KNTI: Perbaiki Distribusi BBM Untuk Nelayan, Bukan Cabut Subsidi

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan keberatannya terhadap rencana Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan skala kecil. Alasan Susi bahwa mampu membeli BBM non-subsidi karena situasi dan kondisi ekonomi nelayan tradisional skala kecil tidaklah sama merata bagi sekitar lebih dari 2 juta nelayan di seluruh Indonesia, dinilai tidak rasional dan tidak tepat.

Sementara masalah distribusi BBM yang berulang terjadi tidak pernah diperbaiki. Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata menyatakan, rencana Susi tersebut merupakan bentuk langkah mundur bagi perwujudan kesejahteraan dan perlindungan konstitusional nelayan kecil yang berhak mendapatkan perlakuan khusus. “Pasalnya, BBM solar merupakan 70% dari seluruh biaya operasional dalam kegiatan produksi perikanan tangkap khususnya nelayan tradisional skala kecil,” kata Marthin kepada Villagerspost.com, selasa (1/8).

Dengan mencabut subsidi BBM, menurut Marthin, biaya produksi akan meningkat. “Sementara itu pemerintah hingga hari ini belum pernah menyelesaikan masalah terkait akses pasar berikut informasi harga jual komoditas ikan hingga melakukan peningkatan kapasitas untuk pengolahan pasca produksi,” tegasnya.

Masalah klasik yang utama dari BBM bersubsidi adalah pada distribusi BBM untuk nelayan, yang hingga saat ini bermasalah masih sulit dijangkau baik di Pulau Jawa sendiri maupun di luar Pulau Jawa, terlebih pada pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Jika penyebabnya adalah pada distribusi seperti tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh segelintir tengkulak yang menguasai rantai produksi maka solusi Susi untuk mencabut subsidi BBM solar untuk nelayan adalah langkah yang tidak pintar dan gegabah dalam menelurkan kebijakan.

Di sisi lain, upaya konversi BBM Solar ke bahan bakar gas (BBG) berjalan lambat dan tidak sesuai dengan rencana pemerintah. Hal ini utamanya dilihat dari proses konversi menuju BBG tidak dapat diakses dengan mudah oleh nelayan dan cenderung tidak transparan.

Informasi konversi BBM menuju BBG tidak diketahui oleh nelayan khususnya nelayan tradisional skala kecil padahal merupakan mayoritas dari seluruh kapal perikanan di seluruh Indonesia. “Terlebih proses konversi BBM menuju BBG tidak pernah melibatkan organisasi nelayan maka proyek konversi tidak akan mencapai target yang dicanangkan pemerintah,” terang terang Marthin.

Terkait permasalahan tersebut, Marthinmengusulkan empat hal kepada pemerintah. Pertama, melakukan pelibatan organisasi nelayan dan kemudian secara bertahap memfasilitasi pembentukan koperasi nelayan untuk memperbaiki masalah distribusi BBM.

Kedua, memfasilitasi pembangunan Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) mini untuk nelayan dengan armada tidak lebih besar dari atau kurang dari 10 GT di kampung-kampung nelayan dan tempat pelelangan ikan. “Upaya ini untuk menjawab masalah penggunaan BBM bersubsidi yang dinikmati oleh kapal perikanan skala besar,” ujarnya.

Ketiga, penentuan lokasi pembangunan SPDN untuk nelayan harus dilakukan secara partisipatif, termasuk kelembagaan pengelolaannya. “Empat, melakukan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi terhadap kapal-kapal perikanan skala besar diatas atau lebih besar dari 10 GT untuk tepat sasaran sesuai dengan skala usaha penangkapan,” pungkasnya. (*)