KLHK Segel Area Terbakar di Konsesi Lima Perusahaan di Kubu Raya

Presdien Jokowi meninjau pembuatan sekat kanal gambut untuk mencegah kebakaran hutan (dok. kantor staf presiden)

Jakarta, Villagerspost.com – Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel area terbakar di konsesi lima perusahaan perkebunan di Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar). Lima perusahaan itu adalah PT SUM, PT PLD, PT AAN, PT APL, dan PT RJP. Penyegelan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 25 dan 26 Agustus 2018 atas instruksi Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Penyegelan tersebut dilakukan oleh tim yang dipimpin langsung Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani. Penyegelan lokasi yang terbakar ini untuk mendukung penegakan hukum karhutla secara tegas agar ada efek jera kepada para pelaku.

“Bu Menteri memonitor penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan memerintahkan kami turun langsung ke lokasi. Beliau menekankan bahwa Pemerintah sangat serius menangani kasus karhutla,” kata Rasio Ridho Sani, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (27/8).

Saat penyegelan ini dilakukan, Roy–panggilan akrab Rasio Ridho Sani–didampingi Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK Sugeng Priyanto dan Direktur Pencegahan dan Pengamanan KLHK Sustyo Iriyono, serta para penyidik dan pengawas lingkungan hidup. “Kami akan terus memantau lokasi-lokasi lainnya yang terbakar, termasuk dengan menggunakan teknologi satelit dan drone,” tegas Roy.

“Kemudian berkaitan dengan upaya mencegah dan menanggulangi karhutla di Kalbar yang selama ini telah dilakukan oleh Satgas Karhutla, TNI, Polda Kalbar, Pemda dan masyarakat, KLHK akan terus mendukung dan mengapresiasi kerja keras tersebut,” tambahnya.

Khusus pada langkah penegakan hukum Karhutla yang telah dilakukan oleh Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Didi Haryono dan jajarannya yang menindak 26 pelaku karhutla, KLHK memberikan apresiasi yang tinggi. “Kami mengapresiasi Polda Kalbar yang dengan tegas menindak pelaku agar tidak ada lagi yang berani membakar,” ujar Roy.

Sejak 2015, KLHK sudah memberikan sanksi administrasi pada lebih dari seratus korporat akibat karhutla termasuk ada yang dicabut izinya. KLHK dan kepolisian telah mengajukan pidana pada puluhan kasus karhutla termasuk kasus korporasi.

KLHK telah mengajukan gugatan perdata pada 11 korporat yang bertanggung jawab atas karhutla, dengan gugatan ganti rugi mencapai trilyunan rupiah. Untuk kasus karhutla ini, kami akan menerapkan penegakan hukum berlapis, baik itu sanksi administratif, perdata, maupun pidana agar semakin besar efek jeranya.

Tutup Tambang Bauksit Ilegal

Sebelumnya, tim gabungan KLHK dan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, juga melakukan penggerebekan terhadap usaha pertambangan bauksit illegal milik PT Laman Mining (LM), di Hutan Produksi Konversi (HPK) Sungai Tulak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Senin (20/8) lalu.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Sustyo Iriyono menjelaskan, PT LM membawa tujuh unit excavator untuk digunakan dalam penambangan bauksit pada dua lokasi yang berbeda, yaitu areal Puring dan Kempapak, di dalam kawasan HPK Sungai Tulak. “Kegiatan ini dilakukan tanpa ada surat izin Menteri LHK,” terang Sustyo.

Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya aktifitas pertambangan illegal di kawasan hutan Sungai Tulak, serta setelah melakukan Pulbaket dan Operasi, pada hari Senin (20/8), Tim SPORC KLHK Brigade Bekantan menemukan tiga unit excavator sedang melakukan kegiatan penambangan bauksit di areal Puring. Selain itu di areal Kempapak, Tim SPORC kembali mendapati empat unit excavator dengan kegiatan yang sama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Penyidik KLHK, diketahui bahwa kegiatan pertambangan bauksit tersebut dilakukan oleh beberapa kontraktor alat berat yang disewa oleh PT LM. Sementara itu, areal Puring dan Kempapak, yang diklaim PT LM sebagai wilayah kerjanya, diketahui belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri LHK, berdasarkan hasil overlay dengan peta Kawasan Hutan.

Kawasan hutan Sungai Tulak merupakan wilayah penyangga (buffer zone) Taman Nasional Gunung Palung, serta salah satu habitat satwa orangutan yang sangat penting. “Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap kawasan hutan Sungai Tulak, dan menjaganya agar tidak rusak, sangatlah penting”, tegas Sustyo.

Saat ini penyidik KLHK telah menetapkan PT LM secara Korporasi sebagai tersangka, dan melakukan pemeriksaan terhadap Direksi dan Komisaris terkait. PT LM diduga telah melanggar Undang-Undang No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 89 Ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun, plus denda paling sedikit Rp20 miliar dan paling banyak Rp50 miliar.

Terhadap penanganan perkara ini, KLHK akan terus berkoordinasi dengan Polda Kalbar, Kejaksaan Tingi Kalbar, dan penegak hukum lainnya untuk terus mengawal perkara ini hingga tuntas.
“Kegiatan tambang illegal harus kita tindak tegas, apalagi pelakunya korporasi. Mereka harus dihukum seberatnya, mereka ini tidaknya hanya merugikan negara, mereka telah merusak ekosistem dan habitat satwa, serta mengancam kehidupan masyarakat,” kata Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani.

Roy juga menegaskan, kasus tersebit merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary). “Ibu Menteri LHK, Siti Nurbaya, memerintahkan untuk menindak tegas pelaku perusakan lingkungan dan kawasan hutan, dan agar jera, kami sedang mempelajari kemungkinan penindakan tambang illegal ini dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang,” lanjutnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *