KNTI: Pemerintah Harus Tempuh Tiga Langkah Ini Untuk Menghentikan Tenggelamnya Jakarta | Villagerspost.com

KNTI: Pemerintah Harus Tempuh Tiga Langkah Ini Untuk Menghentikan Tenggelamnya Jakarta

Maket reklamasi Teluk Jakarta (dok. antikorupsi.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, dalam salah satu orasinya memaparkan, Jakarta akan tenggelam. Pada tahun 2025, air di laut utara Jakarta diramal akan mencapai Bundaran Hotel Indonesia sebagai dampak dari perubahan iklim.

Sayangnya, dalam merespons masalah ini, antara pemerintah maupun kandidat presiden, justru satu suara. Kedua kubu menyatakan, untuk mengatasi ancaman tenggelamnya Jakarta, yang diperlukan adalah proyek infrastruktur bertajuk National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) alias Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) yang saat ini berganti nama menjadi Tanggul Laut.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia sangat menyayangkan respons yang dinilai salah kaprah tersebut. Ketua Harian DPP KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, proyek Tanggul Laut di Teluk Jakarta menjadi salah satu proyek strategis nasional yang telah dipaksakan sejak era Pemerintahan SBY melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Dia menegaskan, proyek tanggul laut adalah solusi yang salah kaprah untuk menghentikan tenggelamnya Jakarta. “Malah Pemerintah justru akan membuat masalah baru yaitu tergusurnya rumah hingga sumber kehidupan nelayan tradisional di Teluk Jakarta yang selama ini menggantungkan hidupnya dari laut,” kata Marthin dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (22/11).

Marthin mengatakan, reklamasi Teluk Jakarta sepatutnya menjadi bahan belajar bagi pemerintah karena telah secara nyata menggusur 579 keluarga nelayan. Sedangkan tanggul laut, sebagai megaproyek infrastruktur yang akan dibangun sepanjang 37-40 km membentang dari Bekasi hingga Tangerang, dapat dipastikan akan lebih banyak lagi nelayan yang tergusur dan kehilangan mata pencahariannya dari laut. Sedikitnya 16.855 keluarga nelayan bakal terusir bila tanggul laut dibangun.

Sampai saat ini juga, pemerintah tidak memiliki perencanaan apapun mengenai nasib nelayan kecuali penggusuran dan relokasi. Perencanaan proyek tanggul laut awalnya sebagai bantuan dari Kerajaan Belanda, namun berganti menjadi sarana untuk memfasilitasi perdagangan jasa korporasi multinasional asal Belanda untuk mendapatkan keuntungan dari jasa perencanaan, konstruksi, pengerukan hingga reklamasi.

“Perubahan paradigma ini dikenal dengan istilah ‘shifting from aid to trade‘ yang menjadi polemik di banyak negara berkembang termasuk Indonesia sebagai prioritas perubahan paradigma tersebut,” papar Marthin. Perubahan paradigma tersebut, dengan dasar alasan yang menyatakan Indonesia telah menjadi negara dengan pendapatan ekonomi menengah (middle income country).

Seperti diketahui, Bappenas menyatakan, amblesan tanah di Jakarta terjadi sekitar 7-10 cm/tahun. Sumber lain bahkan menyatakan bahwa amblesan tanah mencapai 10-12 cm/tahun. Sementara, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2001 dan 2007 memproyeksikan peningkatan permukaan air laut setinggi satu meter pada tahun 2100 dengan tingkat perubahan sekitar 1,7 cm per tahun.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penurunan muka tanah di Jakarta terjadi lebih signifikan dan cepat (baca: 7-12 cm pertahun) dibandingkan dengan kenaikan permukaan air laut (baca: kurang dari 1 cm pertahun). Hal ini berarti terdapat faktor lain yang menjadi penentu penurunan muka tanah yang terjadi di Jakarta. Kajian dan penelitian yang telah dilakukan di Jakarta terkait dengan penggunaan air tanah adalah yang mendorong penurunan tanah di Jakarta terjadi dengan cepat.

Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi dan Riset KNTI Henri Pratama mengatakan, selain perubahan iklim, persoalan penurunan muka tanah karena disebabkan praktik privatisasi air yang dilakukan pemerintah sehingga memaksa warga Jakarta menggunakan air tanah yang mengakibatkan terjadinya penurunan muka tanah. Sebab utama penurunan muka tanah bisa dihentikan dengan memastikan akses atas air minum dan air bersih dipenuhi oleh pemerintah serta memberikan sanksi tegas bagi industri dan gedung bertingkat komersial yang masih menggunakan air tanah.

“Pemerintah juga dapat mempelajari cara menghentikan penurunan muka tanah dari pengalaman Tokyo dan Bangkok untuk mengatasi persoalan penurunan muka tanah,” jelasnya.

Jepang memiliki pengalaman mengatasi penurunan permukaan tanah lebih dari 4 meter di Tokyo. Penurunan tanah sudah tercatat semenjak tahun 1920-an dan baru dapat dihentikan sekitar tahun 1970. Langkah yang dilakukan Jepang saat itu adalah menerapkan peraturan tentang pengamanan sumber air alternatif untuk industri dan peraturan tentang penyedotan air tanah. “Hingga kini penurunan tanah di Kota Tokyo nilainya mendekati nol,” jelas Henri.

Begitu pula di kota Bangkok, dimana strategi utamanya adalah menghentikan penggunaan air tanah. Sayangnya, kata dia, hingga detik ini, pemerintah tidak memiliki strategi khusus yang memastikan berhentinya penggunaan air tanah bahkan tetap membiarkan privatisasi pengelolaan air dan membangkang terhadap Putusan Mahkamah Agung No 31 K/Pdt/2017 yang memerintahkan penghentian privatisasi/swastanisasi air minum.

Faktor lainnya adalah beban pembangunan gedung dalam jumlah besar. Jakarta merupakan kota yang tidak pernah berhenti dalam membangun. Padahal semakin banyak pembangunan juga berakibat lapisan tanah sebagai tumpuan bangunan mengalami pemampatan.

“Pemampatan ini terjadi karena pengaruh deformasi pada lapisan dan partikel tanah. Relokasi partikel tersebut membawa serta keluarnya air dan udara yang ada di dalam pori tanah,” ujar Henri.

Maka semakin besar massa beban bangunan yang ditumpukan kepada tanah, secara langsung dapat mengakibatkan penurunan muka tanah di wilayah tersebut semakin dalam. “Tidak mengherankan jika di wilayah Jakarta yang memiliki banyak gedung tinggi dan besar sering terjadi banjir,” tutur Henri.

Karena itu, menurutnya, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah untuk meninjau ulang maupun melakukan moratorium pembangunan di Jakarta dan peninjauan daya dukung dan tampung (carrying capacity). Hal ini guna mempertimbangkan kekuatan baik daya dukung dan daya tampung permukaan tanah.

Dia memaparkan, terdapat tiga langkah yang dapat dihentikan. Tiga langkah itu adalah, moratorium pembangunan gedung bertingkat, penghentian pengambilan air tanah, serta memastikan akses air minum kepada publik.

“Dengan melaksanakan tiga langkah tersebut, pemerintah tidak perlu memaksakan proyek tanggul laut sebagai solusi palsu tenggelamnya Jakarta,” tegas Henri.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *