KKP-FAO Kaji Fenomena Penyusutan Pasca Panen Perikanan | Villagerspost.com

KKP-FAO Kaji Fenomena Penyusutan Pasca Panen Perikanan

Ikan hasil tangkapan nelayan (dok. kkp.go.id)

Ikan hasil tangkapan nelayan (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) sedang mengkaji fenomena post-harvest fish loss (PHFL) atau penyusutan hasil setelah panen perikanan di Tanah Air. Kajian itu dilakukan setelah KKP menerima laporan menurunnya hasil panen hingga 30 persen.

Susut hasil pasca panen perikanan dapat diartikan sebagai berkurangnya jumlah sumber pangan perikanan yang dapat dikonsumsi. Hal ini terjadi dalam suatu rantai distribusi, baik dari produksi atau penangkapan, penanganan pasca panen, pengolahan, serta pemasaran (grosir dan eceran).

Hal ini dinilai merugikan karena permintaan dunia dan kebutuhan domestik terhadap komoditas ikan cenderung meningkat dan bergerak seiring dengan pertumbuhan penduduk. Susut hasil perikanan menciptakan kesenjangan karena antara pasokan dan permintaan tidak disertai dengan terimplementasikannya good handling practices (GHP) dan good manufacturing practices (GMP), sehingga berimbas pada tingginya post-harvest fish loss (PHFL).

Pelaksana Tugas Kepala Balitbang KP Nilanto Perbowo mengatakan, nilai penyusutan hasil pascapanen perikanan diperkirakan sebesar 30 persen. Sementara, menurut estimasi FAO, nilainya mencapai 35%.

“Angka susut ini perlu dievaluasi mengingat telah banyak usaha dilakukan seperti implementasi Good Handling Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), dan sistim rantai dingin,” kata Nilanto seperti dikutip kkp.go.id, Kamis (5/11).

Lebih lanjut, Nilanto mengatakan, jika penyusutan dibiarkan terjadi, akan berujung pada kerugian yang sangat besar. Berdasarkan data tangkapan ikan laut Indonesia, tahun 2014 sudah mengalami kerugian sebesar 5,8 juta ton atau setara Rp99 triliun. Ini berdampak pada nilai susut hasil perikanan yang akan mencapai Rp30 triliun atau senilai US$2 miliar.

Nilanto mengatakan, harus adanya evaluasi terhadap PHFL. Evaluasi ini, menurutnya tidak hanya bertujuan untuk mengetahui dan mengoreksi nilai susut hasil yang sudah ada. Tapi hal ini juga untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab susut hasil, mengenai korban yang terkena dampaknya dan strategi yang digunakan.

“Selain itu juga untuk mengidentifikasi intervensi apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya susut hasil,” ujarnya.

Balitbang KKP memandang, upaya meningkatkan pemahaman terhadap susut hasil perikanan merupakan kebutuhan mendesak karena dapat berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi bangsa. “Lebih dari itu, pemahaman yang baik terhadap masalah tersebut akan sangat membantu dalam menetapkan kebijakan-kebijakan lanjutannya,” tambah Nilanto.

Pengukuran susut hasil perikanan diperlukan dalam menetapkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencari solusi dan intervensi efektif untuk mengurangi susut hasil melalui rumusan regulasi (peraturan), pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan infrastruktur, akses dan layanan pasar.

PHFL ini memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai ekonomi komoditas. Kualitas dan keamanan pangan, lingkungan, serta keberlanjutan (sustainability) sumber daya perikanan, yang berdampak pada pembangunan ekonomi. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *