Koalisi Selamatkan Pulau Pari: Kriminalisasi Nelayan Harus Dihentikan | Villagerspost.com

Koalisi Selamatkan Pulau Pari: Kriminalisasi Nelayan Harus Dihentikan

Kawasan wisata Pulau Pari (dok. pulaupari.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Selamatkan Pulau Pari mendesak agar serangkaian aksi kriminalisasi terhadap nelayan Pulau Pari dihentikan. Pihak Koalisi juga meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk memeriksa bawahannya di Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang diduga telah melakukan serangkaian kriminalisasi terhadap aktor-aktor yang vokal menentang perampasan tanah warga Pulau Pari.

Hal ini harus segera dilakukan setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan Sulaiman bin Hanafi alias Katur dalam persidangan pada 13 November 2018 tempo hari. “Dengan putusan tersebut, pengadilan telah dua kali memenangkan nelayan Pulau Pari, setelah sebelumnya tiga orang nelayan yang mengelola pariwisata swakelola diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Nelson dari LBH Jakarta, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (18/11).

Sebelumnya, ketiga orang tersebut dinyatakan bersalah dan harus mendekam selama 5 (lima) bulan di penjara. Selasa kemarin (13/11), Sulaiman diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyewakan tanah (Pasal 385 ke-4 KUHP) atau memasuki pekarangan (Pasal 167 Ayat (1) ke-1 KUHP milik Pintarso Adijanto. Majelis hakim PN Jakarta Utara menilai unsur melawan hukum tidak terbukti.

Bulan lalu, Mustaghfirin alias Boby, Mastono alias Baok, dan Bahrudin alias Edo juga diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta karena tidak terbukti melakukan pemerasan sebesar Rp5000 karena mengutip kontribusi masuk pantai pasir perawan di Pulau Pari.

“Vonis bebas tersebut merupakan angin segar bagi perjuangan warga Pulau Pari yang terancam terusir dari tanah kelahirannya karena tiba-tiba muncul sertifikat-sertifikat atas nama perorangan maupun korporasi pada 2014-2015,” tegas Nelson.

Warga kemudian melakukan penolakan-penolakan hingga terjadilah kriminalisasi terhadap aktor-aktor vokal di level warga seperti Sulaiman, dkk. Kriminalisasi terhadap Sulaiman sendiri merupakan kriminalisasi jilid III setelah sebelumnya Boby, dkk. (kriminalisasi jilid II), dan Edi Priadi (kriminalisasi jilid I) yang mendekam di penjara karena dituduh menyerobot tanah milik PT Bumi Pari Asri. Padahal ia telah tinggal sejak tahun 1999 dan sertifikat baru keluar tahun 2015.

Namun, upaya kriminalisasi ini dinilai belum selesai. Diperkirakan masih akan ada ancaman kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada warga.

Sahrul Ketua Forum Perduli Pulau Pari (FP3) masih diperiksa dan statusnya mengambang sebagai saksi. “Di sisi lain, perempuan juga mendapat ancaman, intimidasi dan dituduh menyerobot tanah serta disomasi dengan ancaman pidana oleh perusahaan,” kata Aliza, dari Solidaritas Perempuan.

Semua pemeriksaan maupun somasi didasarkan pada sertifikat-sertifikat yang muncul tiba-tiba tahun 2014-2015 yang mencapai 90 persen dari luas Pulau Pari.

Keabsahan sertifikat-sertifikat tersebut telah dimentahkan oleh Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI yang telah menyatakan 62 (enam puluh dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 14 (empat belas) SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) di Pulau Pari maladministrasi.

Semua sertifikat muncul tanpa adanya pengukuran tanah sebagaimana wajib berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Padahal, secara nyata tanah tersebut sudah lama dimiliki dan ditempati secara efektif oleh warga Pulau Pari. Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan juga perlu melakukan langkah menyelesaikan permasalahan warga Pulau Pari dengan salah satunya memberikan pengakuan dan perlindungan atas pengelolaan pariwisata pantai oleh masyarakat.

Sementara itu, usai dinyatakan bebas, Sulaiman akan melaporkan polisi-polisi dari Kepolisian Resor Kepulauan Seribu karena menghilangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang meringankan dari berkas perkara. “Saksi tersebut hadir ketika dipanggil dan sudah menandatangani BAP (berita acara pemeriksaan-red) namun hilang dari berkas perkara,” ujar Sulaiman.

Sulaiman menegaskan, jaksa yang menuntutnya juga akan dilaporkan ke Komisi Kejaksaan. “Jaksa telah menghilangkan fakta persidangan yang meringankan saya dan menyeludupkan fakta persidangan dalam surat tuntutan,” tegasnya.

Untuk mengakhiri upaya kriminalisasi nelayan Pulau Pari ini, pihak Koalisi Selamatkan Pulau Pari mendesakkan beberapa poin kepada para pihak. Pertama, meminta Kapolri untuk menertibkan dan memberikan sanksi tegas kepada bawahannya di Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang melakukan kriminalisasi terhadap warga Pulau Pari.

Kedua, mendesak Jaksa Agung untuk menghukum jaksa dalam kasus Sulaiman karena tidak mencantumkan fakta persidangan dan memanipulasi fakta persidangan dalam surat tuntutan. Ketiga, meminta Gubernur DKI Jakarta mengambil tindakan untuk mengatasi perampasan tanah berkedok kriminalisasi ini serta mengakui dan melindungi pengelolaan pariwisata pantai oleh masyarakat.

Keempat, mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk mencabut sertifikat-sertifikat milik perorangan maupun korporasi di Pulau Pari yang terbit pada 2014-2015.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *