KNTI: Ahok Belum Perlihatkan Keberpihakan Pada Nelayan | Villagerspost.com

KNTI: Ahok Belum Perlihatkan Keberpihakan Pada Nelayan

Aksi warga Jakarta menuntut dihentikannya praktik privatisasi air (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menunjukkan keberpihakan kepada nelayan tradisional. “Sebagai Petahana, Ahok tidak pernah melakukan sedikitpun upaya melindungi nelayan, yang ada malah nelayan akan dibuat kesulitan karena perizinan reklamasi terbit tanpa ada partisipasi nelayan,” kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata, kepada Villagerspost.com, Kamis (13/4).

Hal itu juga tampak dari janji Ahok bahwa proyek reklamasi adalah proyek untuk masyarakat Jakarta dan khususnya nelayan. Marthin mengatakan, Ahok berhalusinasi dengan mengatakan ada hak nelayan tinggal di pulau-pulau reklamasi.

“Pulau reklamasi ditujukan untuk pengembang, itu bisa dilihat dari izin reklamasi yang dibuat dengan peruntukan 5% bagi Pemprov,” tegas Marthin.

Sebaliknya, kata Marthin, jawaban rival Ahok, Anies Baswedan terkait statistik Jakarta yang menghilangkan pekerjaan nelayan di Jakarta patut diapresiasi. “Realitas di lapangan nelayan mengalami penyingkiran sistematik dengan cara menghilangkan profesi nelayan dalam statistik bahkan dalam pengurusan pembaharuan KTP, berdasarkan pengakuan komunitas nelayan, tidak bisa mengajukan nelayan sebagai identitas pekerjaannya,” ungkap Marthin.

Hanya saja, kata dia, sangat disayangkan, kedua pasangan calon tidak menyebut bagaiman upaya memperbaiki ekosistem pesisir Teluk Jakarta. Selama ini masalah pencemaran akibat 13 sungai tidak pernah diperhatikan Pemerintah Jakarta juga pemerintah pusat. “Kematian ikan massal terus menerus terjadi pada 2 tahun terakhir akibat menurunnya kualitas lingkungan pesisir karena hilangnya mangrove akibat reklamasi,” ujar Marthin.

Mengenai penurunan muka tanah, sangat jelas disebabkan oleh pengambilan air tanah berlebih dan beban pembangunan yang melampaui kapasitasnya dan akhirnya terjadilah penurunan muka tanah (amblesan tanah). Sementara Ahok tidak pernah tegas untuk menghentikan memperbaiki pelayanan air bersih perpipaan dengan menghentikan privatisasi air.

Namun sebaliknya menganggap upaya yang dilakukan warga dengan menggugat swastanisasi air menjadi beban masalah. “Di sisi lain Wakil Gubernur dari Paslon No. 3 diduga memiliki kaitan dengan saham salah satu perusahaan swasta yang bisa jadi menjadi konflik kepentingan jika kelak terpilih,” pungkas Marthin. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *