Komisi IV Setujui Anggaran Pengerukan Pelabuhan Perikanan Lampulo

Produk ikan hasil tangkapan nelayan (dok. kementerian kelautan dan perikanan)

Banda Aceh, Villagerspost.com – Pendangkalan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Provinsi Aceh, menjadi perhatian Komisi IV DPR. “Permasalahan pendangkalan ini menjadi perhatian kami, pada tahun 2019 Komisi IV pernah juga datang ke sini, namun hingga saat ini belum ada kepastian solusinya,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi usai meninjau Pelabuhan Perikanan Samudera Kuta Raja/Lampulo, Aceh, Senin (15/2).

Seperti diketahui, Pelabuhan Lampulo menghadapi masalah pendangkalan kolam tambat yang tidak maksimal, saat ini kedalamannya hanya sekitar 1-4 meter. Sedangkan idealnya lebih dari 6 meter, guna mencegah terjadinya kandas kapal di atas 30 Gross Ton (GT).

Dedi mengatakan, kunjungan Komisi IV DPR untuk melihat faktor apa saja yang menyebabkan adanya pendangkalan. “Bisa dari hulu sungai, yakni turunnya sedimen pasir ataupun bebatuan sehingga menyebabkan terjadinya pendangkalan, kemudian faktor alam di mana terjadi pergeseran sedimen di bawah air laut akibat arus,” jelas Dedi.

Dari beberapa faktor tersebut, kata dia, diperlukan kajian dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk mengetahui sumber pendangkalan. Dedi menengarai, ada faktor lain yang menyebabkan pendangkalan kolam tambat labuh pelabuhan Lampulo.

Salah satu kemungkinannya adalah terjadi penggundulan hutan serta masalah lainnya. Jika nantinya sudah menemukan persoalan tersebut, Dedi mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan pengerukan.

“Dalam hal ini Komisi IV akan memberikan solusi atau jalan keluar dari persoalan yang ada, di mana kita bicara dari hulu dulu sebelum nantinya harus ada pengerukan. Ada beberapa usulan mengemuka terkait ini, di mana ada sejumlah alat yang berteknologi yang bisa digunakan untuk melakukan pengerukan, sehingga meminimalisir pemborosan anggaran,” kata Politikus Partai Golkar itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid menjelaskan sudah sejak lama terjadi pendangkalan di Pantai Lampulo, sudah lama tidak dilakukan pengerukan. “Bahkan saya dan Komisi IV sudah dua kali hadir ke lokasi ini, masih belum ada solusi. Untuk itu, kita sudah sepakat, Komisi IV dengan Dirjen Perikanan Tangkap pada tahun ini sudah bisa sepakat untuk dianggarkan pada (anggaran) tambahan tahun ini,” kata Khalid.

Khalid menegaskan, DPR sudah menyetujui anggaran senilai Rp50 miliar, untuk melakukan pengerukan. Diharapkan dengan kesepakatan ini Dinas Perikanan yang ada di Aceh bisa melakukan Detail Engineering Design (DED) yang baik.

“Desain yang baik penting agar anggaran yang kita dorong dalam tahun ini yakni (melalui) anggaran APBN-P bisa bermanfaat maksimal sesuai kebutuhan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *