KLHK: Perhutanan Sosial Berperan Dukung Industri Kayu Nasional

Presiden Joko Widodo saat melaksanakan program perhutanan sosial di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (dok. presidenri.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, hutan rakyat berperan sangat penting dalam dalam mendukung pasokan bahan baku kayu industri kayu nasional. Karena itulah, pemerintah menggalakkan program pemanfaatan hutan untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

“Oleh karena itu, akses hutan diberikan kepada rakyat, kalau selama ini di pulau Jawa, masyarakat menanam di tanah rakyat sendiri, maka dengan hutan sosial, mari kita tanami hutan sosial dengan kayu-kayu, dan masyarakat bisa menanam pohon dengan hutan sosial di tanah Perhutani dengan persyaratan tertentu,” ujarnya di hadapan masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (29/1).

Dalam kesempatan itu, Siti Nurbaya juga memberikan bantuan pemberdayaan masyarakat berupa 30 ekor kambing kepada perwakilan kelompok tani hutan rakyat. Bantuan ini diserahkan dalam kesempatan yang sama dengan acara pencanangan Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat

Siti menjelaskan, emerintah saat ini memiliki komitmen yang kuat, dan telah mengimplementasikan untuk melibatkan, dan memberdayakan masyarakat melalui program percepatan perhutanan sosial. Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 7% dari luas hutan.

Setelah tahun 2015, telah ditetapkan pencadangan bagi 13,8 juta hektare untuk hutan sosial (dari target 12,7 juta) serta 4,8 juta ha untuk kawasan hutan yang didistribusikan bagi rakyat, dengan reformasi agraria seluas 4,8 juta ha (dari target 34,1 juta ha) sehingga komposisi alokasi meningkat secara signifikan menjadi 33%.

“Industri kayu nasional sangat terkait dengan program hutan sosial. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peran hutan rakyat dalam mendukung bahan baku industri kayu,” jelas Siti.

Siti Nurbaya mengajak pengelolaan hutan yang tidak produktif, khususnya di lahan Perhutani, dengan luas lahan kurang atau sama dengan 10%, agar dapat ditanami kayu dengan pola agroforestry. “Saya kira itu ada polanya ada caranya. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif. Saya juga minta tolong, nanti polanya bukan hanya menyerap, tetapi juga pola off-taker, sekaligus pembinaan manajemen, karena arahan bapak Presiden, kayu-kayu rakyat juga harus sudah bisa dikelola dengan sekelas perusahaan, sehingga bisa produktif bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga membangun ekonomi-ekonomi domestik di tempatnya,” harapnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *