KNTI: Dua Kali Disclaimer, BPK dan KPK Harus Periksa Dugaan Penyelewengan Anggaran KKP

Kapal inka mina mangkrak karena tak laik melaut (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lemah dalam pengelolaan keuangan dan implementasi program pemerintah serta tidak bersungguh-sungguh memastikan program pemerintah diterima oleh rakyat nelayan di kampung pelosok nusantara. Pandangan ini terkait dengan predikat opini Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berturut selama dua tahun yang diterima oleh KKP.

“Justifikasi penghematan anggaran tidaklah tepat karena seharusnya Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan penyerapan anggaran pembangunan sebesar hampir Rp10 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN) dapat dinikmati dan dirasakan oleh nelayan di pelosok nusantara,” kata Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata, kepada Villagerspost.com, Minggu (3/6).

Dia mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menunjukkan kesungguhan bekerja untuk memastikan pembangunan dan program pemerintah dirasakan oleh nelayan yang tidak sejalan dengan visi menghadirkan negara untuk mensejahterakan nelayan dari pinggiran yaitu nelayan tradisional.

“KNTI meminta kepada BPK untuk memaparkan dan mempublikasikan LHP kepada nelayan untuk dapat mengetahui permasalahan pengelolaan yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tambah Marthin.

Selanjutnya, kata Marthin, dengan dua kali menerima status Disclaimer ini, perlu adanya audit menyeluruh dari BPK dan KPK untuk memulai penyelidikan terhadap pihak KKP untuk dapat mencari dugaan adanya penyelewengan anggaran. “KNTI juga meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan terbuka serta memastikan akuntabilitas penggunaan dan laporan anggaran keuangan yang dilakukan di lingkungan KKP,” tegas Marthin.

“BPK dan KPK agar bersama-sama mengawasi semua aktivitas program dalam bidang kelautan dan perikanan yang menggunakan anggaran negara,” tambahnya.

Pada LHP tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mendapatkan opini Disclaimer, dimana menurut BPK salah satu penyebabnya adalah hasil dari pemeriksaan atas pengadaan 750 kapal untuk nelayan. Jika dilihat dalam ketentuan yang ada, pengadaan itu seharusnya selesai sesuai tahun buku yaitu ada Desember 2016. Namun, selama proses Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mampu merampungkan 48 kapal dan pengadaan kapal diperpanjang hingga Maret 2017.

Sedangkan anggaran senilai Rp209 miliar untuk pengadaan barang tersebut sudah keluar. Salah satunya adalah program bantuan kapal di Provinsi Kalimantan Utara, yang menerima 9 kapal yang merupakan program pengadaan tahun 2016 tetapi baru diterima pada Bulan April tahun 2017 namun hingga detik ini tidak beroperasi atau mangkrak.

Menurut Thamrin, nelayan dari Pulau Sebatik penerima kapal 12 GT, terdapat beberapa permasalahan dalam program ini. “Pertama, kapal diserahkan tanpa dokumen sehingga tidak bisa melaut sama sekali,” ujarnya.

Kedua, spesifikasi kapal tidak sesuai model kapal yang pernah ditunjukkan dan diminta kepada pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga memerlukan modifikasi. Ketiga, tidak adanya dana penunjang kegiatan operasional untuk nelayan padahal telah dijanjikan sebelumnya.

Keempat, kapal juga tidak terkait dengan akses terhadap pendingin (cold storage atau es) bagi nelayan. “Hal yang sama terkait akses BBM dimana nelayan masih kesulitan untuk mendapatkan akses BBM yang cukup,” tegas Thamrin, yang juga merupakan Ketua KNTI Basis Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Kelima, program bantuan kapal tidak juga memastikan adanya proses fasilitasi terkait dengan akses pasar untuk penjualan ikan. “Dalam konteks situasi di Kabupaten Nunukan, nelayan lebih memilih menjual ikan di Malaysia dimana nelayan mendapatkan harga lebih mahal tetapi juga masih dipermainkan,” ujar Thamrin.

Apalagi, di tahun 2017, KNTI mencatat, Kementerian Kelautan dan Perikanan banyak mengeluarkan program prioritas pada tahun 2017. Beberapa diantaranya adalah, program Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

“Program ini memberikan fasilitas permodalan kepada nelayan dengan nama Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel). Dalam praktiknya, banyak nelayan yang masih kesulitan mengakses bantuan tersebut. Sementara program dan anggaran telah digulirkan,” kata Ketua Departemen Penguatan Jaringan DPP KNTI Misbahul Munir.

Kemudian ada program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang bertujuan untuk memberikan bantuan premi asuransi kepada nelayan. “Program ini juga memiliki catatan, karena banyak nelayan yang belum mendapatkan akses terhadap asuransi nelayan. Pun proses klaim terhadap asuransi tersebut dinilai sangat rumit,” papar Munir.

Berikutnya program alih Alat Penangkapan Ikan (API) Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. “Sampai saat ini, di beberapa daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan masih belum menyelesaikan tanggungjawab atas pendistribusian penggantian alat tangkap yang telah dilarang,” tegas Munir.

Staff Departemen Advokasi dan Riset KNTI Henri Pratama mengatakan, selain program di atas masih ada progra lain seperti bedah rumah nelayan, penataan perizinan, dan lainnya, yang juga memerlukan konsen dan keseriusan pihak KKP dalam pelaksanaan dan pengelolaan programnya.

“Program tersebut sepertinya tidak berjalan dengan baik bahkan masih mengulangi kesalahan pemerintah sebelumnya karena tidak terbuka dan tidak partisipatif termasuk juga permasalahan koordinasi dengan pemerintahan daerah,” pungkas Henri.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *