KNTI: Kinerja Perikanan Nasional Melambat | Villagerspost.com

KNTI: Kinerja Perikanan Nasional Melambat

Produksi ikan patin nasional (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mencatat, kinerja perikanan nasional pada tiga tahun terakhir menunjukkan perlambatan. Pasalnya, target produksi perikanan nasional yang dicanangkan, nyaris tidak ada yang tercapai.

Ketua Departemen Kajian Strategis KNTI Niko Amrullah mengatakan, ekspor perikanan nasional juga mengalami kemerosotan. Selain itu, angka kredit macet untuk UMKM Sektor Perikanan pun mengalami peningkatan.

“Realisasi produksi perikanan di tahun 2015 mencapai 10,87 juta ton, sementara targetnya adalah 13,6 juta ton. Juga di tahun 2017, realisasi produksi adalah 9,91 juta ton sedangkan targetnya pada angka 16,04 juta ton,” kata Niko, dalam rilis yang diterima Villagerspost.com, Selasa (16/1).

Untuk realisasi ekspor perikanan nasional, lanjut Niko, tahun 2015 mencapai US$3,95 miliar, padahal target ekspor mencapai US$5,86 miliar. Tahun 2016, realisasi hanya mencapai sekitar 44,5% yakni dari target US$6,82 miliar, terealisasi sebesar US$3,78 miliar.

Sementara untuk Tahun 2017, realisasi ekspor mencapai 58,4 %, dari target US$7,62 miliar terealisasi US$3,17 miliar. “Jadi, realisasi ekspor perikanan nasional pun mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir,” kata dia.

“Sebagai pembanding, ekspor perikanan Vietnam mencapai 2 kali lipat dari Indonesia, padahal Indonesia memiliki panjang garis pantai 30 kali lipat lebih panjang dan juga mempunyai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang luasnya 3 kali lebih luas dari Vietnam,” kata dia.

Sedangkan angka kredit macet UMKM Sektor Perikanan mengalami kenaikan dari 4,30% di 2016 menjadi 5,04% di 2017. “Hal ini menunjukkan kelesuan giat usaha ekonomi skala kecil menengah di sektor perikanan,” ujarnya.

Niko menjelaskan bahwa kondisi perikanan kita mengalami kesalahan orientasi tata kelola. Tiga Tahun Poros Maritim, belum menampakkan dampak nyata terhadap kesejahteraan nelayan.

“Karenanya, perbaikan tata kelola perlu ditingkatkan. Pertama, internal Kementerian Kelautan Perikanan sebagai ujung tombak representasi pemerintah dalam mensejahterakan nelayan. Kedua, lembaga (organisasi) dan kelembagaan (aturan main) di dalam masyarakat pesisir perlu dikuatkan untuk akselerasi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir,” pungkas Niko. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *