KNTI Desak Pemerintah Hentikan Penambangan Pasir Laut di Perairan Pulau Sakkarang

Nelayan mencoba menghalangi kapal pengeruk pasir untuk proyek reklamasi pelabuhan di Makassar (dok. knti)

Makassar, Villagerspost.com – Aktivitas pertambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil kembali menjadi ancaman bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Ancaman ini terjadi di kawasan perairan Pulau Sakkang, Sulawesi Selatan. DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendapatkan laporan adanya aktivitas yang meresahkan nelayan tersebut.

Ketua Harian DPP KNTI Dani Setiawan mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari rekan-rekan nelayan Indonesia di pulau Kodingareng Lompo, Sulawesi Selatan serta koalisi masyarakat sipil lainnya terkait adanya aktivitas pengerukan pasir di kawasan tersebut. “Pengerukan dilakukan oleh kapal asal Belanda ‘Queen of the Netherland’ yang dioperasikan oleh PT Royal Boskalis dan PT Bentang Laut Indonesia beroperasi dan melakukan aktivitas tambang pasir laut untuk memasok proyek reklamasi pelabuhan Baru Makassar,” kata Dani, kepada Villagerspost.com, Jumat (17/7).

Dani menyayangkan aktivitas tersebut, karena akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan perikanan di kawasan tersebut. Dia menegaskan, pandemi Covid-19 harusnya menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa pasokan sumber pangan dalam negeri adalah pertahanan utama suatu negara, terutama di masa krisis. “Perikanan adalah sumber pangan penting yang disediakan oleh para nelayan dan pembudidaya di Indonesia,” tegas Dani.

KNTI mendesak pemerintah menghentikan aktivitas penambangan pasir yang mengancam penghidupan nelayan tersebut (dok. knti)

“Laut Indonesia yang seharusnya menjadi sumber keberlanjutan ekonomi serta nafas kehidupan nelayan, dijadikan wilayah pertambangan yang mengancam aktivitas nelayan mencari ikan dan mengganggu ekosistem pesisir laut Indonesia,” tambahnya.

Dani menegaskan, melanjutkan proyek reklamasi di masa pandemi Covid 19 ini adalah tindakan yang ceroboh. “Di masa pandemi ini, warga makin terhimpit karena operasi tambang untuk mendukung proyek reklamasi ini terus beroperasi,” tegasnya.

Oleh karena itu, KNTI mendesak pemerintah dan pemerintah daerah untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir laut di wilayah Sulawesi Selatan. KNTI juga mendesak pemerintah untuk memulihkan hak para nelayan kecil dan tradisional untuk mencari ikan khususnya di area kepulauan Sakkarang dan Galesong Raya.

“KNTI juga meminta agar pemerintah menghormati dan melindungi hak-hak nelayan kecil sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam,” ujar Dani.

DPP KNTI juga menyerukan kepada seluruh DPD KNTI di Indonesia bersolidaritas untuk menekan pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera menghentikan kegiatan penambangan pasir laut ini.

“Kami mendukung dan bersolidaritas atas aksi-aksi protes dan penolakan yang dilakukan para nelayan dan perempuan nelayan serta gerakan sosial lainnya di Sulawesi Selatan untuk mempertahankan ruang hidup dan wilayah tangkap nelayan kecil dari praktek perampasan ruang laut akibat aktivitas pertambangan dan proyek-proyek reklamasi yang merugikan nelayan kecil,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *