Komisi VII DPR: Hentikan Penambangan Liar di Tahura Bukit Soeharto

Kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Soeharto (dok. wikipedia)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi VII DPR meminta agar penambangan liar di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Provinsi Kalimantan Timur dihentikan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung, saat melakukan peninjauan kawasan Tahura Bukit Soeharto, Selasa (31/7) mengatakan, penambangan liar di kawasan itu harus dihentikan karena kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi alam yang harus dilindungi dan bebas dari aktivitas penambangan ilegal.

“Kita mendapatkan informasi bahwa di Tahura Bukit Soeharto ada aktivitas illegal mining, dan setelah kita cek ternyata benar. Kita bersepakat bahwa itu harus di police line, jadi tidak boleh ada lagi aktivitas penambangan-penambangan di daerah tersebut,” tegas Tamsil.

Tamsil meminta agar di lokasi penambangan ilegal tersebut dipasangi garis polisi atau police line. Dia menilai, aktivitas itu sudah melanggar perundang-undangan dan harus diberi sanksi yang tegas.

Dalam sidaknya ke kawasan Tahura Bukit Soeharto, Komisi VII DPR melihat langsung adanya tumpukan batubara, baik yang sudah dalam karung maupun yang masih nampak baru digali yang siap diangkut. Kondisi ini membuat Tahura Bukit Soeharto kian memprihatinkan. Sejak ditetapkan sebagai hutan konservasi pada era Presiden Soeharto 1989 silam, luasannya terus berkurang.

Kawasan ini seluas kurang lebih 68.000 hektare. Potensi batubara yang terkandung di dalamnya, membuat penambang tergiur untuk menggalinya. Lubang bekas galian tambang batubara dibiarkan menganga tanpa ada tanda-tanda kegiatan penanaman kembali. Padahal, dalam ketentuan perundang-undangan, harus melakukan penanaman kembali lokasi eks galian tambang.

“Kerusakan lingkungan di kawasan Tahura Bukit Soeharto nampak terlihat, kita telah bersepakat dengan mitra kita untuk menghentikan aktivitas penambangan di kawasan tersebut,” ujar Tamsil

Politkus PKS itu menegaskan, dampak kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ilegal di Tahura Bukit Soeharto sangat luar biasa, terutama kerusakan lingkungan di kawasan tersebut. “Aktivitas penambangan di Tahura ini harus kita hentikan dan tidak ada alasan untuk membiarkannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Tamsil meminta agar informasi terkait masih adanya dua perusahaan yang memiliki izin melakukan aktivitas penambangan di kawasan tersebut yang akan berakhir pada 2019, untuk segera dievaluasi dan dicek kebenarannya. “Karena seharusnya di kawasan Tahura tidak boleh ada aktivitas penambangan,” terang Tamsil.

Dari hasil sidak itu juga diketahu, areal penambangan liar seluas 15 hektare tempat ditemukannya tumpukan batubara itu merupakan areal milik milik CV Arjuna yang izinnya sudah habis sejak 2012 lalu. Hal itu diketahui dari pemeriksaan dokumen dan petan.

Kepala Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK Kalimantan Subhan menegaskan, pihaknya masih menyelidiki lebih dalam darimana batu bara itu berasal, pelaku dan kemana batu bara itu dijual. Sebab, di areal yang berdekatan dengan Tahura Bukit Soeharto itu, terdapat beberapa perusahan tambang batu bara yang izinnya sudah mati 2012.

“Ada beberapa perusahaan di dalam Tahura (Bukit Soeharto), katanya izinnya habis 2012. Batu bara karungan itu diduga diambil dari bekas milik perusahaan-perusahaan. Jadi perusahan belum bisa disebut lagi melakukan (penambangan) karena sudah habis izin,” kata Subhan.

Beberapa waktu lalu, kata dia, di dekat areal yang sama, pihaknya mengamankan tiga tersangka dugaan penambangan ilegal. Dia sendiri, mengaku sedang menyelidiki lebih dalam dan baru mengetahui adanya aktivitas serupa lagi di dekat kawasan tersebut. “Baru tahu kita. Kita nggak tahu juga ada aktivitas di situ, lokasinya berdekatan,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *