KKP Turunkan Tim Selidiki Kematian Ikan Massal di Danau Toba | Villagerspost.com

KKP Turunkan Tim Selidiki Kematian Ikan Massal di Danau Toba

Keramba apung di Danau Toba. Pemerintah akan tertibkan perikanan di Danau Toba (dok. wwf.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjunkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Ikan dan Lingkungan guna menindaklanjuti kasus kematian massal ikan di danau Toba yakni di kelurahan Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Tim tersebut bertugas untuk mengidentifikasi sekaligus memetakan penyebab teknis dan sumber dampak atas kematian massal ikan, sekaligus memberikan arahan guna menentukan langkah-langkah yang dapat diambil.

Anggota Tim Satgas, Ahmad Jauhari dalam keterangan tertulisnya yang diterima Villagerspost.com, Rabu (29/8) menjelaskan, hasil monitoring kualitas perairan dan investigasi di lapangan mengungkapkan setidaknya ada tiga dugaan sementara penyebab kematian massal ikan tersebut. Pertama adalah terjadinya penurunan suplai oksigen bagi ikan. Kedua, kepadatan ikan dalam KJA yang terlalu tinggi. Penyebab ketiga adalah lokasi KJA terlalu dangkal, sementara dasar perairan merupakan lumpur.

Menurutnya, turunnya suplai oksigen disebabkan oleh terjadinya upwelling (umbalan) yang dipicu oleh cuaca yang cukup ekstrem dan berakibat adanya perbedaan suhu yang mencolok antara air permukaan dan suhu air dibawahnya, inilah yang mengakibatkan terjadinya pergerakan masa air dari bawah ke permukaan.

“Cuaca ekstrim telah memicu upwelling. Jadi, pergerakan massa air secara vertikal ini membawa nutrient dan partikel-partikel dari dasar perairan ke permukaan, dan ini menyebabkan pasokan oksigen untuk ikan menjadi berkurang, apalagi lokasi KJA cukup dangkal dan sustratnya berumpur. Disamping itu, jika kami lihat, ternyata kepadatan ikan dalam KJA juga terlalu tinggi, sehingga sangat mengganggu sirkulasi oksigen,” jelas Jauhari.

Tim Satgas juga merekomendasikan agar untuk sementara waktu aktivitas KJA di hentikan terlebih dahulu sekitar dua bulan, agar perairan bias me-recovery kondisinya seperti semula. “Ya paling tidak dua bulan ke depan, kami imbau masyarakat menghentikan sementara waktu aktivitas budidayanya, hingga perairan kembali stabil,” tegasnya.

Sebelumnya, kasus kematian massal ikan dialami oleh sekitar 18 (delapan belas) kepala keluarga, sedangkan total jumlah ikan mati diperkirakan mencapai 180 ton dengan taksiran kerugian diperkirakan sedikitnya Rp2,7 miliar dengan asumsi harga ikan per kilogram mencapai Rp15 ribu.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengungkapkan keprihatinannya atas musibah tersebut. Slamet menyatakan, kasus upwelling di perairan umum merupakan hal yang terjadi secara periodik khususnya pada kondisi cuaca ekstrem. Untuk itu, menurutnya perlu upaya yang sifatnya preventif sehingga kejadian serupa tidak menimbulkan efek kerugian ekonomi yang lebih besar.

“Kasus up-welling di perairan umum ini, secara periodik selalu terjadi, dan menjadi siklus tahunan, terlebih dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim. Karakteristiknya sama di hampir seluruh perairan umum,” ujarnya.

KKP, kata Slamet, sebenarnya terus menerus telah mengimbau masyarakat untuk melakukan pengelolaan budidaya secara bertanggungjawab. “Misalnya menerapkan manajemen pakan yang lebih efisien, sumber pakan yang sedikit mengandung phosphor, pengaturan kepadatan tebar, pengaturan jadwal budidaya hingga pengaturan jumlah KJA yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan yang ada,” jelas Slamet.

Slamet menambahkan, di sisi lain masalah perairan umum ini tidak bisa dilihat secara parsial tapi harus holistik, begitupun dengan penyelesaiannya harus komprehensif. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan perairan. Oleh karenanya, ia menghimbau semua pihak bisa duduk bareng mencari solusi yang sifatnya jangka panjang.

Dari aspek legalitas, Slamet juga menggarisbawahi bahwa aktivitas usaha budidaya ikan di Perairan Danau Toba telah di atur dalam berbagai regulasi, di antaranya tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya yang membolehkan kegiatan budidaya ikan sepanjang dapat dikendalikan dan dilakukan pada zona budidaya perikanan.

“Zonasi peruntukan budidaya juga telah kita atur agar sesuai dengan Perpres. Khusus untuk Kawasan budidaya di kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan ini, memang sejak tahun 2016 lalu tim kajian dari Litbang KKP sudah rekomendasikan untuk dipindah ke lokasi yang lebih dalam. Mengingat hasil kajian kesesuaian, lokasi saat in terlalu dangkal yakni di bawah 30 meter dan berada di teluk, padahal idealnya minimal 30 meter dan ini riskan karena arus yang minim,” terang Slamet.

Sebelumnya hasil kajian yang dilakukan oleh tim dari Litbang KKP telah merekomendasikan batas maksimum daya dukung kapasitas produksi di perairan danau Toba maksimal sebanyak 50.000 ton per tahun. Hal ini, untuk menjaga status tropik danau Toba berada pada ambang batas yang normal. Saat ini Pemerintah sedang mengatur dan menertibkan KJA yang ada di danau Toba agar sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Berkaitan dengan upaya menyikapi kerugian ekonomi, Slamet menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten guna menentukan langkah selanjutnya terkait dukungan yang diperlukan. “Kita tunggu kondisi perairan Stabil terlebih dahulu, nanti kita jalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menyikapi hal ini,” pungkas Slamet.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *