukum.

“Luhut jelas melecehkan institusi hukum karena mengabaikan putusan PTUN Jakarta,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim dalam keterangan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Selasa (20/9).

Putusan PTUN itu, kata Halim, tegas membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land. Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tidak memiliki kewenangan langsung berkenaan dengan pengelolaan Teluk Jakarta sebagai kawasan strategis nasional.

Hal itu telah diatur jelas dalam beberapa peraturan. Diantaranya Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Kemudian Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai turunan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari berbagai peraturan itu jelas ditegaskan hanya Menteri Kelautan dan Perikanan yang berwenang langsung menerbitkan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi di Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional.

Kewenangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sebatas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang  terkait dengan isu di bidang kemaritiman sesuai dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. “Dengan perkataan lain, keputusan melanjutkan reklamasi Pulau G melampaui kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman,” tambah Halim.

Lebih parah lagi, Luhut lebih memprioritaskan reputasi pemerintah kepada investor ketimbang memastikan hadirnya Negara dalam melindungi dan memberdayakan 56.309 rumah tangga nelayan di Teluk Jakarta. “Pernyataan Luhut menunjukkan watak pemerintahan ‘poros maritim dunia’, yakni mendahulukan kepentingan jangka pendek pengusaha pengembang properti dengan menimbun lautan, ketimbang mengedepankan semangat gotong-royong rakyat demi sebesar-besar kemakmuran bersama,” pungkas Halim.

Ikuti informasi terkait reklamasi >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *