Komisi IV DPR Tolak Rencana Impor Beras, Pertanyakan Food Estate

Ilustrasi tumpukan beras di gudang Bulog. (dok. setkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menolak rencana pemerintah yang akan mengimpor 1 hingga 1,5 juta ton beras pada tahun 2021 ini. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai, ada beberapa keanehan pada rencana impor beras ini, di antaranya stok dalam negeri yang tinggi, dan alasan penambahan cadangan karena kekhawatiran kondisi terburuk.

“Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasan dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan hasil tanam tahun ini membaik. Tapi impor kok jalan terus?” ujar Akmal dalam siaran persnya, Minggu (7/3).

Akmal mendesak pemerintah agar tidak terus melakukan sandiwara pada persoalan impor beras. Tahun lalu, kata dia, pemerintah juga melakukan kebijakan sunyi impor beras, tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan.

“Sekarang, di mana produksi pada Januari-April tahun ini sebanyak 23,78 juta ton gabah kering giling dan pada masa yang sama tahun lalu 19,99 juta ton, yang berarti kemampuan dalam negeri masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Seharusnya pemerintah menahan dulu impor beras,” ungkapnya.

Akmal juga mempertanyakan kondisi akhir tahun lalu yang diperkirakan ada surplus 2,5 juta-8,5 juta ton beras. Akmal menyampaikan, seharusnya surplus ini dapat dioptimalkan sampai beberapa bulan ke depan sambil menunggu masa panen berikutnya, karena saat ini areal tanam sedang meluas akibat curah hujan yang cukup merata.

“Kami Fraksi PKS sangat menolak terhadap kebijakan impor beras 1 juta ton ini bila tanpa ada alasan yang meyakinkan. Bukannya anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sungguh sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri,” tegas Akmal.

Alasan Akmal kenapa beras ini jangan terlalu banyak disimpan dalam waktu yang lama, karena daya tahan beras ini hanya mampu bertahan enam bulan saja dengan sistem logistik yang ada. Kemasan yang tidak kedap akan mengurangi kualitas gizi dan masuknya organisme yang merusak kualitas beras.

“Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani pada khususnya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya,” pungkas Akmal.

Kebijakan impor beras yang diambil pemerintah ini juga membuat Anggota Komisi IV DPR Slamet mempertanyakan program Food Estate yang telah digembar-gemborkan pemerintah. Slamet meminta pemerintah terbuka soal perkembangan Food Estate.

“Pemerintah harus bertanggung jawab dan transparan atas program Food Estate. Sampaikan kepada publik tingkat keberhasilan dari program (Food Estate) ini,” kata Slamet, dalam keterangan persnya.

Pasalnya, rencana impor 1 juta ton beras dinilai kontradiktif dengan wacana Menteri Pertahanan yang menyebut Food Estate menggunakan sistem pertanian presisi, sehingga bisa menghasilkan 3 hingga 4 kali lebih banyak (sekira 17 ton per hektar) produk ketimbang dengan penggunaan teknologi biasa.

Seperti dikabarkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa menjaga ketersediaan beras di dalam negeri merupakan hal penting untuk dilakukan agar harga komoditas tersebut bisa tetap terkendali. Sehingga ia berencana melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton di tahun 2021.

“Pemerintah sudah memulai proyek Food Estate seluas 165 ribu hektar di berbagai lokasi. Artinya pemerintah bisa memberi tambahan hasil panen di luar hasil panen petani biasanya, dengan hitungan, 165 ribu hektar dikali 17 ton, maka seharusnya ada 2,8 juta ton tahun ini. Lalu untuk apa lagi impor 1 juta ton?” tanya Slamet.

Politikus PKS ini menjelaskan, proyek Food Estate telah menyerap anggaran Kementerian Pertanian, termasuk pupuk yang sebelumnya dialokasikan bagi petani. “Jangan sampai anggaran dan pupuk yang sudah terbatas dialihkan dari petani ke Food Estate, tetapi tidak menambah produksi panen nasional,” tegas Slamet.

Dia juga mengungkapkan, kebijakan impor yang dibuka lebar melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan peluang besar bagi lapangan kerja petani luar negeri dan mempersempit peluang pemasaran produk petani dalam negeri. “Kami mengingatkan agar pemerintah tidak mudah menerapkan impor demi memberi optimisme kepada petani Indonesia,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *