KIARA: Pemulangan 12 Nelayan Langkat Bukan Prestasi

Keluarga Nelayan Langkat berharap Presiden Jokowi membebaskan suami mereka yang ditangkap polisi maritim Malaysia (dok kiara)
Keluarga Nelayan Langkat berharap Presiden Jokowi membebaskan suami mereka yang ditangkap polisi maritim Malaysia (dok kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah pemerintah melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang yang berhasil memulangkan 12 nelayan asal Langkat, Sumatera Utara, yang ditangkap polisi laut Malaysia pada Juli lalu, dinilai bukanlah prestasi besar. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah itu justru bentuk ketidakpedulian atas capaian diplomatik antara Indonesia-Malaysia terkait nelayan.

“Sudah ada MoU mestinya dimaksimalkan bukan berlaku seperti polisi di film-film India (yang kerap bertindak terlambat-red),” kata Halim kepada Villagerspost.com, Rabu (9/12).

MoU atau Nota Kesepahaman yang dimaksud adalah MoU antara Indonesia dan Malaysia terkait penanganan nelayan di tapal batas negara dan cara memanfaatkannya secara semaksimal mungkin untuk melindungi nelayan/warga negara yang beraktivitas di batas negara. Mou tersebut ditandatangani di Nusa Dua, Bali, 27 Januari 2012 lalu, oleh Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Indonesia Laksma TNI Y. Didik Heru Purnomo dan Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Dato Mohamed Thajudeen Abdul Wahab.

Dengan adanya MoU tersebut, maka aparat kedua negara tidak lagi melakukan penangkapan terhadap nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan dalam batas-batas wilayah kedua negara karena para nelayan tradisional tersebut dinilai hanya memiliki kapal berukuran kecil tanpa navigasi yang memadai. Namun kenyataannya, kata Halim, meski sudah ada MoU, Malaysia terus melakukan penangkapan terhadap nelayan tradisional Indonesia.

Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Perikanan per bulan Juli 2015 mencatat, sedikitnya 63 nelayan tradisional mengalami kejadian tidak manusiawi saat melaut. Mereka mengalami mulai dari penangkapan, intimidasi, pemukulan hingga pemaksaan untuk menandatangani surat pernyataan bersalah telah melanggar batas negara

Karena itulah, KIARA mendesak Presiden Joko Widodo untuk bekerja keras memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan kehadiran pemerintahan. “Khususnya nelayan di perairan perbatasan negara,” kata Halim.

Dia mengatakan, penangkapan terhadap nelayan Indonesia itu, seperti menjadi kebiasaan buruk menjelang hari kemerdekaan Malaysia yang juga jatuh pada bulan Agustus. Momen itu, kata dia, kerap dimanfaatkan Malaysia untuk melakukan provokasi berkaitan dengan batasan lautnya hingga harus masuk kedalam perairan Indonesia.

Muhammad Iqbal, Koordinator Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengatakan, penangkapan ini merupakan pengulangan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. “Negara tidak pernah sungguh-sungguh memberikan perlindungan, meski sudah ada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Pedoman Umum tentang Penanganan terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia,” ujarnya kepada Villagerspost.com.

Sebelum melakukan penangkapan terhadap nelayan Langkat, Malaysia pada tanggal 11 Mei lalu juga menangkap empat nelayan asal Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Mereka adalah Muh Hidayat (17 tahun), Rajudin (18), Emos Syahputra (17) dan Syahril (16).

Mereka dituduh melakukan melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia, meski para nelayan itu, menangkap ikan di perairan Indonesia. Setelah beberapa lama ditahan, beruntung keempatnya bisa dipulangkan kembali.

Halim mengatakan, berdasarkan catatan KIARA selama tiga tahun antara tahun 2009-2011 saja, sedikitnya ada 63 nelayan tradisional Indonesia yang ditangkap Malaysia saat melaut di wilayah Indonesia. Selama ini, pemerintah cenderung abai terhadap nasib nelayan tradisional di perbatasan.

Pengabaian ini, kata Halim, membuat nelayan tradisional rentan praktik kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan aparat keamanan negera tetangga seperti Malaysia, Singapura, Australia dan India. “Aksi penangkapan terhadap nelayan yang kerap terjadi, membuktikan pemerintah kurang memberi pembekalan informasi tentang batas perairan Indonesia-Malaysia, baik melalui peta terkini, mau pun kemampuan mempergunakan alat navigasi modern,” kata Halim.

Karena itulah, Halim mendesak pemerintah untuk meningkatkan kuantitas pengamanan laut. Dia juga mendesak pemerintah, untuk memberi informasi, pemahaman mengenai hak-hak nelayan, dan batas wilayah Indonesia termasuk mengadakan pelatihan advokasi hukum kepada para nelayan tradisional di perbatasan.

Dipulangkan

Sementara itu, pihak KJRI Penang dalam siara persnya mengatakan telah berhasil memfasilitasi pemulangan 12 nelayan Langkat tersebut, pada Selasa (8/12) kemarin. Ke-12 nelayan tersebut dipulangkan melalui Bandara Internasional Pulau Pinang ke Kualanamu Medan menggunakan penerbangan Lion Air JT 133, tiba di Medan pada pukul 12.00 siang waktu setempat. Sebelumnya, para nelayan tersebut telah menjalani  4,5 (empat setengah ) bulan tahanan di Penjara Perlis dan Penjara Sungai Petani, Kedah.

Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Penang Edi Kahayanto mengatakan, sejak mendapatkan informasi dari Pihak Polis Marin Malaysia, Satgas Citizen Service KJRI Penang terus melakukan pendampingan pada kasus tersebut. Pada 26 Agustus 2015, Satgas Citizen ServiceKJRI Penang telah melakukan kunjungan ke penjara untuk menjenguk ke-12 nelayan tersebut.

Satgas Citizen Service KJRI Penang dipimpin oleh Konjen RI Penang juga hadir dalam persidangan di Mahkamah Majistreet Balik Pulau, Pulau Pinang pada tanggal tanggal 6 Agustus 2015. Dalam persidangan itu, Pendakwa Raya atau Jaksa Penuntut Umum membacakan tuduhan sesuai Seksyen 15 (1) (a) Akta Perikanan Malaysia yaitu menangkap ikan di perairan Malaysia tanpa izin.

Dalam sidang itu, JPU juga menunjukkan 15 alat bukti termasuk foto ikan hasil tangkapan sebanyak 300 kg dan titik koordinat saat nelayan ditangkap. Atas tuduhan tersebut ke-12 Nelayan telah mengaku bersalah.

Guna mendapatkan keringanan hukuman, Jurubicara dari Pengadilan telah menyampaikan kepada Hakim beberapa keadaan para nelayan tersebut seperti ada anak dan istri yang harus dinafkahi oleh nelayan yang tertangkap. Berdasarkan Sekyen dakwaan yang digunakan, pelaku didenda paling banyak RM 1.000.000 bagi Nakhoda dan RM 100.000 bagi Awak kapal.

Namun, Hakim telah memutuskan denda RM 10.000 bagi Nakhoda dan RM 8.000 bagi awak kapal. Apabila tidak dapat membayar denda, masing-masing nelayan tersebut akan dipenjara selama 6 bulan. Para nelayan tersebut kemudian dipidana penjara selama 4,5 bulan.

Setelah selesai menjalani masa penahanan,  tanggal 3 Desember 2015, Satgas KJRI Penang melakukan koordinasi dengan Pihak Imigrasi Negeri Kedah dan melakukan pembuatan dokumen perjalanan bagi 3 (tiga) nelayan yang ada di Penjara Sungai Petani, Kedah. Tanggal 4 Desember 2015, Satgas KJRI Penang mengunjungi Penjara Perlis bertemu dengan 9 (sembilan) nelayan serta melakukan pembuatan dokumen perjalanan (SPLP).

Tanggal 7 Desember 2015, ke-12 nelayan tersebut dipindahkan dari Penjara ke Depoh Imigresen Juru/Pusat Detensi Imigrasi menunggu pengurusan Check out Memo. Rabu, 8 Desember 2015, ke-12 nelayan tersebut dipulangkan melalui Bandara Internasional Pulau Pinang ke Kualanamu Medan menggunakan penerbangan Lion Air JT 133, tiba di Medan pada pukul 12.00 siang waktu setempat. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *