Komisi IV Dorong Jadi Badan Pangan Nasional

Beras di gudang bulog. Bulog diminta diperkuat sebagai badan ketahanan pangan (dok. jabarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan, sudah saatnya Indonesia memiliki Badan Pangan Nasional seperti yang diperintahkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Karenanya dia mendorong Bulog bertransformasi menjadi lembaga tersebut.

“Daripada membuat badan baru, sebetulnya (Bulog) ini dikonversikan saja untuk menjadi badan pangan nasional,” kata Rieke, saat kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Gudang Bulog di Karawang, Jabar, Kamis (28/1/2021).

Rieke berharap dengan terbentuknya Badan Pangan Nasional, ada strategi bagi kedaulatan pangan nasional. Dengan demikian tidak terjadi lagi impor pangan yang mubazir, seperti beras impor yang ternyata banyak menumpuk di gudang Bulog dan tak tersalurkan.

“Kami yakin beras hasil petani kita jauh lebih baik dari beras impor, namun yang terpenting adalah adanya support dari semua pihak, termasuk DPR dan pemerintah agar bagaimana produksi dan distribusinya beras yang dihasilkan para petani itu diberikan ruang,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Menurutnya, Bulog harus dikembalikan fungsinya seperti semula menjadi lembaga stabilisasi pangan di bawah presiden. Dengan demikian, Bulog menjadi lembaga yang kuat dan mampu menjalankan tugasnya secara fokus tidak memikirkan mencari untung untuk di sumbangkan kepada negara.

Nevi yakin, ketika Bulog menjadi lembaga di bawah presiden, bukan lagi di bawah BUMN, maka pola koordinasi yang dilakukan oleh Perum Bulog dengan kementerian teknis terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan akan lebih efektif. Suasana egaliter pada lembaga-lembaga yang memastikan pangan, menurut Nevi, juga akan semakin baik.

“Sehingga tujuan utama negara kita akan pangan yakni mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan merata dan berkualitas dapat terpenuhi. Sehingga kejadian impor pangan yang selama ini marak tiap tahun dapat ditekan secara drastis,” kata politikus PKS itu,

Nevi mengingatkan, saat ini Bulog menjadi perusahaan di bawah Kementerian BUMN dan masih menjalankan tugasnya, baik mencari keuntungan maupun mengelola public service obligation (PSO) untuk stabilisasi pangan. Posisi ini membuat Bulog gamang karena menjalankan dualisme pekerjaan yang saling bertentangan.

Di sisi lain Bulog harus profitable, karena sebagai perusahaan, dan sisi lainnya dia harus menjadi lembaga penyangga pangan atau stabilisasi pangan nasional. “Keadaan ini sudah berlangsung lima tahun dan ternyata Bulog menjadi lembaga yang serba dilema,” tutur Nevi.

Dia menegaskan, untuk saat ini, sebagai perusahaan, mestinya sudah ada PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai holding pangan yang fokus menjadi perusahaan negara yang bertanggungjawab terhadap ketersediaan pangan cukup. “Bulog, harus fokus dan jelas. Harus dihindari dualisme pekerjaan yang terkadang menimbulkan konfilik,” tegasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *