KNTI: Swasembada Garam Rakyat Butuh Komitmen Kuat Pemerintah

Petambak garam di Madura, Jawa Timur (Dok. KIara)

Jakarta, Villagerspost.com – Meningkatnya kuota impor garam hingga mencapai 6% menjadi 2,92 juta ton pada tahun 2020 menandakan masih lemahnya komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada garam. Silih berganti pemerintahan, selalu menawarkan ‘strategi-strategi jitu’ untuk keluar dari jebakan impor.

“Tetapi, alih-alih semakin mandiri, jumlah impor garam terus meningkat dari tahun ke tahun,” kata Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan, kepada Villagerspost.com, Minggu (26/1). Tahun 2019 tercatat impor garam mencapai 2,8 juta ton. Di tahun 2020 ini, jumlahnya bakal melonjak menjadi 2,92 juta ton.

Dani mengatakan, jika dalih impor untuk mencukupi kebutuhan industri, seharusnya tidak menyebabkan jatuhnya harga garam di tingkat petambak garam. Nyatanya, harga garam yang semulanya berkisar 1.200 rupiah per kilogram, pasca impor, malah anjlok menjadi 350-600 rupiah per kilogram, terlebih di musim panen.

“Hal ini terjadi akibat adanya rembesan garam impor ke pasar. Pemerintah seharusnya tidak menutup mata terhadap peristiwa yang sudah bertahun-tahun dihadapi oleh para petambak garam rakyat,” tegas Dani.

Untuk meminimalisir tantangan-tantangan di atas dan mewujudkan swasembada garam nasional serta meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendorong pemerintah untuk segera melakukan beberapa langkah. Pertama, pengawasan harus dikuatkan agar garam impor tidak bocor di pasar lokal.

Kedua, pada sisi produksi, mendorong upaya-upaya inovatif dan konsisten untuk meningkatkan kualitas dan mutu produksi dengan cara memperbaiki sistem produksi nasional yang menyebabkan menurunnya kualitas garam.

“Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan lahan produksi dan membatasi alih fungsi tambak garam menjadi lahan peruntukan lainnya seperti perkebunan dan permukiman,” papar Dani.

Ketiga, dari sisi pemasaran, Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki posisi tawar petambak garam untuk menjamin harga yang tinggi di tingkat petani. “Pemerintah juga harus mendukung penyediaan informasi pasar bagi petani dan jaringan distribusi produk garam di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.

Keempat, menyediakan akses atas informasi teknologi pembudidayaan garam serta dukungan infrastruktur seperti jalan, sistem pergudangan, dan sebagainya.

Kelima, penguatan lembaga atau asosiasi petani garam yang memperjuangkan kepentingan petani garam. Keenam, dukungan atas akses pembiayaan/permodalan usaha bagi petani garam untuk meningkatkan usahanya.

“Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam seharusnya menjadi pedoman utama bagi pemerintah untuk segera menuntaskan carut marut industri garam nasional,” pungkas Dani.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *