Kisah Kisruh “Traktor” Jokowi

Traktor tangan bantuan pemerintah kepada petani Indonesia (jabarprov.go.id)
Traktor tangan bantuan pemerintah kepada petani Indonesia (jabarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Beberapa hari belakangan, jagat maya dihebohkan adanya tudingan para netizen bahwa Presiden Joko Widodo hanya sekadar melakukan pencitraan ketika memajang ribuan unit traktor tangan saat menghadiri panen raya di desa Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Dituding pencitraan lantaran traktor tangan buatan pabrikan Kubota dan Yanmar itu ternyata tak jadi dibagikan ke petani seperti yang dijanjikan melainkan ditarik kembali dan disimpan di pabriknya.

Maka merebaklah isu traktor tangan ini di berbagai jejaring sosial hingga ke media massa. Isu ini menjadi menarik lantaran saat itu Jokowi di hadapan ratusan petani memang menjanjikan bantuan traktor. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai 41 ribu unit untuk dibagikan kepada para petani di Indonesia.

“Ingin saya sampaikan, pemerintah tahun ini akan membagikan traktor kurang lebih 41 ribu. Itu untuk Indonesia. Untuk di sini (Ponorogo), 3 ribu. Kalau disyukuri, Alhamdulillah,” ujar Jokowi saat itu.

Tentu saja, para petani menyambut janji itu dengan gegap gempita. Apalagi, traktor-traktor itu juga ternyata sudah dipajang di pinggir jalan raya di Kecamatan Jetis. Sayang ketika itu harapan mendapat bantuan langsung kandas lantaran ternyata usai acara, traktor-traktor itu ditarik kembali. “Sudah dikasih diambil kembali,” keluh warga.

Alhasil pemerintah pun kelimpungan menghadapi isu “pencitraan” ini. Jokowi dinilai telah mengecewakan petani dan menjadikan mereka hanya sebagai alat pencitraan. Terlebih, isu ini menghangat tak lama setelah isu kenaikan harga beras yang diikuti wacana impor beras yang muncul di saat menjelang panen raya. Tak ayal para petani pun seolah semakin kehilangan kepercayaan atas kebijakan Jokowi di bidang pertanian.

Pemerintah pun kemudian cepat-cepat memberikan klarifikasinya terkait masalah ini. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun membantah pemberitaan di sejumlah media massa, bahwa pemerintah telah menarik kembali bantuan traktor Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke kelompok petani.

“Tidak ada penarikan itu. Mungkin bahasanya yang harus diubah, bukan ditarik melainkan didistribusikan,” kata Amran saat menunggu kehadiran Presiden Jokowi pada  acara Panen Raya di Desa Gedogan Gabus, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (18/3) seperti dikutip setkab.go.id.

Mentan menguraikan, dalam kunjungannya ke berbagai daerah, Presiden Jokowi senantiasa memberikan bantuan ratusan bahkan ribuan unit traktor kepada kelompok-kelompok tani untuk menunjuk produktivitas lahan mereka. Presiden Jokowi, kata Amran, senantiasa menginginkan, agar pemberian bantuan tidak hanya di atas kertas saja, tapi harus didatangkan fisik traktornya.

“Pembagian di Ngawi sebanyak 1.000 unit telah dihadirkan semua fisiknya dan itu untuk seluruh Jawa Timur,” kata Amran.

Terkait kasus di Ponorogo, Jatim, Mentan Amran Sulaiman menjelaskan, di sana dibagikan 3.000 unit traktor untuk petani seluruh Jatim, sedangkan untuk Ponorogo sendiri 207 unit. Karena bantuan itu untuk seluruh daerah di Jawa Timur, Mentan menduga, banyak petani yang keliru mengartikan seolah-olah traktor-traktor itu ditarik kembali sebagaimana terjadi di Ponorogo, Jatim.

“Setelah penyerahan secara simbolis oleh presiden, traktor-traktor tersebut diangkut untuk disalurkan ke kelompok petani ke 24 kabupaten di seluruh Jawa Timur, sementara untuk Kabupaten Ponorogo ini sudah didistribusikan sebanyak 207 unit,” jelas Amran.

Menurut Mentan,  hingga saat ini sudah 30 ribu unit dari 60 ribu traktor yang akan dibagikan tahun ini. Traktor-traktor itu dibeli dengan menggunakan dana APBN. Namun, dengan adanya kesalahpahaman pembagian di Jawa Timur, menurut Mentan, pihaknya akan  mengubah sistemnya. “Untuk pembagian di Jawa Barat sebanyak 5.000 unit akan didatangkan hanya 400 unit,” katanya.

Amran berjanji distribusi traktor ke pihak petani akan diselesaikan Kementerian Pertanian dalam dua pekan ke depan.

Presiden Jokowi sendiri mengatakan, penarikan dilakukan karena traktor akan disebar ke seluruh kabupaten. “Siapa yang narik? gini loh, itu dikumpulkan 1.300 unit, kan nggak mungkin 1.300 unit untuk 1 desa, itu untuk 5 kabupaten ya dinaikkan lagi, disebar,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (18/3).

Menurutnya, pembagian traktor bukanlah pemberian alat bantu pertanian secara simbolis saja. Jokowi mengatakan, seremonial pemberian ribuan traktor tersebut memang diresmikan di Ponorogo, namun setelah itu tetap akan dibagikan ke setiap kabupaten di kawasan tersebut.

“Kita nggak mau simbolis, 3 atau 5, yang 1.300 kemana. Ya dikumpulkan, betul barangnya 1.300, setelah itu dibagikan ke masing-masing kabupaten,” tutupnya.

Pemerintah boleh-boleh saja membantah isu itu. Namun di lapangan distribusi traktor tangan itu sendiri memang masih tampak berantakan. Di Bojonegoro misalnya, dari sejumlah 192 unit traktor tangan yang dijanjikan, petani baru menerima 59 unit traktor.

Sementara di Malang, dari rencana 154 unit traktor yang akan dibagikan, baru 34 yang bisa diberikan pemerintah. Bahkan di Sukoharjo, dari 148 unit yang dijanjikan, hingga saat ini realisasinya baru mencapai 17 unit.

Di beberapa daerah lain juga terjadi masalah nyaris serupa. Untuk Situbondo misalnya, sejumlah 27 unit traktor yang sudah dibagikan, ternyata masih disimpan digudang alias belum diserahterimakan kepada petani. Di Bojonegoro juga, dari 59 unit yang sudah diterima masih ada 37 unit yang belum dibagikan dengan alasan masih menyeleksi calon penerima.

Hal-hal ini sejatinya harus segera dituntaskan pemerintah agar petani tidak semakin kecewa dan putus harapan dengan kebijakan Jokowi terhadap petani.

Seperti yang pernah dikatakan Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko, langkah awal kebijakan Jokowi-JK di bidang pangan, khususnya pertanian akan sangat menentukan arah pencapaian cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan. Dia mengatakan, sepuluh tahun ini pemerintah RI abai terhadap hak atas pangan rakyatnya.

Hal ini ditandai diantaranya dengan impor pangan yang semakin meningkat, harga pangan yang sulit terjangkau masyarakat miskin, berkurangnya 5 juta lebih penghasil pangan. Karena itu pemerintahan Jokowi-JK wajib segera memenuhi hak atas pangan, hak dasar tiap manusia dan memenuhi janjinya dalam Nawa Cita. Langkah awal Jokowi akan menentukan apakah kedaulatan pangan dapat diwujudkan dalam pemerintahannya.

“Memang tidak semudah membalik telapak tangan memenuhi hak atas pangan ditengah situasi yang serba krisis dan terbatas ini. Sehingga langkah awal Jokowi-JK menjadi penting sebagai dasar untuk membenahi kondisi darurat pangan ini,” kata Tejo kepada Villagerspost.com beberapa waktu lalu.

Nah, jika untuk persoalan “sepele” seperti bantuan traktor untuk petani saja, pemerintahan Jokowi tak mampu menanganinya dengan baik, apatah lagi, menyelesaikan persoalan pangan lainnya yang lebih besar? Apalagi kabarnya, traktor tangan yang diserahkan itu spesifikasinya juga tak sesuai dengan yang ditentukan.

Ada temuan kualitas traktor yang dibagikan tak sesuai pesanan pemerintah, salah satunya getaran mesin yang masih sangat tinggi. Tentunya ini merupakan PR besar bagi Jokowi dan jajarannya untuk segera membenahi dan mengembalikan kepercayaan petani. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *