KIARA Mengutuk Keras Penembakan Masyarakat Pantai Marosi

Pantai Marosi di Sumba Barat Daya, NTT (dok. youtube)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengutuk keras tragedi penembakan warga masyarakat di Pantai Marosi, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa yang terjadi Rabu (25/4) lalu itu menimbulkan korban meninggal dunia bernama Poro Dukka (40) akibat tembakan oleh aparat polisi dari Polres Sumba Barat.

“Penembakan yang mengakibatkan kematian seorang warga dan penangkapan anak berusia belasan tahun yang dilakukan oleh aparat merupakan fakta yang tidak dapat dibantah,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati, dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Senin (30/4).

Peristiwa penembakan terhadap Poro Dukka sendiri berawal dari aktivitas pengukuran lahan sekitar 200 hektare yang tersebar dalam 7 bidang pesisir pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Pengukuran ini dilakukan Badan Pertanahan Nasional bersama PT Sutra Marosi yang didampingi 50 orang polisi bersenjata lengkap dengan pakaian anti huru hara dan dilengkapi mobil anti huru hara.

Masyarakat menolak keberadaan PT Sutra Marosi karena tidak memiliki legalitas yang jelas. Berdasarkan hal itu, warga menolak aktivitas pengukuran lahan tersebut. Sepanjang kegiatan pengukuran warga yang melakukan protes hanya melihat aktivitas pengukuran. Namun ketika pengukuran di bidang 5, warga mengambil foto dan rekaman aktivitas tersebut.

Polisi marah karena aktivitas tersebut, kemarahan ini dilakukan dengan merampas alat telekomunikasi berupa handphone dan melakukan pemukulan terhadap warga. Melihat ada tindakan kekerasan dari Polisi, warga berkumpul datang menuju lokasi. Pada inilah aparat kepolisian seketika langsung melakukan penembakan.

Selain menembak Poro Dukka, polisi juga menembak warga bernama Matiduka (35) di kedua kakinya. Bahkan, lebih dari 10 orang mengalami tindakan kekerasan dari aparat Polres Sumba Barat, satu orang diantaranya seorang anak, berusia belasan tahun yang merupakan siswa SMP di Kecamatan Lamboya.

“KIARA menyatakan, proyek pembangunan pariwisata berbasis invetasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terbukti melanggar hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir,” tambah Susan.

Pusat Data dan Informasi KIARA mencatat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasiosal Tahun 2010-2025, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN).

Susan Herawati mengungkapkan, proyek pariwisata, khusus di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimana Pemerintahan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla menempatkan sektor pariwisata sebagai bagian penting dalam wacana pembangunan dan menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara serta 275 juta wisatawan domestik. Selain itu, pada akhir 2019, rezim saat ini menargetkan income atau devisa sebesar Rp280 triliun yang akan disumbangkan oleh sektor pariwisata.

“Kita harus berani mengkritisi proyek pariwisata berbasis invetasi ini karena faktanya tak sedikit masyarakat pesisir yang diusir tanah dan airnya. Apa yang terjadi di Sumba Barat adalah isyarat bahwa ke depan akan banyak lagi kasus serupa terulang. Apalagi NTT akan dikembangkan menjadi salah satu kawasan pariwisata,” tegas Susan Herawati .

Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana terekam di dalam UUD 1945 Pasal 33 menegaskan: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. “Semestinya ini dijadikan panduan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah,” imbuhnya.

Lebih jauh, Susan meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dengan cara segera mengevaluasi dan menghentikan seluruh proyek pariwisata berbasis investasi yang mengusir masyarakat pesisir dari tanahnya. Selain itu, kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia, ia meminta untuk segera mengusut tuntas pelaku penembakan dan memberikan sanksi seberat-beratnya. “Aparat pelaku penembakan harus ditindak tegas oleh Polri,” pintanya.

KIARA menilai bahwa Pesisir, pantai, laut, dan pulau-pulau kecil di Indonesia adalah res commune, dimana seluruh warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengakses dan mengelola kawasan ini berdasarkan pengetahuan dan kearifan yang mereka miliki. “Khusus, bagi masyarakat yang telah tinggal dan menetap lama di kawasan ini, tak boleh ada siapapun yang berhak menggangu kehidupan mereka atas nama investasi,” pungkas Susan Herwawati. (*)

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *