Koalisi Masyarakat Sipil Desak Penghentian Proyek Food Estate di Lahan Gambut Kalimantan Tengah

Kerusakan lahan gambut akibat pembukaan lahan perkebunan sawit (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Dalam pekan-pekan terakhir lagu lama negara diulang lagi dalam rencana “cetak sawah di lahan gambut”. Rakyat kembali disuguhkan janji kosong pemenuhan pangan dengan cetak sawah di lahan gambut di tengah alih fungsi lahan untuk kepentingan non pangan dibiarkan terjadi, kriminalitas bagi petani masih terjadi dan konflik agraria yang menggusur kedaulatan pangan rakyat terus terjadi di belahan negeri ini meskipun di masa pandemi.

Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah kemudian menggunakan isu krisis pangan sebagai satu alasan untuk mempercepat pembangunan proyek percetakan sawah di Kalimantan Tengah di eks Proyek Lahan Gambut sejuta hektare yang merupakan tonggak sejarah kerusakan gambut yang tidak terpulihkan dan menjadi sumber bencana lingkungan dan sumber utama kebakaran hutan lahan gambut hampir dua dekade terakhir.

Upaya pemulihan yang dilakukan selama ini tidak pernah efektif dan terus mengalami kegagalan karena tidak ada niat yang tulus dari pemerintah untuk melakukannya. Bukannya mengambil pembelajaran dari kasus ini, pemerintah justru kembali membangun proyek food estate seluas lebih kurang 300.000 hektare dan memasukkannya sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, dengan minimnya kajian ilmiah dan partisipasi masyarakat.

“Kami meminta pemerintah untuk tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu,” desak koalisia Masyarakat Sipil yang terdiri dari Walhi, Auriga, Greenpeace, Pusaka, Save Our Borneo, JPIC Kalimantan, dan LBH Palangkaraya, dalam pernyataan sikapnya yang diedarkan Jumat (12/6).

Pemerintah harus berhenti menggunakan pandemi sebagai alasan untuk mengeksploitasi gambut. Kami mendesak hal tersebut berdasarkan pertimbangan dasar, yaitu :

Pertama, Proyek ini akan menambah kerugian negara! Karena itu, proyek ini harus dihentikan mengingat sejarah masa lalu. Sebagaimana pernah dilakukan pemerintah sebelumnya, pada saat adanya Proyek lahan gambut sejuta hektar di masa pemerintahan orde baru yang dimulai pada tahun 1995 melalui Keppres No. 82/95 yang diterbitkan oleh Presiden Soeharto yang akhirnya diputuskan berakhir dan gagal pada tahun 1998 melalui Keppres No. 33/98 di masa pemerintahan BJ Habibie.

Kegagalan tersebut dilatarbelakangi ketidakpahaman dan kurangnya kajian sosio-ekologis pada ekosistem gambut sehingga proyek yang setidaknya menyedot APBN hingga Rp1,6 triliun telah gagal untuk menjadi lumbung pangan bahkan justru sebagian wilayahnya telah berganti menjadi perkebunan sawit hingga saat ini. Ironisnya proyek ini di bangun dengan menggunakan Dana Reboisasi (DR) yang diperuntukkan untuk pemulihan hutan.

Pasca gagalnya proyek ini setidaknya ada dua kebijakan penting untuk melakukan rehabilitasi melalui Keppres No 80/1999 yang telah mengalokasikan dana untuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dan pada tahun 2007 melalui Inpres 2/2007 juga mengalokasikan dana sebesar Rp3,9 triliun untuk melakukan rehabilitasi lahan gambut tetapi tidak ada kejelasan tentang penggunaannya.

Wilayah ini juga kemudian menjadi wilayah prioritas kerja Badan Restorasi Gambut dengan alokasi dana pemerintah yang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dan pemulihan kawasan ini hingga saat ini. Hampir semua proyek food estate di Indonesia yang bertumpu pada pembangunan skala luas dan modal dari perusahaan terus mengalami kegagalan dan dibarengi dengan isu korupsi. Kerusakan lahan gambut juga akan memicu kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan biaya penanggulangan bencana yang akan menguras keuangan negara.

Kedua, Berhenti merusak alam, rakyat yang menerima akibatnya! Kegagalan sistem ekonomi dan model pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumberdaya alam telah mengakibatkan konsekuensi yang serius pada keberlanjutan bumi dan masa depan umat manusia. Saat ini dunia telah dihadapkan pada dua masalah yang serius yaitu krisis iklim dan kesehatan karena gagalnya pemerintah untuk melindungi kepentingan publik dan kerakusan korporasi untuk mengeruk keuntungan dengan terus merusak alam.

Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan sangat penting bagi keseimbangan iklim dan perlindungan biodiversitas lahan basah bahkan untuk menghindari sumber penyakit zoonosis yang berasal dari pengrusakan alam. Rencana pembangunan food estate di lahan gambut kembali menunjukkan ketidakpedulian negara terhadap perlindungan ekosistem rawa gambut akan memiliki konsekuensi yang serius dan sedang membangun masa depan yang rapuh dan malapetaka yang sengaja direncanakan oleh pemerintah sendiri.

Wilayah eks PLG yang kini menjadi petaka telah menghilangkan dan mengancam biodiversitas yang tinggi seperti kayu Ramin (Gonystylus bancanus) Meranti Rawa (Shorea balangeran) yang merupakan jenis kayu endemik di wilayah gambut, hilangnya habitat asli orangutan dan meninggalkan monumen kanal primer dan sekunder sepanjang ratusan ribu kilometer yang menjadi penyebab kekeringan gambut dan sumber bencana kebakaran dan asap di Kalimantan Tengah bahkan sampai ke negara tetangga. Kebakaran hutan juga telah berimplikasi serius bagi kesehatan warga seperti penyakit ISPA dan memicu kematian dini dan pelepasan emisi gas rumah kaca.

Setelah kebakaran hebat yang terjadi pada tahun 1997 yang meluluhlantakkan wilayah ini dimana delapan puluh persen lanskap ini terbakar dan melepaskan sekitar 0,15 miliar ton karbon dan setelahnya wilayah ini menjadi sumber api setiap tahun. Setidaknya sepanjang tahun 2015-2019 wilayah ini merupakan sumber titik api dan mengalami kebakaran seluas lebih kurang hektare atau menyumbang hampir 39% dari total 1,18 juta hektare luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, dimana lokasi kebakaran terjadi berulang di wilayah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sumber bencana kebakaran berasal dari wilayah ini jika dilihat dengan rasio luas kebakaran di Kalimantan Tengah.

Kegagalan pemerintah untuk melindungi hak atas lingkungan yang sehat bahkan telah diuji di pengadilan dan menyatakan pemerintah melanggar hukum melalui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3555/K/Pdt/ 2018 tanggal 16 Juli 2019 atas gugatan warga negara dimana meminta pemerintah untuk menerbitkan kebijakan untuk mencegah kebakaran hutan termasuk melindungi lahan gambut sebagai kawasan lindung. Upaya pembangunan food estate di lahan gambut kembali menunjukan pengingkaran pemerintah di bawah kepemimpinan presiden Jokowi untuk membuka lahan gambut yang seharusnya dilindungi dan direhabilitasi.

Ketiga, kembalikan urusan pangan pada petani, berikan hak atas tanah. Setelah kegagalan PLG seharusnya pemerintah melakukan pemulihan pasca ganti rugi yang telah diberikan kepada sebagian masyarakat di wilayah ini, namun pada kenyataannya ketimpangan penguasaan lahan semakin tinggi dan konflik tanah terus meningkat di wilayah ini karena sebagian besar eks-PLG justru telah diberikan izin untuk perkebunan sawit dan telah menghancurkan sistem pertanian dan perikanan tradisional seperti Beje dan sistem handil dan sistem adat dan kearifan lokal lainnya sebagai bentuk pertanian/perladangan kolektif yang berkembang di masyarakat adat selama ini.

Penempatan transmigrasi juga telah mengubah struktur sosial dan model kepemilikan lahan di beberapa wilayah dengan mengkontradiksikan antara sertifikat tanah dan tanah adat juga menjadi salah satu pemicu konflik lahan di wilayah ini.

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, kami yang merupakan koalisi masyarakat sipil yang bergerak pada isu lingkungan dan hak-hak masyarakat secara tegas menolak pembangunan food estate di lahan gambut di Kalimantan Tengah dan juga di wilayah lainya di indonesia. Di masa pandemi ini seharusnya pemerintah memprioritaskan sumber dayanya untuk menangani penyebaran Covid-19 yang masih terus meningkat hingga saat ini.

Bersamaan dengan mengatasi bahaya langsung Covid-19, pemerintah juga harus berkolaborasi untuk mencegah perubahan iklim yang tak terkendali dengan menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat. Seharusnya pemerintah merubah secara radikal sistem pertanian dan penggunaan lahan skala luas berbasiskan pada kedaulatan pangan dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan alam dalam jangka panjang.

Dalam jangka waktu saat ini pemerintah seharusnya melakukan diversifikasi pangan dan mengembangkan pangan lokal yang tersebar di berbagai belahan negeri di indonesia dan melakukan intensifikasi di lahan-lahan yang cocok atau di lahan eks HGU/tanah terlantar di tanah mineral yang tidak dikelola oleh perusahaan untuk mengoptimalkan produksi pangan dan melakukan mekanisasi teknologi bagi petani, bukan di lahan gambut yang terbukti produktivitasnya rendah dan membutuhkan teknologi yang mahal.

Kami juga meminta pemerintah untuk menghentikan penggusuran terhadap lahan-lahan pertanian untuk pengembangan infrastruktur, investasi tambang dan perkebunan sawit yang selama ini dipraktikkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Saatnya sistem pertanian dan pangan di kembalikan kepada petani sebagai soko guru di negeri agraris ini.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *