KIARA: Perlindungan Mangrove Semakin Mendesak

Bahu membahu memperbaiki kawasan mangrove agar tidak rusak dan menjadi tempat hidup ikan dan biota laut lainnya (dok. villagerspost.com/eko handoyo)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai, perlindungan terhadap kawasan mangrove semakin mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah. Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, kawasan mangrove saat ini semakin kritis.

“Penyebab utama hilangnya hutan mangrove di pesisir Indonesia bukanlah ekspansi tambak udang, melainkan akibat masifnya pembangunan ekstraktif dan eksploitatif serta pembangunan proyek properti dan industri seperti reklamasi, pertambangan, ekspansi sawit, PLTU, pembangunan resort, dan industri tambak,” kata Susan dalam bedah buku ‘Mangrove: Dinamika dan Dampak Ekologi Masyarakat Pesisir’, di Jakarta, pada Kamis (18/7).

Hadir dalam acara diskusi sekaligus buku karya Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Univeritas Sam Ratulangi Rignolda Djamaludin ini, para pegiat lingkungan hidup. Di antaranya adalah Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nur Hidayati.

Menurut Susan Herawati, peluncuran buku ini dilatarbelakangi oleh semakin kritisnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil karena hilangnya hutang mangrove di Indonesia. “Luasan hutan mangrove pada tahun 2014 tercatat seluas 4,4 juta hektare. Namun, pada tahun 2017, luasannya hanya tersisa 3,5 juta hektare,” tutur Susan.

Pada 2019, KIARA mencatat terdapat sekitar 6.829 desa pesisir yang memiliki pendapatan ekonomi dari praktik pemanfataan dan pengelolaan kawasan hutan mangrove. Dengan kata lain, kawasan hutan mangrove memiliki peran penting dan signifikan dalam mempengaruhi sosio-economi masyarakat pesisir.

“Dengan demikian, pemerintah perlu melindungi keberadaan hutan mangrove secara serius dan berkelanjutan,” ungkap Susan.

Selain itu, keberadaan hutan mangrove sangat penting dalam konteks mitigasi bencana. Dalam dua tahun terakhir, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah kejadian bencana bencana tsunami sejak tahun 2010-2018 sebanyak 37 kali. Dengan 37 kali bencana tsunami ini, tak sedikit korban nyawa yang tidak bisa diselamatkan akibat tak adanya sistem mitigasi bencana yang baik.

“Dalam konteks inilah, keberadaan hutan mangrove menjadi sangat penting sebagai pelindung alami masyarakat dari ancaman bencana tsunami yang bisa datang kapan saja. Berbagai fakta di lapangan membuktikan, mangrove terbukti lebih baik daripada tanggul laut yang terbukti gagal,” kata Nur Hidayati.

Sementara itu, Rignolda Djamaludin, mendesak pemerintah untuk menetapkan perlindungan hutan mangrove sebagai prioritas pembangunan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menjadikan masyarakat pesisir sebagai aktor utamanya. “Kami mendesak pemerintah untuk segera melindungi kawasan mangrove. Dalam pada itu, masyarakat pesisir harus ditempatkan sebagai pemain utama,” tegasnya

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *