KLHK Diminta Tindak Tegas Pencemar Sungai Cileungsi

Kawasan hulu sungai Cileungsi (dok. kab bogor)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian meminta agar pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mengambil tindakan tegas atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cileungsi. “Terkait pencemaran Sungai Cileungsi, tindakan yang dilakukan KLHK dianggap (masyarakat) masih kurang tegas. Oleh sebab itu, mohon diberikan perhatian dan tindakan yang tegas dari Menteri LHK dan Dirjen yang terkait, karena kondisinya sudah sangat tercemar dan masyarakat merasa sangat dirugikan,” kata Ramson saat Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pencemaran di sungai tersebut dirasa sudah semakin meresahkan. “Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut mengeluhkan adanya polusi bau yang dapat menyebabkan kondisi mual dan pusing,” ujarnya.

Ramson menilai, saat ini anggaran penegakkan hukum KLHK realisasinya baru mencapai 50 persen, jadi masih banyak anggaran untuk melakukan tindakan yang tegas tanpa pandang bulu. “Kita sebagai wakil rakyat dan berjuang untuk rakyat. Tolong hal ini betul-betul diperhatikan, supaya anggaran untuk penindakan hukum itu bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Sungai Cileungsi yang berwarna hitam dan berbau menyengat itu diduga tercemar pembuangan limbah industri dari pabrik yang ada disepanjang sungai. Kecurigaan masyarakat bertambah setelah ditemukan pipa di tengah sungai yang mengeluarkan air berwarna hitam pekat.

Pipa tersebut ditemukan oleh warga, petugas KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yang tengah melakukan penelusuran. Dari pantauan di lapangan, pipa berdiameter sekitar 70 sentimeter itu sengaja dibeton di dasar sungai hingga bentuknya pun tak terlihat jelas.

Meskipun masyarakat di sekitar Sungai Cileungsi tidak menggunakan air sungai secara langsung, namun kabarnya aliran sungai itu biasa dijadikan air baku untuk pengolahan air milik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi. Kasus pencemaran Sungai Cileungsi ini sendiri sudah dilaporkan oleh Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) kepada Komisi VII DPR.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan, pihaknya memperhatikan penuh kasus pencemaran Sungai Cileungsi dan sudah memerintahkan jajarannya untuk mengambil sampel air Sungai Cileungsi dan mendalami kemungkinan-kemungkinan KLHK dapat menyelesaikan persoalannya tersebut. “Memang disana itu ada 54 industri sepanjang Sungai Cileungsi, umumnya industrinya belum punya izin air limbah, dan itu otoritasnya di Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujar Siti.

Siti menambahkan, sebetulnya Bupati Bogor sudah menerapkan pengenaan sanksi-sanksi disana, namun demikian dirinya tetap minta jajaran KLHK khususnya Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) untuk mendalami betul bagaimana KLHK bisa ikut menyelesaikan masalah tersebut karena adanya hierarki kewenangan pemerintah yang membatasi.

Dari hasil pendalaman sementara yang dilakukan, Siti menduga, di bagian hulu sungai ada perusahaan cukup besar yang menutup akses, dan diduga punya pipa di bawah permukaan sungai untuk membuang limbah secara ilegal. “Hal ini sekarang sedang ditangani terus, sampel air sudah diambil 4-5 hari lalu dan ini kami pastikan ditangani dengan baik,” ujarnya.

Penanganan pencemaran sungai sejatinya sudah menjadi prioritas nasional seperti kasus Sungai Citarum yang sudah diperintahkan secara khusus oleh Presiden Jokowi melalui Perpres No. 15/2018. Siti Nurbaya berpendapat, penanganan pencemaran Sungai Citarum bisa diperluas juga ke sungai sekitarnya seperti Sungai Ciliwung dan Sungai Cileungsi.

“Apalagi didukung dengan momentum kunjungan Presiden ke Korea kemarin yang sempat merasakan keindahan Sungai Cheonggyecheon yang berada di tengah Kota Seoul,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *