KKP Gandeng Perbankan, Maksimalkan Investasi Perikanan Berkelanjutan

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengoptimalkan sektor perbankan untuk memaksimalkan investasi serta pembiayaan industri perikanan berkelanjutan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dalam perjalanannya, pemerintah telah komitmen melakukan pemberantasan illegal fishing.

Hasilnya pun terbukti pada pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di sektor kelautan dan perikanan. “Produksi perikanan tangkap pada Triwulan III 2015 mencapai 1,75 juta ton, sementara perikanan budidaya mencapai 3,83 juta ton,” ujar Susi, seperti dikutip kkp.go.id, Rabu (30/3).

Susi mengatakan, pemberantasan illegal fishing dirasa tidak cukup dalam mengawal sektor kelautan dan perikanan. Dia menilai, dibutuhkan sinergitas antara KKP dengan sektor perbankan, terutama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

(Baca juga: Nelayan Taka Bonerate Siap Kelola Kawasan Konservasi Perikanan)

Kerjasama pada sektor perbankan dilakukan di berbagai lini, salah satunya adalah kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengelolaan program JARING (Jangkau, Sinergi dan Guideline). “Realisasi pembiayaan melalui program JARING pada tahun 2015 mencapai Rp6,69 triliun melebihi target penyaluran sebesar Rp5,3 Triliun,” ujar Susi.

Selain itu, saat ini pemerintah juga fokus pada promosi investasi di 15 pulau kecil dan kawasan perbatasan. “Pemerintah juga gencar mempromosikan peluang investasi melalui pengembangan sentra bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi di 15 pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Tentunya ini sangat mendukung kebijakan pemerintah terkait konektivitas dan poros maritim dunia,” jelas Susi.

Selain itu, KKP juga melakukan forum bisnis secara periodik dengan para pemangku kepentingan dan negara-negara tetangga, serta melakukan kerjasama dengan Perusahaan Milik Negara (BUMN). Untuk meningkatkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan memaksimalkan investasi dan pembiayaan industri perikanan melalui sektor perbankan, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan The Economist.

KKP dan The Economist menggelar acara dialog bertajuk The Economist Luncheon, executive dialogue yang berjudul “Financing Sustainable Fisheries in Indonesia”. “Melalui acara executive dialogue ini diharapkan dapat digunakan sebagai ajang berbagi informasi dan studi kasus tentang bagaimana lebih meningkatkan investasi dan pemahaman sektor perbankan tentang bisnis model dan manajemen risiko sektor kelautan dan perikanan dapat menumbuhkan dan mengembangkan usaha di sektor perikanan dan kelautan,” pungkas Susi.

Acara The economist luncheon kali ini merupakan rangkaian menuju Regional Oceans Summit pada Juli 2016 mendatang di Jakarta, dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi tuan rumah acara tersebut. Acara tersebut merupakan, pertemuan internasional berbagai pemangku kepentingan yang beroperasi di perikanan di Asia Tenggara dan sekitar Pasifik Barat. Pertemuan tersebut akan menyajikan kolaborasi baru antara para pemimpin bisnis, politisi, pembuat kebijakan dan akademisi untuk melakukan diskusi dalam memajukan sektor kelautan.

Acara tersebut juga akan dihadiri para duta besar negara mitra, pejabat tinggi negara dan stakeholder perbankan untuk meyakinkan para investor akan sumber daya kelautan Indonesia. Hasil tersebut akan dijadikan sebagai rencana kerja pemerintah dalam menjaga keberlanjutan perikanan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai role model dunia dalam memberantas illegal fishing. (*)

Ikuti informasi terkait perikanan >> di sini <<