KKP Diminta Perbanyak Program Edukasi Untuk Nelayan

Tradisi gotong royong nelayan mengangkat perahu bersama usai melaut (dok. knti)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk memperbanyak program edukasi bagi nelayan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Yessy Melania, dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).

Yessi mengatakan, program yang diperbanyak di antaranya adalah program bimbingan teknis dan sosialisasi kepada nelayan. Ia menilai, bimtek dan sosialisasi yang dilakukan KKP selama ini belum memadai. Padahal, ada sejumlah rencana strategis KKP memerlukan edukasi pendampingan guna tercapainya tujuan prioritas perlindungan, pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran nelayan.

“Kami meminta diperbanyak program-program penyuluhan bimtek kepada nelayan atau nelayan tradisional kita,” ujar Yessy.

“Di sini saya sudah melihat beberapa bahan (presentasi, red) di setiap ditjen itu belum ada yang secara spesifik,” tambahnya.

Dalam rapat yang membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020-2021 dan ABT 2021 itu, Yessy juga mempertanyakan realisasi penyerapan anggaran APBN 2020, terutama di Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap.

Politikus Partai Nasdem itu menegaskan, pada kedua ditjen tersebut memiliki program kerja yang memiliki dampak langsung pada masyarakat terutama nelayan. Dia menilai, seharusnya, realisasi serapan anggaran di kedua ditjen tersebut seharusnya tinggi.

“Ini yang terendah ada di ditjen perikanan budidaya dan ditjen perikanan tangkap. Sementara kami melihat, kedua ditjen ini seharusnya bisa terserap dengan maksimal karena program-program di sini adalah program yang lekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, berdasarkan data yang diterima pihak Komisi IV, selama lima tahun terakhir, alokasi anggaran KKP kurang 1 persen dari APBN. Dengan anggaran tersebut belum tentu bisa mengelola potensi perairan Indonesia yang sangat besar.

“Maka memang dibutuhkan anggaran yang memadai untuk pemanfaatan sumberdaya yang bijak sekaligus berkelanjutan,” tegasnya.

Guna realisasi ke depannya maksimal, Yessy berharap KKP memiliki petunjuk teknis dan regulasi yang jelas dan tidak berbelit seperti berkaitan dengan calon penerima bantuan KKP. Sebagai contoh, penerima budidaya bioflok.

“Program bioflok ini sangat baik tapi di masyarakat, Pak Menteri, banyak kendala terkait persyaratan administrasi. Saya pikir perlu dirombak regulasinya supaya lebih mengena dan lebih memahami kondisi masyarakat kita di daerah,” jelas Yessy.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *