KIARA: RUU Perlindungan Nelayan Jangan Lupakan Perempuan

Perempuan nelayan ikut beraksi memperjuangkan kesejahteraan nelayan (dok. kiara)
Perempuan nelayan ikut beraksi memperjuangkan kesejahteraan nelayan (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengapresiasi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang kembali memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sebagai prioritas ketiga di dalam Prolegnas 2016. Hanya saja, KIARA juga memberikan catatan dan masukan kritis terhadap pembahasan RUU tersebut.

Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim mengatakan, mengacu kepada Naskah Akademik dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang disusun oleh DPR RI, subyek hukum yang mendapatkan skema perlindungan dan pemberdayaan adalah nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. “Padahal, dalam siklus usaha ikan dan garam, juga terdapat aktor yang tidak kalah pentingnya, yakni perempuan nelayan, pembudidaya, petambak garam,” kata Halim, di Jakarta, Jumat (29/1).

Untuk itulah, KIARA bersama dengan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) meminta dukungan kepada masyarakat Indonesia agar Pemerintah dan DPR memasukkan perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam sebagai subyek hukum di dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Untuk itu KIARA dan PPNI meluncurkan petisi bertajuk: “Dukung Perempuan Mendapatkan Skema Perlindungan dan Pemberdayaan dari Negara” yang dilansir sejak 11 Desember 2015.

Pusat Data dan Informasi KIARA (Januari 2016) mencatat, sejak dilansir pada Desember 2015, petisi dukungan terhadap perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam memperoleh sokongan sebanyak 322 orang dari 20 provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Lampung, dan Sulawesi Utara.

Pada perkembangannya, Ketua DPR RI menyampaikan surat permohonan bernomor G/16059/DPR RI/X/2015 mengenai pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2015.

Menindaklanjuti hal ini, KIARA mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang melalui Surat Nomor R-78/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 telah menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili Presiden dalam pembahasan RUU tersebut bersama dengan DPR RI.

Di dalam Pandangan Pemerintah Terhadap RUU Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang disampaikan di dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI pada tanggal 27 Januari 2016 terdapat 5 hal pokok yang akan difokuskan di dalam pembahasan bersama.

Pertama, subyek hukum yang akan diberikan perlindungan dan pemberdayaan. Kedua, jaminan risiko dalam menjalankan usahanya dalam bentuk asuransi serta jaminan asurasi jiwa bagi nelayan kecil. Ketiga, pemberian subsidi. Keempat, Pembiayaan dan pendanaan. Kelima pengenaan sanksi.

Terkait kelima pokok pembahasan di atas, kata Halim, KIARA ingin menyampaikan beberapa pemikiran terkait RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Pertama, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah aktor penting di dalam penyediaan protein dan mineral yang amat strategis bagi kehidupan bangsa, seperti ikan dan garam.

“Sebagai aktor penting, selayaknya Pemerintah memberikan politik pengakuan dalam bentuk skema perlindungan dan pemberdayaan kepada ketiga aktor tersebut,” tegas Halim.

Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Presiden dan DPR untuk memastikan bahwa Pasal 28A-J tentang Hak Asasi Manusia diperoleh oleh seluruh warga negara, tidak terkecuali nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam skala kecil. Ketiga, jaminan risiko usaha dan jiwa, serta pemberian subsidi kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam merupakan kewajiban Negara yang dicerminkan melalui alokasi APBN/D.

Keempat, perempuan nelayan/pembudidaya/petambak garam merupakan aktor penting di dalam mata rantai perdagangan ikan dan garam. “Hanya saja, di dalam RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, mereka ditempatkan sebagai pelengkap, bukan subyek hukum yang juga berhak atas skema perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan keberadaan dan perannya,” kata Halim mengingatkan.

Kelima, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa mandat RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. “Dalam konteks inilah, Presiden bersama dengan DPR RI berkewajiban untuk menjamin adanya alokasi anggaran di Kementerian/Lembaga Negara untuk menjalankan skema perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” pungkas Halim. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *