KKP Diminta Bersaksi Soal Dampak Buruk Reklamasi

Aksi unjuk rasa warga menolak reklamasi yang membawa dampak buruk bagi lingkungan dan nelayan serta kawasan pesisir (dok. solidaritasperempuan.org)
Aksi unjuk rasa warga menolak reklamasi yang membawa dampak buruk bagi lingkungan dan nelayan serta kawasan pesisir (dok. solidaritasperempuan.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Para nelayan, warga pesisir dan aktivis lingkungan yang menjadi penggugat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait pemberian izin reklamasi terhadap Pulau izin reklamasi Pulau G meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bersaksi soal dampak buruk reklamasi. Permintaan itu disampaikan dalam sidang gugatan kasus tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (11/2) kemarin.

Dalam kesempatan itu, para penggugat juga pengadilan untuk memanggil Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuktikan terdapat pelanggaran hukum perizinan reklamasi. Permohonan ini terkait dengan prosedur, kewenangan dan dampak buruk lingkungan dari reklamasi yang telah dilanggar oleh Pemrov DKI Jakarta dan Pihak PT Muara Wisesa.

(Baca Juga: Reklamasi Teluk Jakarta tak Boleh Merusak Lingkungan)

Pelanggaran itu diantaranya adalah tidak adanya rekomendasi Kementerian terhadap reklamasi dengan luasan diatas 25 hektare. Kemudian izin itu dikeularkan tidak berdasarkan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K). Kemudian, perubahan arus yang dapat menggerus Pulau Onrust yang bersejarah.

KKP sendiri telah menerbitkan hasil kajiannya terhadap reklamasi atau pengelolaan Teluk Jakarta yang akan berdampak buruk pada kualitas lingkungan perairan Teluk Jakarta. Selain itu dalam persidangan kali ini penggugat mengajukan dua orang saksi fakta. Pertama adalah Ketua Pengurus Koperasi Mina Jaya dan Ketua RW 11 Muara Angke yang merupakan kantong nelayan tradisional skala kecil.

Koperasi Mina Jaya Safrudin Baso mengatakan, Ahok dalam pemberian izin reklamasi Pulau G tidak melakukan konsultasi publik yang partisipatif. “Sejak berjalannya proyek reklamasi, terjadi dampak ekonomi yang menurunkan pendapatan nelayan yang berimpas kepada kemampuan membayar pinjaman koperasi,” kata Safrudin.

Koperasi Mina Jaya sendiri memiliki 2500-an anggota dan 60% nya merupakan anggota berkategori nelayan skala kecil (<5GT) yang terdampak langsung dengan adanya reklamasi. “Kami sama sekali tidak pernah diundang dalam konsultasi publik maupun sosialisasi proyek reklamasi,” tegas Safrudin.

Sementara itu, saksi berikutnya, Ketua RW 11 Muara Angke H. Khafidin menunjukkan tidak adanya transparansi dalam proses penerbitan izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Khafidin mengaku pernah diundang pada tahun 2012 tetapi tidak dijelaskan mengenai dampak buruk lingkungan hidup proyek reklamasi.

Dalam proses pertemuan pada 2012 tersebut, Khafidin dengan tegas telah menyatakan penolakan terhadap proyek reklamasi. Kemudian 3 bulan berselang dia mengaku diundang kembali namun tidak dijelaskan mengenai kerangka AMDAL dan hasil AMDAL termasuk Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

“Ini menunjukkan tidak transparannya pemerintah dalam proses terbitnya izin reklamasi,” katanya.

Kedua saksi tersebut menunjukkan tidak terbukanya proses serta partisipatif yang sesungguhnya dimana telah jelas ada penolakan atas proyek reklamasi. Pihak pemerintah (tergugat) dan PT Muara Wisesa tidak memastikan adanya konsultasi publik kepada nelayan yang lebih luas khususnya nelayan.

Terlebih kepada masyarakat nelayan yang terdampak langsung oleh adanya reklamasi yang hingga hari ini terganggu bahkan tidak bisa melaut karena adanya dampak lingkungan mulai dari proses kontruksi. Selain menggugat izin reklamasi Pulau G, masyarakat juga mengajukan gugatan baru kepada Ahok terkait pemberian izin reklamasi terhadap Pulau F, Pulau I dan Pulau K.

Tiga izin reklamasi tersebut diterbitkan secara diam-diam tanpa diketahui publik masing-masing Pulau F dan Pulau I pada terbit pada 22 Oktober dan Pulau K terbit pada 17 November 2015. M. Taher dari DPW KNTI Jakarta, mengatakan Gubernur Ahok berpotensi melanggar hak asasi nelayan tradisional.

“Belum selesai dengan sengketa Izin Reklamasi Pulau G, Gubernur kemudian menerbitkan izin baru secara diam-diam. Ini menunjukkan tidak adanya keberpihakan dan perlindungan pemerintah provinsi DKI Jakarta kepada nelayan tradisional,” tegas Taher. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *