Komisi IV Pertanyakan Menurunnya Sejumlah Indikator Pertanian

Petani memanen padi di sawah (temanggung-kab.go.id)
Petani memanen padi di sawah (temanggung-kab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Raker Kerja pertama Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang dipimpin Ketua Komisi Edhi Prabowo, membahas beberapa isu penting, khususnya terkait menurunnya beberapa indikator pertanian. Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR mempertanyakan alasan dibalik turunnya beberapa indikator pertanian.

Edhi Prabowo mengatakan, sektor pertanian di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang berat. “Hal ini terlihat dari capaian indikator makro pertanian tahun 2014,” kata Edhi, seperti dikutip situs dpr.go.id, Senin (19/1).

Beberapa indikator mengalami penurunan, yaitu indikator penyerapan tenaga kerja sebesar 35,77 juta orang yang turun sebesar 0,78% dibanding tahun 2013. Indikator lainnya adalah capaian indikator Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102,04 yang turun sebesar 2,81% dibanding tahun 2013. Selain itu capaian neraca perdagangan pertanian hanya mencapai sebesar US$11,17 miliar pada bulan September 2014 atau turun sebesar 30,10% dibanding tahun sebelumnya.

Meski begitu, ada juga capaian kenaikan yaitu untuk Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian tahun 2014 yang hingga triwulan III naik sebesar 0,66% dibanding tahun 2013 menjadi 3,03%. Selain itu, Edhi mengatakan, DPR juga mengapresiasi pemerintah terkait realisasi anggaran yang dinilai baik penyerapannya.

“Meskipun demikian, Komisi IV memberikan apresiasi kepada pemerintah terhadap realisasi anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp12,725 triliun dari total pagu sebesar Rp14,230 triliun atau sebesar 89,42%,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Pertanian berjanji akan all out untuk untuk mendukung capaian swasembada padi, jagung, dan kedelai pada tahun 2015-2017 sebagaimana yang diamanatkan Presiden RI Joko Widodo. Pihak Kementerian Pertanian akan melakukan kegiatan percepatan tanam dan optimasi lahan.

Pelaksanaan program percepatan tersebut direncanakan menggunakan anggaran yang berasal dari Dana Kontingensi Stabilisasi pangan 2014. Namun demikian, terdapat perbedaan rincian kegiatan antara usulan awal Menteri Pertanian kepada Komisi IV DPR, mengenai Dana Kontingensi 2014.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi IV meminta kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan Dana Kontingensi Stabilisasi Pangan tersebut,” kata Edhi.

Pada kesempatan ini Komisi IV juga mempertanyakan salah satu agenda nawacita, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, termasuk di dalamnya peningkatan kedaulatan pangan. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pertanian tahun 2015 merencanakan program kerja dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp15,879 triliun, serta rancangan subsidi pupuk dan benih yang memiliki anggaran masing-masing sebesar Rp35,703 triliun dan Rp939,412 miliar.

Komisi IV juga minta penjelasan Pemerintah mengenai usulan alokasi dari Kegiatan APBN-Perubahan kementerian Pertanian 2015 sebagai upaya khusus program percepatan pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai, serta usulan kegiatan dan kebutuhan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian tahun 2015. “Komisi IV meminta penjelasan secara mendetail mengenai rencana kerja dan arah kebijakan pertanian tahun 2015-2019,” kata Edhi Prabowo.

Terkait hal itu, Mentan Amran Sulaiman pun memberikan beberapa penjelasan. Salah satunya terkait target pemerintah untuk ke depan mencapai swasembada terutama padi, jagung, kedelai, gula, dan daging dalam tiga tahun ke depan. Amran berjanji dana tambahan dari APBNP sebesar Rp16,9 triliun akan digunakan untuk mewujudkan program itu. “Penambahan Rp 16,9 triliun akan digunakan untuk refocusing swasembada pangan. Padi, jagung, kedelai, gula, daging,” janji Amran.

Selain itu, Amran menegaskan, tambahan anggaran itu juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pertanian. “Tambahan anggaran juga untuk irigasi,” katanya.

Dia mengakui banyak yang bertanya kenapa menteri pertanian juga ikut mengurusi urusi irigasi, padahal itu dinilai sebagai kewenangan Dirjen SDA Kementerian PU?. Dalam kaitan ini, Amran menegaskan, pihaknya memang melakukan kerja sama dengan Kementerian PU dalam membangun irigasi.

Pihak Kementerian PU membangun primer dan sekunder, sedangkan kementerian pertanian membangun irigasi tersier atau irigasi paling akhir. “Kerja sama ini agar irigasi yang dibangun bisa melewati titik-titik persawahan sehingga air yang mengalir tepat sasaran,” ujar Amran.

Sasarannya, kata dia, di 2015 ini akan terbangun irigasi baru seluas 1 juta hektare untuk merehabilitasi lahan seluas 3,3 juta hektare di 13 sentra produksi beras nasional. Ada dana sebesar Rp2 triliun yang disiapkan untuk hal ini. “Yang paling utama Jawa, Sumut, Medan, Sulsel, Aceh,” katanya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *