KIARA: Mimpi Berdaulat Pangan dan Kebijakan “Tak Nasionalis”

Kegiatan masyarakat pesisir. (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat kebijakan politik agraria dan kedaulatan pangan masyarakat pesisir dalam beberapa dekade terakhir mendapat tantangan berat. Tantangan itu berupa kebijakan politik pangan nasional dan fakta pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga tapi kerap tidak “nasionalis”.

Hal ini membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan para nelayan tradisional. “Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh masyarakat pesisir untuk mewujudkan kedaulatan pangan di meja makannya. Paling utama masalah yang mereka hadapi adalah pembangunan dan penataan ruang yang merugikan nelayan dan penjual ikan,” kata Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati pada acara peluncuran buku KIARA bertajuk “Mewujudkan Kedaulatan Pangan Masyarakat Pesisir Indonesia”, di Jakarta, Kamis (4/10).

Ada beberapa catatan penting terkait krisis pangan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Studi kasus utama sebagaimana dilakukan dalam buku ini, yaitu di Wilayah Provinsi NTT (dan juga NTB), menunjukkan beberapa akar masalah utama yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan dan sulitnya mewujudkan kedaulatan pangan. “Semua itu merupakan akibat dari kebijakan politik yang kerap tidak sejalan bahkan kontra produktif dengan realitas di lapangan,” tegas Susan.

Contohnya nelayan di Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang, yang harus tergusur akibat dari pembangunan Pasar Ikan Felaleo. KIARA juga menemukan fakta bahwa mayoritas nelayan di kota dan kabupaten Kupang belum memiliki identitas kartu nelayan.

“Kartu nelayan berfungsi untuk melindungi dan memberdayakan nelayan. Kota Kupang tercatat memiliki 5.220 orang nelayan tetapi yang memiliki kartu nelayan baru mencapai 1.396 nelayan atau hanya 26,7 persen,” papar Susan.

Sedangkan jumlah nelayan di Kabupten Kupang menurut data BPS tahun 2015 sekitar 5.092 orang dan nelayan yang memiliki kartu nelayan hanya 1.187 nelayan (23%). “Minimnya kepemilikan kartu nelayan disebabkan minimnya sosialisasi yang menyebabkan minimnya pengetahuan nelayan akan fungsi kartu nelayan,” ujar Susan.

Pada akhirnya nelayan tidak memiliki akses terhadap perlindungan berupa kartu asuransi sesuai mandat Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
Buku ini juga melaporkan dengan detail khususnya pada ranah tata produksi perikanan, baik dengan pendekatan analisa Pola Pembagian Kerja melalui Curahan Kerja (Profil Kegiatan) mau pun dengan analisa profil Akses (peluang) dan Kontrol (kekuatan dalam pengambilan keputusan) yang berkaitan dengan sumberdaya agraria pada pola produksi masyarakat pesisir.

Pada akhirnya, kata Susan, KIARA ingin mengatakan, proyeksi politik pemerintah terkait mimpi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan upaya yang melingkupi pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, belum lagi memiliki pondasi yang kokoh. Sehingga rentan menjadi agenda tambal sulam yang tidak memiliki peluang berkelanjutan, dan rentan menjadi sloganistik belaka.

“Pada akhirnya juga tidak memberi dampak signifikan pada penghapusan kemiskinan khususnya pada masyarakat pesisir (nelayan) laki-laki dan perempuan,” pungkas Susan Herawati.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *