Komisi IV DPR Minta Bulog Dikembalikan Sebagai Lembaga Nirlaba

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Agustina Wilujeng berharap pemerintah mengembalikan peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagai lembaga nirlaba. “Kami sampaikan agar Bulog dikembalikan untuk menjaga stok beras semata, bukan lembaga bisnis yang harus berorientasi mendapatkan penghasilan untuk Negara,” tegas Agustina saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Kepala Perum Bulog Budi Waseso beserta jajaran di ruang rapat Komisi IV, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6)

Agustina mengakui bahwa ada keresahan di pasar jika beras dimonopoli oleh Bulog. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan peran yang jelas kepada Bulog. Dengan kata lain, Komisi IV DPR berharap Bulog dikembalikan menjadi lembaga nirlaba.

“Bukan lembaga yang disatu sisi mejaga ketahanan pangan, menjaga stok beras dan harga pasar, namun di sisi lain harus mendapatkan untung. Hal ini tentu membingungkan,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ia berharap agar dikelola secara maksimal oleh Perum Bulog, karena berkaitan langsung dengan cadangan pangan nasional. “Ketika persediaan beras Bulog banyak dan tidak terjadi bencana (seperti yang kita harapkan), maka barang akan dikemanakan? Sementara beras memiliki masa kadaluarsa. Pemerintah harus menggunakan beras Bulog secara maksimal untuk program BPNT,” ujarnya.

Agustina mengungkapkan, ketika Bulog memiliki stok dan jaringan yang cukup seluruh Indonesia dan kemudian terjadi bencana, maka secara akan terbantu dengan cadangan pangan dari Bulog. Tak hanya ketika bencana, Agustina mencontohkan salah satu yang biasa dilakukan oleh Perum Bulog yaitu melalui operasi pasar.

“Cadangan pangan yang dimiliki Perum Bulog bisa jadi solusi ketika pasokan beras di pasar rendah atau ketika harga beras di pasar sedang melambung tinggi,” tandas Agustina

Pada kesempatan itu, Komisi IV DPR memberikan apresiasi kepada Perum Bulog atas realisasi penyaluran bantuan sosial beras sejahtera (Rastra). Hingga tanggal 19 Juni 2019 sudah terealisasi sebanyak 279.433 ton atau 94,84 persen dari Surat Perintah Penyaluran (SPP) terbit alokasi Januari-Juni 2019 dengan target sebesar 294.654 ton.

“Selain itu, Komisi IV DPR RI juga menyetujui usulan Subsidi Pangan untuk Perum Bulog pada RAPBN Tahun 2020 sebesar Rp 12,616 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan beras sebesar Rp5,86 triliun dan komoditi selain beras (jagung, kedelai, gula, dan daging) sebesar Rp6,75 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono.

Komisi IV DPR juga menyetujui penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan beras melalui program Bantuan Pangan Non Tunai agar stok beras yang ada dapat segera tersalurkan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait agar rencana dimaksud dapat segera direalisasikan.

“Di kesimpulan terakhir dalam rapat ini, kami mendesak pemerintah untuk merevisi Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, sesuai dengan perkembangan kekinian. Hal ini dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Perum Bulog sebagai penyangga ketersediaan beras,” kata politikus Partai Golkar ini.

Sebagaimana diketahui Inpres Nomor 5 Tahun 2015 ini terkait harga serapan gabah dan beras Bulog di tingkat petani. Ini menyangkut harga serapan yang masih sangat rendah, berakibat pada serapan Bulog yang tidak maksimal.

Editor: M. Agung Riyadi