KKP Sosialisasikan Larangan Nelayan Melintas Batas

Nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Malaysia (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan sosialisasi kepada nelayan agar tidak melaut hingga melintas batas negara. Pada Selasa (22/6) kemarin, sosialisasi tersebut dilaksanakan kepada nelayan di sejumlah lokasi diantaranya di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

“Ini upaya kami membina nelayan Indonesia agar tidak ditangkap oleh aparat negara lain karena melakukan pelanggaran lintas batas,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (23/6).

Antam mengungkapkan, banyaknya nelayan Indonesia ditangkap di luar negeri terjadi karena masih banyak nelayan tradisional Indonesia yang belum memahami dan mengetahui dengan jelas batas wilayah laut dengan negara lain. Hal ini dikarenakan kapal mereka tidak dilengkapi dengan alat navigasi dan komunikasi yang memadai, dan tidak memiliki peta laut.

“Ini perlu diberikan pemahaman, baik dari sisi aturan, maupun pemahaman teknis terkait dengan batas wilayah, agar mereka tidak melanggar,” jelas Antam.

Sementara itu, Pengawas Perikanan Utama Ditjen PSDKP, Nugroho Aji, menyambut baik deklarasi untuk tidak melintas batas yang disampaikan oleh nelayan di Idi Rayeuk. Nugroho berharap agar beberapa nelayan yang masih belum bisa dipulangkan karena menjalani proses hukum di negara lain dapat menjadi pembelajaran.

“Kami berharap nelayan-nelayan kita tidak lagi melintas batas dan menangkap ikan di wilayah perairan negara lain,” ungkap Nugroho.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Penanganan Pelanggaran, Teuku Elvitrasyah menyampaikan, pelanggaran melintas batas yang dilakukan oleh nelayan Indonesia masih cukup tinggi. Teuku menyampaikan, dalam waktu tiga tahun terakhir, sebanyak 140 nelayan Indonesia ditangkap di berbagai negara.

Oleh sebab, itu pihaknya saat ini terus mendorong pendekatan pemberian pemahaman dan penyadartahuan. “Masih ada nelayan kita yang menjalani proses hukum di Malaysia, India, Thailand dan Papua Nugini, sekitar 68 orang,” ungkap Teuku.

Anggota Komisi IV DPR RI Muslim yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memandang, kegiatan ini merupakan momen yang tepat untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan larangan melintas batas ini. “DPR juga memastikan akan terus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap upaya penanganan nelayan pelintas batas dan berharap agar KKP hadir untuk memberikan perlindungan kepada nelayan Indonesia,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *