Komisi VII DPR Dukung Langkah KLHK Tindak Tegas Pencemar Sungai

Aksi aktivis Greenpeace menentang pencemaran sungai Citarum (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengambil tindakan terhadap pelaku pencemaran beberapa sungai di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mendapat dukungan dari Anggota Komisi VII DPR Nawafie Saleh. Dukungan dari politikus Partai Golkar itu muncul karena melihat kondisi sungai seperti Citarum, Sungai Cisadane, hingga Sungai Ciliwung yang memprihatinkan.

Nawafie menegaskan, pencemaran sungai yang terjadi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Ia bercerita bahwa pada saat ia masa kanak-kanak kerap bermain di Sungai Citarum, karena saat itu sungainya masih bersih.

“Dulu Sungai Citarum bersih, kita loncat dan berenang. Tapi sekarang sudah sangat mengkhawatirkan,” ujarnya¬†dalam rapat kerja dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11).

Begitu juga dengan kondisi Bendungan Jatiluhur, karena begitu tercemarnya kini kedalamannya menjadi dangkal, sehingga mengganggu pembangkit listrik. “Kementerian harus kerja keras terhadap masalah pencemaran sungai ini. Harus ditegakkan aturan secara komprehensif,” tutur legislator dapil Jawa Barat itu.

Sekarang ini, Sungai Citarum justru menjadi momok menyeramkan bagi masyarakat di Jawa Barat, ini dikarenakan air yang mengalir di Sungai Citarum telah tercemari oleh limbah yang beracun dan berbahaya (B3). Salah satu sumber pencemaran yang paling signifikan bagi Citarum adalah limbah industri.

Hal ini, kata Nawafie, hal ini menjadi persoalan serius karena pencemaran sungai dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dan turut menyumbang beberapa penyakit. Karenanya tindakan proaktif amat diperlukan.

“Al Quran memberikan penjelasan dalam ayatnya bahwa akan terjadi kerusakan di bumi dan laut karena kaitannya dengan tangan manusia. Sampah ini karena manusia, karenanya itu peraturan harus ditegakkan,” ungkap Nawafie,

Seperti diketahui, KLHK kini tengah menangani kasus pencemaran beberapa sungai. Yang terbaru adalah kasus pencemaran Sungai Cileungsi yang dilaporkan oleh Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) kepada DPR RI Komisi 7, pada September lalu.

Menteri LHK Siti Nurbaya memperhatikan penuh kasus pencemaran tersebut dan sudah memerintahkan jajarannya untuk mengambil sampel air Sungai Cileungsi dan mendalami kemungkinan-kemungkinan KLHK dapat menyelesaikan persoalannya tersebut. “Memang disana itu ada 54 industri sepanjang Sungai Cileungsi, umumnya industrinya belum punya izin air limbah, dan itu otoritasnya di Pemerintah Kabupaten Bogor,” ujar Siti.

Siti menambahkan, sebetulnya Bupati Bogor sudah menerapkan pengenaan sanksi-sanksi disana, namun demikian dirinya tetap minta jajaran KLHK khususnya Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) untuk mendalami betul bagaimana KLHK bisa ikut menyelesaikan masalah tersebut karena adanya hierarki kewenangan pemerintah yang membatasi.

Dari hasil pendalaman sementara yang dilakukan, Siti menduga bahwa di bagian hulu sungai ada perusahaan cukup besar yang menutup akses, dan diduga punya pipa di bawah permukaan sungai untuk membuang limbah secara ilegal. “Hal ini sekarang sedang ditangani terus, sampel air sudah diambil 4-5 hari lalu dan ini kami pastikan ditangani dengan baik,” ujar Siti.

Penanganan pencemaran sungai sejatinya sudah menjadi prioritas nasional seperti kasus Sungai Citarum yang sudah diperintahkan secara khusus oleh Presiden Jokowi melalui Perpres No. 15/2018. Menteri Siti berpendapat bahwa penanganan pencemaran Sungai Citarum bisa diperluas juga ke sungai sekitarnya seperti Sungai Ciliwung dan Sungai Cileungsi.

KLHK juga menjanjikan akan memperluas pengawasan kepada industri yang beroperasi disepanjang Sungai Citarum untuk memastikan pembenahan Daerah Aliraan Sungai (DAS) Citarum dapat terlaksana. Direktur Jendral Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mengatakan pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan satuan tugas yang dibentuk Presiden Joko Widodo.

Tujuan besarnya, pelanggaran pembuangan limbah oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan izin akan ditindak. “KLHK telah melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi terhadap beberapa perusahaan yang tidak sesuai dengan perizinan di DAS Citarum,” kata pria yang akrab disapa Roy itu beberapa waktu lalu.

Selain dengan satuan tugas, kata dia, pihaknya juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Roy mengatakan pihaknya akan menindak perusahaan yang melakukan pelanggaran pengelolaan sampah bahan berbahaya beracun (B3) serta ketidakpatuhan pengelolaan air limbah. “Sanksi yang disiapkan melingkupi sanksi administratif hingga pengenaan pidana,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang terpisah, Ridho mengatakan untuk sanksi administratif difokuskan untuk pembenahan. Perusahaan yang instalasi pengolahan air limbahnya tidak memenuhi standar sesuai perundang-undangan diminta melakukan pembenahan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan.

“Sementara itu, bagi perusahaan yang tetap membangkang, maka pihaknya tidak segan untuk menutup operasional perusahaan termasuk menjerat pemiliknya dengan pasal pidana,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *