Koalisi Buruh Sawit: Lindungi Buruh Sawit Dari Ancaman Corona dan Omnibus Law

Buruh perkebunan sawit (dok. sawit watch.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Sampai Jumat, 20 Maret 2020 di tengah bencana nasional COVID-19, jutaan buruh perkebunan sawit di Indonesia masih harus menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa. Apel pagi, berhimpitan dalam truk penjemput, kerja dalam kelompok dan melakukan aktivitas pekerjaan lainnya menyebabkan buruh perkebunan sawit rentan terinfeksi.

“Situasi kerja seperti ini jelas bertentangan dengan anjuran pemerintah Indonesia untuk melakukan ‘social distancing‘. Di luar ancaman virus Corona, buruh perkebunan sawit juga dihantui oleh Omnibus Law Cipta Kerja yang jelas-jelas mengancam hak-hak buruh,” kata Zidane, Spesialis Perburuhan Sawit Watch, yang merupakan bagian dari Koalisi Buruh Sawit, dalam pernyataannya kepada Villagerspost.com, Sabtu (21/3).

Koalisi Buruh Sawit adalah gabungan sejumlah organisasi serikat buruh dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan buruh perkebunan sawit di Indonesia. Koalisi Buruh Sawit berdiri dilatarbelakangi keprihatinan atas kondisi buruk buruh perkebunan sawit di Indonesia.

Zidane mengaskan, Koalisi Buruh Sawit merasa sangat khawatir dengan nasib buruh perkebunan sawit yang rentan terpapar virus tanpa perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, Koalisi Buruh Sawit mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah berikut.

“Pertama, menarik kembali usulan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah diajukan kepada DPR agar perlawanan buruh menentang omnibus law yang diekspresikan melalui pertemuan fisik tidak meluas di tengah darurat corona,” tegas Zidane.

Kedua, membuat kebijakan perlindungan upah buruh perkebunan sawit di tengah situasi darurat corona saat ini. “Kebijakan yang dibuat haruslah memiliki kekuatan hukum, bukan surat edaran yang tidak lain hanya merupakan imbauan. Hal ini ditujukan agar buruh bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga di tengah naiknya kebutuhan akibat bencana corona. Kebijakan perlindungan upah juga harus diberlakukan ketika buruh diliburkan,” paparnya.

Ketiga, menolak setiap upaya PHK yang tidak sesuai ketentuan, walaupun dengan dalih bencana corona. Keempat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan K3 serta optimalisasi pencegahan dan penanganan bencana nasional COVID-19 di setiap perkebunan sawit di Indonesia.

Kelima, pemerintah memastikan perkebunan sawit menyediakan fasilitas pencegahan (masker, sanitizer, desinfektan) dan lainnya. “Keenam, pemerintah dan perusahaan perkebunan sawit memfasilitasi tes corona buruh perkebunan sawit,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *