KNTI: Hilirisasi Produk Perikanan Terhadang Dua Perkara

Pelatihan pengolahan ikan bagi nelayan tradisional (puslat.kkp.go.id)
Pelatihan pengolahan ikan bagi nelayan tradisional (puslat.kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mendesak pemerintah untuk serius membenahi strategi hilirisasi produk perikanan. Hal ini akan menjadi kunci perombakan arah pertumbuhan ekonomi perikanan untuk 5 tahun ke depan. Yakni, dari sebelumnya berbasis peningkatan produksi, menjadi peningkatan nilai tambah.

“Upaya pemberantasan pencurian ikan dan menutup kerugian negara dari penggelapan pajak perikanan harus sebangun dengan strategi pembesaran kapasitas produksi pengolahan ikan di Indonesia,” kata Riza Damanik Ketua Dewan Pembina KNTI kepada Villagerspost.com, Senin (19/1).

Riza mengatakan, pemerintah melalui Naskah Final Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN) telah menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan 2 kali lipat dari US$5,86 miliar di 2015, menjadi US$9,54 miliar di 2019.

“Ada dua tantangan yang dihadapi pemerintah membenahi kualitas ekonomi perikanan. Pertama, faktanya tingkat kepatuhan perusahaan ikan membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) sangat rendah. Dari lebih 1000 kapal eks asing yang mendapat SIUP dan beroperasi di 2014, hanya terbangun 33 UPI,” kata Riza menjabarkan.

Padahal, kata Riza, Indonesia berpeluang membangun sedikitnya 150 UPI (lihat tabel). “Kedua, insentif peningkatan modal usaha perikanan di atas 10% hingga 2019 belum mensyaratkan alokasi khusus untuk kegiatan pasca tangkap,” tegas Riza.

Tabel. Sebaran Produksi dan Realisasi UPI Kapal Eks Asing, 2014

WPP Jml Perusahaan Jml Kapal Jml GT Produksi (ton) Jml UPI
ZEEI Arafura 54 659 251.591 524.829 15
ZEEI L. Sulawesi S. Pasifik 31 199 28.931 27.626 6
ZEEI S. Hindia 573 55 187 26.309 42.385 6
ZEEI S. Hindia 572 21 57 13.626 12.822 5
ZEEI L.Cina Selatan 26 73 7.981 15.125 1
Jumlah total 187 1175 328.438 622.787 33

Sumber: KNTI

Berdasarkan Peraturan Menteri KKP tentang Usaha Perikanan Tangkap disebutkan, bahwa salah-satu syarat untuk memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) adalah surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan. Isi surat itu salah satunya menerangkan kesanggupan membangun atau memiliki UPI atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu.

“Agar tidak memunculkan kegaduhan yang tidak berkesudahan, pemerintah harus menyambungkan proses penegakan hukum dan pembenahan perijinan dengan memberi prioritas insentif permodal untuk kegiatan pengolahan ikan. Peluang ini pada akhirnya akan membuka kesempatan kepada organisasi-organisasi nelayan terlibat mengelola kegiatan pasca tangkap,” tutup Riza.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pembangunan bidang hilir sektor kelautan dan perikanan. Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, hanya lewat upaya hilirisasi inilah, target pertumbuhan produksi dan nilai perdagangan sektor ini sebesar 20% per tahun dapat diraih.

Alasan KKP mendorong hilirisasi produk perikanan ini seperti diungkapkan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saud P Hutagalung adalah lantaran saat ini nilai perdagangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia terus tumbuh. Bahkan, kata Saut, satu-satunya sektor yang mengalami surplus neraca perdagangan hanya sektor kelautan dan perikanan.

“Neraca perdagangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia masih tergolong lebih baik dibandingkan sektor lainnya, saat ini nilai ekspor masih lebih besar dibandingkan impor,” ujar Saut.

Dia mencontohkan pada 2013 lalu nilai perdagangan sektor kelautan dan perikanan mencapai US$4,18 miliar. Dari total angka ini, nilai impornya hanya sebesar US$460 juta. Angka ini dijaga rasionya oleh pemerintah untuk tetap berada di kisaran 9% – 13% dari total ekspor sektor kelautan dan perikanan nasional.

Kondisi ini membuat pemerintah masih mendukung setiap langkah impor yang dilakukan pengusaha, sepanjang langkah tersebut diambil untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri yang masih belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Langkah ini disebut Saud untuk mencontoh negara-negara tetangga seperti Filipina dan Thailand yang nilai impor produk perikanannya cukup besar. Tapi mereka melakukan re-ekspor produk tersebut menjadi bahan olahan dan memiliki nilai tambah.

Untuk itu pihaknya mendukung gerakan bersama baik oleh pemerintah bersama pengusaha untuk mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan dengan membangun industri penghiliran produk.

“Ini menjadi prioritas pemerintah, karena itu kami mendorong penghiliran produk sektor kelautan dan perikanan sehingga nilai produksi dan perdagangan sektor ini dapat mencapai target pertumbuhannya pada tahun-tahun mendatang,” katanya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *