KNTI: Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kalbar Ancam Lingkungan

Kegiatan masyarakat pesisir. (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyayangkan dokumen final Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan Barat tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Barat yang dinilai mengancam kelestarian lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasalnya, rancangan tersebut dinilai telah mengkaburkan pembatasan areal pertambangan dan reklamasi.

“Di ketentuan Pasal 30-31 mengatur reklamasi dan mengkaburkan areal pertambangan dengan tidak menyebut arealnya padahal dalam lampiran menyebutkan alokasi ruang untuk pertambangan,” kata Ketua Departemen Penguatan Jaringan KNTI Misbachul Munir, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (23/3).

Munir menegaskan, seharusnya Ranperda RZWP3K malah berperan untuk mensejahterakan nelayan tradisional karena pengaturan pemanfaatan sumber daya pesisir dalam RZWP3K akan berdampak kepada nelayan tradisional skala kecil. “Reklamasi dan pertambangan akan merampas ruang hidup nelayan karena akan timbul konflik pemanfaatan,” ujarnya.

Selain tidak mengatur tegas soal reklamasi dan area pertambangan, KNTI juga menemukan adanya kesalahan mendasar dan besar di dalam dokumen final ranperda tersebut yang didapatkan dalam konsultasi publik pada 22 Maret 2018. Ranperda dokumen final RZWP-3-K Kalimantan Barat dokumen tersebut tidak di lengkapi dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kalbar.

“Semakin celaka karena dalam ranperda tersebut, dialokasikan ruang untuk reklamasi, pertambangan pasir laut di zona konservasi,” kata Munir.

Munir menegaskan, dokumen KLHS menjadi wajib untuk setiap perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Pasal 3 PP No. 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Di situ disebutkan, KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta rencana rincinya.

Dia mengingatkan, KKP harus jeli dalam melihat dokumen final RZWP3K Provinsi Kalbar yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai dokumen final tanpa adanya KLHS. “Terlihat di provinsi Kalbar terlihat tidak ada koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga strategis lainnya yang sangat membahayakan ruang-ruang publik, nelayan tradisional dan masyarakat pesisir,” tegas Munir.

Karena itu, kata dia, KNTI mendesak agar dokumen final Ranperda RZWP3K Kalbar tersebut harus kembali dibahas dengan melibatkan publik masyarakat pesisir, dan organisasi nelayan tradisional di Kalbar. “Supaya kedepannya tidak menimbulkan konflik-konflik pemanfaatan saat Ranperda RZWP3K ini di perdakan di provinsi Kalimantan Barat,” pungkas Munir. (*)

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *