KKP-Kementan Salurkan Bantuan ke Sulawesi Utara

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan sejumlah bantuan sarana bidang kelautan, perikanan, dan pertanian untuk nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan petani di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Total bantuan yang diserahkan oleh KKP sebanyak Rp8,2 miliar dan bantuan dari Kementan sejumlah Rp1,6 miliar.

Bantuan pemerintah dari KKP berupa kapal penangkap ikan <5 GT lengkap dengan mesin dan alat penangkapan ikan, asuransi nelayan, mesin dan bahan baku pakan mandiri, benih ikan, indukan ikan, bioflok, dan pakan mandiri. Selain itu, ada juga kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA), ice flake machine kapasitas 1,5 ton/hari, serta beasiswa pendidikan.

Berikutnya, pendanaan dan permodalan usaha kelautan dan perikanan. Sedangkan bantuan dari Kementan yaitu alat mesin pertanian (alsintan) pra dan pasca panen meliputi traktor roda dua, cultivator, pompa air, handsprayer elektrik, dan power trasher.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar dalam sambutannya menjelaskan kegiatan penyerahan bantuan pemerintah ini merupakan wujud nyata bahwa program pemerintah yang diamanatkan melalui KKP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

“Bantuan yang diberikan tidak hanya menyentuh satu sisi, tetapi mencakup berbagai hal yang dibutuhkan. Di samping bantuan faktor produksi, juga bantuan permodalan, pendidikan, bahkan bantuan perlindungan nelayan berupa premi asuransi,” ujar Zulficar.

“Para pelaku usaha kelautan dan perikanan akan terus kita dorong untuk mampu mengelola bantuan pemerintah secara optimal agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kehadiran KKP ke wilayah ini bersama berbagai kementerian dan BPK RI juga merupakan jembatan untuk mempererat kerja sama dan kebersamaan masyarakat perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. “Akses permodalan juga dijembatani pada rangkaian kunjungan kerja hari ini. Diharapkan Bapak/Ibu dapat difasilitasi usahanya oleh perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang hadir pada kesempatan ini,” imbuh Zulficar.

Bukti ilmiah menunjukan, potensi perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) laut Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2013, potensi perikanan tercatat sebesar 7,31 juta ton, tahun 2015 meningkat menjadi 9,93 juta ton, dan hasil yang menggembirakan tercatat pada tahun 2016 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/2017 menjadi 12,5 juta ton.

Hal tersebut, papar Zulficar, merupakan buah dari upaya KKP dengan dukungan seluruh stakeholders dalam memberantas IUU Fishing serta pembenahan perizinan sehingga tegaknya misi kedaulatan dan keberlanjutan. Dari hasil kerja keras tersebut, Indonesia telah berhasil mengusir kapal-kapal asing.

“Kita tenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan IUU fishing. Bahkan berdasarkan Perpres No. 44 tahun 2016, sudah ditegaskan bahwa usaha penangkapan ikan tertutup untuk asing, artinya ikan Indonesia hanya untuk nelayan Indonesia,” tambahnya.

Zulficar menegaskan, sumber daya ikan yang makin melimpah tersebut tentu saja harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. “Oleh karena itu, KKP dengan mendapat dukungan penuh dari BPK, DPR, pemerintah daerah, nelayan, pelaku usaha dan seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, terus bergerak bersama untuk mengelola sumber daya itu dengan sebaik-baiknya dengan selalu memperhatikan kelestarian dan daya dukung lingkungan dengan aktivitas penangkapan yang ramah lingkungan,” terang Zulficar.

Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow Yasti Soepredjo Mokoagow dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh pemerintah pusat yang telah hadir untuk meninjau langsung potensi daerah Bolaang Mongondow dan Kotamobagu. Dia berharap agar bantuan pemerintah pusat ke daerah tidak berhenti sampai di sini saja.

“Wilayah Bolaang Mongondow langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik, sehingga bantuan sarana penangkapan ikan diperlukan oleh nelayan kami. Selain itu, benih ikan dan indukan untuk perikanan budidaya juga diperlukan. Kendala kami berada pada kualitas air yang kurang baik, sehingga harus berpindah tempat. Begitu pula bantuan pertanian, satu desa satu traktor diperlukan untuk menggarap hasil bumi lebih optimal,” jelas Yasti.

Dalam rangka menyosialisasikan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dilaksanakan pula kegiatan makan ikan bersama 200 siswa sekolah dasar dan demo memasak olahan ikan. Di lokasi juga tersedia ekspo permodalan dan usaha nelayan oleh perbankan (Bank BRI, BNI, Mandiri) dimeriahkan oleh penampilan marching band dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Editor: M. Agung Riyadi