Komisi IV DPR: Pemerintah Harus Mendata Ketahanan Pangan di Pelosok | Villagerspost.com

Komisi IV DPR: Pemerintah Harus Mendata Ketahanan Pangan di Pelosok

Pedagang berjualan bahan pangan di pasar (dok. sumabprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah mendata ketahanan pangan masyarakat, khususnya di wilayah pelosok dan pinggiran. Permintaan ini disampaikan pasca dirilisnya data ketahanan pangan dunia di mana Indonesia dimasukkan sebagai negara dengan index ketahanan pangan yang rendah.

Posisi Indonesia bahkan ditempatkan lebih rendah dari Zimbabwe dan Ethiopia pada persoalan ketahanan makanan. “Ini sebagai masukan pada sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020 dengan metode online karena kendala pandemi,” kata Akmal dalam siaran persnya, Senin (22/1).

Akmal menegaskan, hasil sensus ini sangat bias dan hanya menggambarkan kondisi yang sangat terbatas. “Negara tidak akan dapat mengandalkan banyak hal dari sensus 2020 kecuali hanya jumlah penduduk saja,” tegas politikus PKS ini.

Dia mengatakan, harus ada program pendataan tiap kabupaten kota yang akurat dengan menangkap semua data penduduk termasuk kondisi ekonomi, kesehatan dan pendidikannya. “Sehingga kita punya sendiri data yang akurat sebagai pembanding, di mana pada saat ini Indonesia memiliki prestasi buruk pada skor indeks kelaparan global,” ujarnya.

Berdasarkan Global Hunger Index, poin Indonesia adalah 19,1. Hampir sama dengan Filipina sebesar 19. “Dengan nilai tersebut, Tanah Air berada di level kelaparan yang sangat serius,” ujar Akmal.

Meski data tersebut masih diperdebatkan, lantaran pemerintah mengklaim prestasi sektor pertanian Indonesia tergolong meningkat sejak tahun 2016, namun, dia menilai klaim tersebut pembuktiannya sangat lemah. “Negara harus memastikan tingkat kelaparan dan angka stunting yang ada pada penduduk kita berkurang drastis,” jelasnya.

Indeks ketahanan pangan, kata Akmal sangat penting, karena akan sangat mempengaruhi pada kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa datang. “Menghadapi persaingan global dan pembukaan pasar di dunia internasional kita, hukum rimba dunia akan semakin keras. Hanya manusia yang tangguh baik fisik maupun pikiran yang akan bertahan kuat menghadapi interaksi antar negara,” kata Akmal.

Pemerintah, perlu membuktikan secara akurat, di mana peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang menyebutkan jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 76 kabupaten/kota pada 2019 menjadi 70 kabupaten/kota di 2020.

“Akan lebih baik penurunan angka rentan pangan negara kita dihapuskan sehingga Indonesia layak di sebut negara yang sejahtera,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *