Komisi IV Tegaskan, Impor Komoditas Pertanian Merugikan Petani

Petani memanen bawang merah dari lahannya (dok. pertanian.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR Agung Widyantoro menegaskan, impor komoditas pertanian sangat merugikan petani. Contoh nyatanya adalah petani di Brebes yang kesejahteraannya memprihatinkan akibat maraknya impor bawang saat panen raya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, Brebes sebenarnya mempunyai hasil produksi melimpah dan merupakan penyangga 30 persen kebutuhan nasional. Karena itu dia meminta pemerintah mencegah derasnya arus impor, serta tetap menjaga stabilitas harga. Hal itu perlu dilakukan peningkatan produksi pertanian bisa menyejahterakan petani.

“Masyarakat petani di daerah pemilihan (dapil) saya, kehidupannya sangat bergantung pada hasil panen bawang merah. Namun, ketika hasil panen bagus dan produksi melimpah, justru harganya jatuh dan kemudian datanglah bawang impor,” ujarnya, usai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/3).

Akibat maraknya impor hasil pertanian, seperti bawang merah, petani yang sudah berkorban uang dan tenaga tidak bisa terpenuhi harapannya untuk menyejahterakan keluarganya. “Memprihatinkan pemerintah belum bisa maksimal untuk mencegah derasnya arus impor bawang merah,” tegasnya.

Agung mengimbau, pemerintah melalui Menteri Pertanian harus bisa membatasi derasnya arus impor, baik untuk komoditas bawang merah maupun hasil pertanian lainnya, khususnya komoditi yang sensitif di dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, seperti beras maupun garam.

“Indonesia merupakan negara kepulauan, tentunya negara kita sebagai penghasil bahan-bahan pertanian seperti padi, palawija dan juga khususnya wilayah dapil kami yang daerah pantai merupakan daerah penghasil produksi garam yang melimpah. Jadi saya rasa tidak perlu ada impor,” ujarnya.

Meski demikian, Agung menegaskan, dia mengapresiasi hasil produksi pertanian yang relatif lebih meningkat. “Pemerintah melalui kebijakan mekanisasi alat pertanian dan kartu pupuk bersubsidi memudahkan petani untuk meningkatkan satuan tambah luas. Adapun sumber alat mesin pertanian ini berasal dari berbagai pemangku kebijakan seperti Menteri, Bupati, Walikota, Kepala Daerah Tingkat I, dan juga aspirasi dari DPR,” ujarnya.

Editor: Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *