KNTI: Pemerintah Jangan Lupakan Kebijakan BBM untuk Nelayan

Armada kapal perikanan nelayan (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Presiden Joko Widodo akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomo 43/2018 sebagai Revisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun sayangnya, Perpres itu hanya mengatur soal penjualan kembali BBM jenis Premium untuk Jawa, Bali, Madura.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyayangkan, kebijakan BBM ini hanya menyentuh kebutuhan dan terkesan memanjakan kelas menengah. Pemerintah masih melupakan kepentingan nelayan, khususnya akses nelayan terhadap BBM, khususnya Solar.

“Perpres itu seharusnya juga dapat menyelesaikan permasalahan distribusi dan akses BBM bersubsidi untuk nelayan tradisional di kampung-kampung nelayan,” kata Ketua Umum DPD KNTI Kota Tanjungbalai Muslim Pandjaitan, kepada Villagerspost.com, Senin (4/6).

Sayangnya, kata Muslim, hingga detik ini, nelayan tradisional di pelosok nusantara masih mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan akses BBM Solar dan juga BBM Premium dengan standar harga eceran nasional. “Jika pun dengan harga yang sesuai harga eceran nasional, BBM Solar dan BBM Premium tersebut masih langka dan sulit didapat,” ungkapnya.

Berdasarkan fakta yang didapati pihak KNTI, harga BBM Solar dan Premium yang dibeli nelayan hampir separuh lebih tinggi dari harga yang sudah di tentukan oleh pemerintah. “Sejumlah fakta kami temukan di kampung-kampung nelayan, bahwa untuk kebutuhan operasional melaut, nelayan harus membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang sudah di atur oleh pemerintah,” terang Muslim.

Berikut tabel daftar harga BBM Solar dan Premium hasil survei KNTI di sejumlah lokasi perkampungan nelayan:

Sumber: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

Muslim menegaskan, dari fakta harga BBM Solar dan Premium di kampung-kampung nelayan di atas, pemerintah tampaknya masih mengulangi kesalahan yang sama. “Pemerintah masih membiarkan nelayan membeli BBM dengan harga di atas ketentuan pemerintah,” tegas Muslim.

Pembiaran tersebut menyebabkan ongkos melaut dan marjin keuntungan yang bisa didapat semakin mengecil pada akhirnya menyebabkan terjadinya keterpurukan perekonomian nelayan.
Setiap harinya ongkos BBM Solar maupun BBM Premium yang biasa digunakan oleh setiap nelayan lebih kurang lebih Rp25.000 sampai Rp30.000, jika nelayan membeli BBM dengan harga yang normal.

“Sehingga harus ada langkah cerdas dari pemerintah untuk perbaikan tata niaga dari BBM Solar dan BBM Premium serta mengoptimalikan pendistribusiannya,” ujar Muslim.

“Salah satu model yang bisa didorong adalah dengan mengoptimalkan fungsi organisasi nelayan serta koperasi nelayan sebagai pengelola distribus BBM di kampung-kampung nelayan,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *