KNTI: Hentikan Polemik Lelang Kapal Asing Pencuri Ikan

Kapal ikan asing ditangkap aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menegaskan, pemerintah harus menghentikan polemik terkait lelang kapal asing pencuri ikan yang berhasil diamankan oleh aparat penegak hukum. Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, pemerintah seharusnya menjalankan mandat UU Perikanan dengan menyerahkan kapal-kapal tersebut kepada kelompok usaha dan koperasi nelayan.

Proses lelang, kata Marthin, malah akan merugikan Indonesia. “Pasalnya kapal-kapal tersebut kembali ke pemilik asalnya setelah dilelang, kementerian dan lembaga negara menunjukkan polemik kapal yang dilelang dibeli oleh pemilik asalnya dan kembali mencuri ikan di perairan Indonesia,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (9/4).

Terkait masalah itu, belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan persoalan kapal asing rampasan yang kembali lagi kepada pemilik asalnya setelah dilelang bisa diselesaikan dengan memperketat pengawasan. Akan tetapi, kata Marthin, mekanisme pengawasan pelelangan belum jelas dan masih perlu dilakukan pengawasan yang ketat.

Terkait masalah itu, Menteri kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyatakan kekecewaannya sehubungan dengan lelang atas kapal asing pencuri ikan yang dibanderol dengan harga murah. Susi menyayangkan keputusan untuk melelang kapal dengan harga murah.

Empat kapal berbendera Vietnam yang ditangkap di perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada Februari lalu, diduga dipermainkan dengan cara dilelang murah akan dibeli kembali oleh oknum pencuri ikan. Susi mengatakan kapal-kapal tersebut harusnya ditenggelamkan. Dia menyebutkan, menenggelamkan kapal adalah amanat undang-undang.

Aturan umum mengenai lelang kapal ikan pelanggar hukum telah jelas tercantum dalam Pasal 76C UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun tentang Perikanan. Pasal 76C UU 45/2009 menjelaskan terhadap benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan dapat dilelang untuk negara.

Selain itu, benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.

Karena itu, kata Marthin, KNTI meminta pemerintah menghentikan drama pelelangan kapal asing pencuri ikan dengan menjalankan mandat UU Perikanan. Pemerintah berdasarkan Pasal 76C Ayat (5) UU No. 45/2009 tentang Perikanan dapat menyerahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi nelayan.

Jika diperlukan, kata Marthin, Presiden Joko Widodo dapat menerbitkan peraturan presiden untuk mendorong penyerahan kapal asing pencuri ikan untuk dapat digunakan oleh kelompok usaha bersama dan koperasi nelayan. “Dengan begitu, aksi perang terhadap pencurian ikan dapat bermanfaat untuk kepada kelompok nelayan secara kolektif melalui Kelompok usaha bersama dan koperasi,” pungkas Marthin.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *