KNTI Ingatkan Edhy Prabowo, Problematika Nelayan Belum Usai

Aksi unjuk rasa para nelayan dan anggota KNTI Tanjungbalai Asahan memprotes masih maraknya operasi kapal-kapal trawl atau pukat (dok. knti)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengucapkan selamat atas dilantiknya Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi memberikan dua tugas utama kepada Edhy, yakni memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan nelayan serta mengoptimalkan sektor perikanan budidaya.

Meski demikian, KNTI mengingatkan, problematika nelayan di luar kedua tugas utama tersebut, masih belum usai. “Cara terbaik memperbaiki hubungan dengan nelayan dan masyarakat perikanan bukanlah membuat janji baru, melainkan segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah regulasi dan memastikan program-program KKP tidak monoton, tetapi bermanfaat untuk nelayan,” kata Kepala Kajian Strategis KNTI Niko Amrullah, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (28/10).

Pasalnya, kata dia, beragam kebijakan sebelumnya lebih menghasilkan polemik ketimbang prestasi menyejahterakan nelayan. “Karenanya, perlu dilakukan evaluasi sekaligus konsultasi sebaikbaiknya dengan nelayan dan masyarakat perikanan secara umum. Hal lain adalah terkait akses permodalan,” tambah Niko.

Presiden telah menyampaikan agar BLU LPMUKP (Bank Mikro Nelayan) harus digunakan oleh nelayan dengan mudah dan bermanfaat dan jangan berbelitbelit. “Belakang terakhir justru nelayan mengalami kesulitan,” ungkap Niko.

Begitu pula asuransi nelayan yang terkendala pendataan. “Padahal hal ini adalah perintah UU, dimana Pak Edhy turut mengesahkan UU Perlindungan Nelayan yang didalamnya terdapat penyelenggaraan asuransi kepada nelayan. Selama ini realisasinya lambat karena masalah pendataan,” papar Niko.

Terakhir, mayoritas nelayan Indonesia adalah nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil. Disinilah menteri perlu memberikan perhatian agar tersambung dengan strategi industrialisasi perikanan nasional. “Skema kemitraan usaha kecil, menengah dan besar harus semakin banyak agar kita menjadi pemain utama ikan di dunia,” tegas Niko.

Segudang permasalahan lain yang menyangkut nelayan tradisional dan nelayan kecil mesti diselesaikan. Di Sumatera Utara, konflik ruang laut antara nelayan pengguna trawl dan nelayan kecil juga belum menemukan titik temu yang imbang, hingga ditengarai pergantian alat tangkap yang ramah lingkungan pun belum terpenuhi.

Perihal rencana zonasi laut (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ RZWP3), di Batam masih ditemukan zona reklamasi yang menabrak area perikanan budidaya. Selain itu, nelayan kecil di Kepulauan Riau juga mengalami keterbatasan ketersediaan BBM serta seringnya intimindasi/penangkapan, penyitaan alat tangkap dan barang oleh Custom Diraja Malaysia.

“Untuk petambak udang, problem yang dialami oleh para petambak udang rakyat di Lampung adalah perihal janji peningkatan sarana prasarana fisik seperti irigasi, jalan , percepatan listrik dan air bersih yang belum tertunaikan oleh Menteri pendahulu,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *